Centre for Adult Learning and Literacy (CALL) Institute

Hikmah dari Nganjuk

2012-02-17T20:28:00.001-08:00

Pembunuhan Berantai di nganjuk begitu topik yang dihantarkan Apa Kabar Indonesia (AKI) Pagi di akhir pekan (18/2) ini. Acara ini dipandu oleh dua orang anchor, Pramita Andinii dan Abraham Silaban, anchor yang disebut terakhir ternyata tidak berada dalam daftar list website tv swasta tersebut.

M sebagai pelaku yang menyimpang dan dikriminalkan, pada saat awal merupakan pribadi normal yang menyukai wanita. Interaksi di luar sekolah dengan 'media belajar' ternyata mengajarkan dan menghantarkan disorientasi seksual sehingga menyukai sesama jenis seorang pendidik formal bidang studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang juga adalah majikan tempat M bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Penggalan wawancara yang menyoroti kasus ‘M’ di Jawa timur ini menghadirkan dua nara sumber; psikolog Tika Bisono dan kriminolog Erlangga Masdiana. Kedua narasumber memang menyoroti fenomena perilaku menyimpang pelaku yang 'ngerjain' pesaing cinta sesama jenis dengan racun tikus. Korban pekerjaan pelaku mencapai lima belas orang dan empat diantaranya meninggal. Tika Bisono dengan fasih menegaskan peran dan fungsi BK (Bimbingan Karir, pen) di sekolah yang dianggap menawarkan solusi atas penyimpangan perilaku kriminal. Sedangkan Erlangga Masdiana begitu yakin dengan ‘cultivation effect’ akibat interaksi manusia dengan media.

Kedua narasumber AKI ini hampir melupakan kenyataan pembentukan perilaku dalam dua locus pendidikan antara seseorang sebagai anggota school community dan out of school community. Bahkan interaksi keduanya seperti dipenggal tanpa korelasi dan dianggap tidak menjadikan sebagai sebuah kontinum. Meskipun di akhir, Tika Bisono menyoroti peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan majelis taklim untuk lebih berpean menangkal dan mencegah penyimpangan perilaku. Namun psikolog tersebut tak menawarkan bentuk nyata ‘kondisi belajar’ di luar sekolah yang mustajab.

Beragam kejadian perilaku menyimpang terutama kriminal hingga teroris dapat dipahami sebagai masalah pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya mencakup kegiatan formal di sekolah belaka dimana perhatian pemerintah dan masyarakat menjadikan pengelolaan pendidikan formal sebagai anak emas dibandingkan dengan pengelolaan kegiatan pendidikan di luar sekolah (baik nonformal maupun informal).

Untuk melihat jelas ketimpangan perhatian terhadap pendidikan di luar sekolah ini, dapat dilihat dari keberadaan tanggung pengelolaan pendidikan, baik dari sisi struktur organisasi, anggaran hingga jumlah personil yang dilibatkan. Belum lagi jika hendak ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan penghargaan dan reward bagi pengelola dan pendidik di luar sekolah.

Jika kemudian gejolak dan dinamika hasil belajar masyarakat berada di jalan yang menyimpang dan ‘out of design’ berdasarkan nilai dan etika. Dapat saja ini dipahami di awal sebagai ‘lampu kuning’ untuk mengkaji kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya mengedepankan sasaran scholastic formal. Dengan keterbatasan rentang waktu seseorang sebagai pribadi maupun anggota masyarakat menjalani kehidupan di sekolah. Maka kedudukan dan potensi situasi pendidikan di luar sekolah harus mulai diperhatikan, dibenahi dan dibangun lebih baik.

Tulisan lain dapat dilihat di: http://www.kompasiana.com/e.hardiyanto

Pendidikan Masyarakat di Luar Sekolah, apa kabar?

2011-08-22T09:30:00.000-07:00

Di tengah geliat dinamika peningkatan dan penyesuaian kapasitas masyarakat baik individu maupun komunal. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah (out of school community) nampak berbanding negatif dengan keberadaan institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan yang dikenal dengan pendidikan nonformal dan informal sekarang ini. Institusi pemerintah di tingkat pusat yang membantu mentri pendidikan untuk urusan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah ini sekarang dinamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, (Pendidikan) Nonformal dan Informal (PAUDNI), Kementrian Pendidikan Nasional.

Sejarah awal institusi yang menaungi bidang pendidikan di masyarakat selain pendidikan formal di sekolah ini bermula dari pembentukan Departemen Pendidikan Masyarakat tanggal 1 Juni 1946. Departemen ini merupakan unit kementrian pendidikan saat itu yang bertanggung jawab dalam memenuhi tiga kebutuhan, yaitu: pemberantasan buta huruf, penyelenggaraan kursus keterampilan dan pengembangan perpustakaan masyarakat. Ketiga kebutuhan ini merupakan prioritas utama yang dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Seperti disadari saat itu, pencapaian pendidikan dasar seperti kecakapan baca-tulis-hitung, begitu juga keterampilan ‘kerja’ kebanyakan masyarakat masih sangat rendah. Sedangkan perpustakaan sebagai ‘lumbung pengetahuan’ diharapkan mampu menyegarkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat setiap saat.

Selama sepuluh tahun terakhir, perubahan semakin tidak dapat dihindari terhadap institusi yang mengelola pendidikan di masyarakat ini. Ketika kabinet pembangunan era orde baru, tanggung jawab pendidikan di masyarakat yang dinamakan pendidikan luar sekolah (PLS) berada satu atap dengan kegiatan pemberdayaan pemuda dan pendidikan olah raga yakni di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (PLSPO).

Di awal era reformasi, pengelolaan PLS dipisahkan dari pemberdayaan pemuda dan pendidikan olah raga sejalan dengan penetapan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga. Bahkan tidak cukup itu saja, sejalan dengan pemberlakukan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) penggunaan nama PLS pun disesuaikan menjadi pendidikan nonformal (PNF) termasuk Informal, maka kemudian resmi ditetapkan Dirjen Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI).

Perkembangan berikutnya dalam satu tahun terakhir, masih didasari oleh UU Sisdiknas yang sama, Dirjen PNFI sebagai institusi pemerintah yang mengelola sumber daya, personil dan anggaran termasuk menyusun kebijakan PNF kembali disesuaikan menjadi Ditjen PAUDNI. Perubahan ini ditengarai sebagai perujudan prioritas dan keinginan pemerintah untuk urusan PNF agar lebih fokus pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Kenyataan di masyarakat pada saat awal kelahiran Ditjen PAUDNI ini, hampir semua tenaga akademisi, praktisi dan personil PNF getol dengan penuh semangat mengusung dan menggerakkan beragam program PAUD, berbeda dengan urusan pendidikan nonformal dan informal.

Padahal apabila melihat muatan UU Sisdiknas terutama kategori pendidikan nonformal secara khusus, terdapat jelas delapan kategori yaitu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Semua itu, tidak termasuk satu kategori pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sehingga apabila sekarang ditetapkan PAUDNI, sebagian masyarakat menduga, siapa tahu kelak di kemudian hari akan dijumpai dirjen pendidikan kecakapan hidup nonformal dan informal (PKHNI), pendidikan kepemudaan nonformal dan informal (PKNI), pendidikan pemberdayaan perempuan nonformal dan informal (P3NI), pendidikan keaksaraan nonformal dan informal (PakNI), pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja nonformal dan informal (PKPKNI), serta pendidikan kesetaraan nonformal dan informal (PSNI).
Nampak bahwa pengelolaan pendidikan masyarakat di luar sekolah masih belum optimal setidaknya masih dirasakan ada kesan pertarungan politis yang melatarbelakangi kepentingan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilihat dari dua paradigma pendidikan formal scholastic dengan paradigma hakekat pendidikan seumur hidup.

Kewajiban belajar merupakan salah satu dari ujud nyata dan bukan tujuan dari Education for All (EFA) itu sendiri. Sehingga tugas pemerintah belum selesai sekalipun telah menuntaskan kewajiban pendidikan dasar sembilan tahun bagi seluruh rakyatnya. Serupa dengan pencapaian derajat keaksaraan masyarakat, tugas pemerintah untuk membebaskan ‘illiteracy’ belum berakhir sekalipun derajat melek huruf ini sudah tidak digunakan sebagai variabel dalam kalkulasi indeks pendidikan dalam laporan tahunan badan PBB untuk pembangunan atau UNDP. Laporan tahunan ini mengurutkan seluruh negara berdasarkan peringkat indeks pembangunan manusia, dan sejak tahun 2010 tidak lagi menghitung angka melek huruf suatu negara.

Spektrum pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah mencakup hampir seluruh segi pengembangan kapasitas seseorang dan masyarakat secara massal. Kapasitas ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan sepanjang seseorang menjalani kehidupan serta berinteraksi di tengah masyarakat. Ternyata pula, spektrum pendidikan bagi masyarakat ini memiliki kemasan beragam mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, hingga konseling dimana menyediakan ruang interaksi pembelajaran antara sumber belajar dan peserta belajar.

Relasi pembelajaran yang dialami oleh masyarakat di luar sekolah mencakup proses yang direncanakan secara sengaja oleh nara sumber termasuk provider, sebagaimana kegiatan pendidikan pada umumnya yang juga didasari kesengajaan peserta untuk belajar. Akan tetapi, sering pula relasi pembelajaran ini menyediakan kesempatan yang tidak disengaja oleh peserta belajar, seperti dalam contoh: kampanye tertib lalu lintas, promosi produk baru hingga sosialisasi kebijakan publik, dimana peserta tidak menyadari keterlibatan sejak awal, berbeda dengan keterlibatan peserta dalam kursus atau pelatihan yang secara sadar dan sengaja dipilih.

Spektrum yang ditawarkan oleh relasi pembelajaran serta urgensi kebutuhan muatan belajar masyarakat di luar sekolah telah menciptakan dukungan dimensi pelaku dan penyedia pendidikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah perlu melibatkan pelaku sekaligus institusi penyelenggara baik itu lembaga masyarakat, lembaga pemerintah hingga lembaga swasta.

Dalam menyikapi masalah pelaksanaan dan dukungan praktek pendidikan di masyarakat luar sekolah, sudah tepat jika dapat ditetapkan regulator, eksekutor dan provider dengan menyederhanakan dan merampingkan duplikasi peran institusi yang berkepentingan untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kecakapan dan sikap baru. Dan jika benar, urgensi peningkatan kapasitas diri seseorang dan masyarakat secara komunal adalah tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan dan bukan hanya praktek formal di sekolah semata. Maka, penghargaan yang sangat tinggi diberikan jika kesadaran untuk mendidik masyarakat di luar sekolah menjadi keprihatinan akademisi, dan praktisi yang menggeluti paradigma formal scholastic.

Standar Kompetensi VS Kompetensi Dasar

2011-06-30T19:49:00.000-07:00

Sudah sejak lama saya dipancing untuk membandingkan makna dan mempertanyakan lebih lanjut kata; standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Kedua kata ini muncul seiring dengan penggunaan Kurikulum 2004 di tataran pendidikan terutama jalur formal di sekolah. Di kemudian hari praktek jalur pendidikan nonformal mengadopsi dua kata tersebut.

Alih-alih mengumpulkan referensi dan jawaban atas penggunaan SK dan KD, ternyata jawaban yang diinginkan tidak kunjung datang. Penggunaan kedua kata tersebut semakin meluas dan dianggap turunan penyempurnaan atas kekurangan Kurikulum 1974. Penyempurnaan tersebut di kalangan pendidik terutama jalur formal adalah penyesuaian istilah Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK). SK merupakan padanan TIU dan KD merupakan padanan TIK. Asal muasal pemilihan padanan baru dari TIU dan TIK ini hanya institusi yang mengembangkan dan menyusun kurikulum pendidikan nasional yang lebih tahu, dan ini bukan merupakan perhatian di sini.

Judul tulisan ini sengaja mempertentangkan atau lebih tepat mempertanyakan SK dengan KD sebagaimana gagasan yang selalu melintas di benak, dimaksudkan selain menyakini kejelasan makna juga untuk turut menyumbangkan sedikit perhatian bagi praktek pendidikan di bumi pertiwi.

Membalik-balik lembaran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan Balai Pustaka, kompetensi dituliskan sebagai kata benda yang menunjukkan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Sementara kata sifat dari kompetensi adalah kompeten yang memiliki arti: 1. Cakap (mengetahui); 2. Berwenang; berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu. Penggunaan kata kompetensi dalam kurikulum dan turunannya termasuk Rencana Program Pembelajaran (RPP, dulu dikenal dengan Satuan Pelajaran) memang bisa dipahami jika hendak menunjukkan tujuan setiap akhir pembelajaran adalah menjadikan peserta didik kompeten.

Giliran pemakaian kata standar pada SK dan dasar pada KD, saya sedikit mengernyitkan kening. Standar sebagai kata benda dalam KBBI memiliki dua kategori dan kategori kedua yang mewakili makna dan sesuai dengan maksud penulisan ini. Kata standar menunjuk pada ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sementara dari sepuluh makna kata dasar sebagai kata benda, salah satu menunjukkan arti alas; fundamen yang berarti dalah patokan juga.

Standar adalah kata yang merujuk pada ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, lihat juga arti patokan dalam KBBI. Sehingga standar yang berarti juga baku yang merujuk sebagai dasar; acuan; fundamen atau landasan. Oleh karena itu, standar kompetensi pada hakekatnya dalam konteks kegiatan belajar mengajar adalah dasar termasuk acuan hasil belajar peserta didik. Lalu mengapa tidak dinamakan kompetensi standar?

Kalau melihat struktur pembentukan kata Bahasa Indonesia Diterangkan Menerangkan (DM) maka penulisan kompetensi standar adalah lebih sesuai dan tepat bandingkan dengan penulisan kompetensi dasar dan bukan dasar kompetensi.

Sambil berharap pendidikan mengejawantahkan tujuan berbangsa dan bernegara, saya berpikir apakah kerancuan makna dalam memilih dan menempatkan kata SK dan KD adalah bagian kisruh pendidikan di tanah air?

Hikmah Hari Keluarga

2011-06-26T02:52:00.000-07:00

Sejak tiga hari menjelang perayaan hari keluarga, puluhan spanduk berwarna putih dan logo BKKBN berwarna biru dipasang di kedua sisi jalan menyambut kedatangan setiap orang sekitar satu kilometer menjelang kota Lembang di bagian utara Bandung. Tentu saja, kemeriahan ini sengaja diadakan terutama untuk menyambut tamu undangan Hari Keluarga ke-18 tahun 2011.

Mendekati perayaan puncak hari keluarga, kepadatan arus lalu lintas semakin bertambah bahkan hingga sabtu malam sekitar pukul sepuluh kendaraan tamu belum berkurang menyesak sepanjang dua jalur jalan yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Subang. Jalan ini saat pergantian hari menjelang dini hari tetap riuh, apalagi jalan ini di saat normal merupakan lintasan ‘rolling’ biker kota Bandung. Penjual penganan ringan dan makanan berat lain seolah mendapat limpahan rizki sepanjang malam.

Ketika minggu beranjak siang, jalan menuju utara kota Bandung ini kembali padat, menjelang tengah hari volume kendaraan roda empat yang melintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan sepanjang 15 KM. Mulai dari terminal Ledeng yang bertepatan di pintu gerbang UPI (dulu IKIP Bandung) kendaraan roda empat merayap padat. Jalur alternatif ke arah Lembang melalui Desa – Wisata Bunga – Cihideung tak berdaya menyerap limpahan sejumlah kendaraan berplat nomor dari luar kota dengan varian rata-rata di atas 1.800 cc, baik sedan atau pun MPV.

Kepadatan arus kendaraan ke utara ini hampir tidak pernah dijumpai pada hari kerja biasa termasuk akhir pekan. Kepadatan arus tiga hari menjelang hari keluarga ini hanya dapat diimbangi oleh kepadatan di saat hari lebaran dan tahun baru, dimana waktu tempuh mencapai 3-4 kali waktu normal. Bagi pengguna roda dua, kepadatan arus kendaraan roda empat ini harus ditembus dengan keterampilan manuver memilih ruang kosong di antara antrian mobil dari beragam merek hampir semua merupakan keluaran lima tahun terakhir.

Sejak pintu gerbang masuk utama UPI selepas daerah panorama, pengendara roda dua saja tak bisa bergerak bebas, jalur jalan dari bawah ke atas oleh pengemudi mobil dibuat melebar hingga empat alur hingga pintu gerbang belakang UPI. Selepas pertigaan Sersan Bajuri, bukan hanya pengendara roda dua, pengemudi roda empat pun berebut ruang kosong seperti bahu jalan sehingga di beberapa titik ruas jalan menjadi dua alur. Kepadatan ditambah oleh kendaraan yang melintas dan menyeberang baik masuk maupun ke luar dari sejumlah tempat di pinggir jalan setia budi sampai batas kota. Selepas batas kota pun, kepadatan terus merambat hingga lembang, sejumlah kendaraan besar seperti truk dari lembang harus dialihkan petugas kepolisian menggunakan jalan alternatif.

Magnitude dari peringatan hari keluarga ini tidak hanya kemacetan panjang, lama jarak tempuh Bandung – Lembang, atau puluhan kibaran baliho. Ketiganya secara ekonomis dapat dikalkulasi dan memberikan kontribusi atas omzet perniagaan, belum termasuk meningkatkan tingkat hunian hotel di kawasan bandung dan lembang sebagai tuan tumah. Perhelatan tingkat nasional seperti ini dapat meningkatkan dinamika ekonomi suatu daerah, karena hampir semua perhatian dan tenaga difokuskan dalam mendukung kelancaran dan mengusung citra penyelenggara. Akan tetapi, setelah perhelatan berakhir semua perhatian dan energi yang telah dicurahkan ibarat mencapai titik kulminasi berangsur menurun.

Kebijakan dan upaya memantapkan program kependudukan dan keluarga berencana nasional tidak berakhir seiring perhelatan usai. Tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai keluarga harapan bangsa tidak dapat diserahkan pada mekanisme ‘balikan’ seiring kepadatan kendaraan yang berkurang setelah sejumlah rangkaian kegiatan menjelang hari keluarga ini ditutup.

Sebagian pengguna jalan yang merasakan dampak kepadatan lalu lintas akibat keramaian menjelang peringatan hari keluarga, hanya sempat berpikir apakah kemacetan ini akan semakin sering dialami atau cukup sekali ini? Sebagai keluarga kecil, apakah kebahagiaan dalam menggunakan jalan tanpa macet akan menjadi kenyataan dalam lima tahun? Dan kapan kesejahteraan dapat diraih sebelum harapan sebagai keluarga Indonesia dipenuhi? Bagi orang awam, saya belum memperoleh hikmah pembelajaran dari rangkaian peringatan menjelang hari keluarga tahun 2011.

Pendidikan dalam dinamika Pembangunan

2010-01-11T22:00:00.000-08:00

Secara umum pembangunan itu sendiri multifaced – terdapat banyak wajah dan dimensi (Pranoto,2007:10). Sehingga pembangunan bukan hanya berkaitan dengan pengembangan fisik atau saran dan prasarana, melainkan juga nonfisik, seperti mentalitas, pandangan kolektif masyarakat, dan seterusnya. Keadaan ini tidak mengenal besar atau kecil cakupan daerah, jauh maupun dekat, begitu pula dengan pembangunan di wilayah perdesaan. Pembangunan perdesaan seperti disampaikan Barbara Baird Israel (1974:14) is the resultant of many interacting forces. Education must be one of them – education taking many forms and touching many people. Pendidikan yang diperlukan bagi pembangunan tidak terkecuali bagi pelaksanaan di perdesaan adalah berorientasi pada ‘hard competence’ dan ‘soft competence’ (Cynthia, Gafur dan Dedi, 2008:12) berorientasi pada pengetahuan, ketrampilan dan keahlian, juga memperhatikan inisiatif, kreativitas dan inovasi.

Sementara itu pula teori pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja,1984:44) memandang peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci kemajuan ekonomi dan kestabilan social yang memberikan implikasi peningkatan ’human capital stock” dengan mengambil prioritas kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi. Perbaikan mutu SDM akan menumbuhkan inisiatif-inisiatif dan sikap kewirausahaan yang turut menumbuhkan pula lapangan-lapangan kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan meningkat. Lebih lanjut pandangan Tom Wylie (O’Hagan, 1999:181) having human capital is what makes the difference and the way to increase the stock of a country’s intellectual and skill assets is to improve education. Begitu pula Conny Semiawan (1993:16) menekankan kepentingan human capital formation atau Djudju Sudjana (1991:18) human development and creative planning approach.

Memperhatikan unsur-unsur struktur perdesaan progesif (Wirjomidjojo dan Sudjanadi, 1974:10-11) yang meliputi market towns, jalan-jalan perdesaan, local verification trials, penyuluhan dan fasilitas kredit. Semua itu mempersyaratkan (Mangunwijaya,1985:8-9) bukan hanya sekedar memenuhi jumlah penduduk berpendidikan dasar, pemberantasan buta huruf, melainkan juga mengembangkan daya saing dan penguasaan sains dan teknologi, dan (Shane,1984:82-83) memenuhi ketrampilan disebabkan timbulnya teknososial baru. Bahkan menurut Mintorogo dan Sedarmayanti (1992:14) diperlukan juga self integrity, intellegence, appearance, health, skill, knowledge, emotional control, attitude, character and role. Sehingga sejak lama menurut Rogers A. Kaufman (1972:10) the product of education is no less than the achievement of these minimal skills, knowledges, and attitudes. The behavior and achievements of learners as they function as citizens determines whether the product has been achieved. Jika pendidikan formal di sekolah memiliki kendala dalam membangun peran yang diperlukan oleh masyarakat, terdapat other modes of education (Hagan,1999:4) seperti Community Education or out-of-school education that aim to provide illiterate adults, to assist working adults to be more productive in their business, and to reduce the development discrepancies between urban and rural areas (Djojonegoro,1997:153-154).

Pendidikan manakala diartikan Ki Hajar Dewantara (Saefudin dan Solahudin, 2009:32) sebagai upaya tuntunan agar segala kekuatan yang ada dalam kehidupan seseorang itu menjadi sumber kebahagiaan dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, pembangunan perdesaan berkenaan dengan modernisasi perdesaan (Schoorl, 1982:242) yang mementingkan perubahan sistem budaya, cita-cita dan pola perbuatan tradisional dan lembaga yang ada memerlukan tambahnya kontak, informasi dan kemampuan penyerapan. Dengan kata lain menurut W. Edwards Deming (1986:466) supply of knowledge in any field can be increased by education. Sistem budaya, cita-cita dan pola perbuatan baru merupakan muatan dari pendidikan yang memiliki sumbangan besar dalam menjembatani antara potensi masyarakat perdesaan dalam menyerap perubahan dan melakukan penyesuaian diri.
Di lain pihak, tugas pembangunan adalah menyelenggarakan perubahan (Bryan dan Luoise, 1987:139). Sehingga proses pembangunan yang diselenggarakan di wilayah perdesaan misalnya melibatkan berbagai dimensi di dalam masyarakat dan perubahan di dalamnya. Perubahan di mana pun dan dalam dimensi apa pun pasti akan menghadirkan implikasi-implikasi tertentu diikuti benturan nilai lama dan nilai baru (Shahab,2007:5). Untuk itu menurut Zubaedi dalam mencermati dimensi-dimensi perubahan sosial pada masyarakat perdesaan perlu dibangun penyesuaian diri dari anggota suatu masyarakat secara penuh kesadaran sehingga lahir social change, cultural change, sociocultural adaptation and adjustment yang menjadi bagian dari perubahan kebudayaan secara umum yang mencakup kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi (Shahab, 2007:9).

Pendidikan sebagai salah satu moda pembangun kesadaran bagi anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tidak saja mengandalkan upaya formal seperti sekolah, melainkan juga perlu melibatkan pendidikan nonformal. Pertimbangan ini menjadi krusial setelah menyadari perubahan di tengah masyarakat bersifat continuum, dan penyesuaian diri terhadap perubahan membutuhkan upaya perluasan waktu dan tempat belajar tidak berlangsung ketika seseorang menjadi 'school population'.
Karakteristik yang dicirikan dan dipahami sebagai masyarakat perdesaan harus mampu dilengkapi dengan upaya tuntunan agar upaya, hasil pembangunan dan proyeksi perubahan yang diperkirakan dapat memberikan manfaat serta keuntungan positif. Oleh karena itu, selama berlangsung pembangunan dan perubahan dalam masyarakat perdesaan, tuntunan peran dan kedudukan yang dikemas dalam upaya pendidikan adalah mutlak diperlukan; bukan pendidikan formal semata, melainkan upaya pendidikan masyarakat. Banyak istilah dan batasan yang memiliki arti sepadan seperti pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, pendidikan berkelanjutan.

2009-02-18T04:09:00.000-08:00

Below are some comments on Show-And-Tell Time: He's promised to bring change to Washington, but does Obama's calculus include D.C.'s awful schools? Written By Evan Thomas and Pat Wingert | NEWSWEEK Published Nov 22, 2008 From the magazine issue dated Dec 1, 2008
Original article please visit: http://www.newsweek.com/id/170362

These comments are intended to figure out whether school education either school teacher in USA are still facing problematic that required proper solution delivered by Obama's cabinet. That so, we can learn similar case within Indonesian School Education environment.

Posted By: thinker09 @ 01/11/2009 7:47:50 PM
Professions demand proof of knowledge; teaching does not. Once a teacher gets past "registration" teh tenure system is applied.
As a pre-service teacher educator, I'll tell you that even with all the "research" that goes on in education, the real trick is helping children become self-directed learners and moving "authoritive, controlling and power-seeking" teachers to the sidelines. Most researchers rivet on teachers because there is a the notion that a child cannot teach him/herself. I've seen 4 year olds teach themselves to read and to perform multi-digit division. I've seen children, working in the right conditions teach themselves an entire year's curriculum in 10 weeks; however the well-prepared adult on hand only guided interactions and showed students how to interpret natural feedback. This adult didn't relay on power, authority or control. The educator aided the child to teach him or herself. Schooling systems and processes have over-complicated the most innate homo sapien sapien traits - to observe, to symbolize, to abstract the event or findings and to apply them later--to learn.
Most children are natural learners and need little else than an intellectually-emotionally supportive and trusted environment. When adults start treating children like "knowledge entrepreneurs" (entrepreneur as defined by Robert W. MacDonald, the children can and will build their own human capital/capabilities. When textbooks and "cutsey, child-fun" websites and activities are replaced by authentic/practical items and ideas and fact-checked information, then children will learn what needs to be learned. Anyone who deals with an lower SES urban children knows they have figured out really fast how to survival and succeed in their "real" life.
Teachers need to discover in "pre-service" training to recognize the natural and powerful abilities to learn and not a list of pedagogical strategies, techniques, 'programs' and schooling processes. Watching children learn, watching an 18 month-old figure out how to climb stairs) is more useful to any adult assisting children to learn than sitting through 280 hours of lecture, "learning activities" and reading 'theory'. Get out of a child's way, set up a responsive support system and learning will occur.*

Posted By: munie200212533 @ 12/18/2008 10:10:22 PM Teaching is not a profession because teachers are members of a union. To be considered as a member of a profession, its members must hold paramount the interest of the public. Learned professions such as medicine, law, dentistry and engineering practice before the public and are accountable to the public for their performance --- and are subjected to professional discipline and removal from practice if they are incompetent.. Teachers unions protect their members regardless of their competence. Accountablity for performance is the main problem in our public school system.*

Posted By: munie200212533 @ 12/18/2008 9:57:23 PM
Teach*

Posted By: Academic Crusin @ 11/27/2008 2:36:26 AM
Hire,Train,Support and motivate ! Tone,vision,organization and team spirit. Coach and guide to develop higher level thinking skills and it's not about teaching to a test.School climate and listen to the ones that see it differently for objectivity and problem solving solutions.*

Posted By: seriousabouteducation @ 11/25/2008 6:32:55 PM
The fundamental question in this article is: what do teachers need to do a good job? No one is better equipped than Linda Darling-Hammond to provide national leadership on addressing this question and making serious change in our schools. Dr. Darling-Hammond knows that real accountability that promotes good teaching has to be based on high quality assessments of both students and teachers. She has developed these assessments and has studied them. Accountability has to have ???stakes??? and interventions that school staff will respond to. And Dr. Darling-Hammond knows that even the best accountability system cannot work if teachers are not first provided with the real skills and opportunities to plan and improve that good teaching requires. She knows how to build a system that not only can terminate those who are not qualified, but that can make sure that the vast majority of teachers are as prepared and qualified as our students deserve. I was saddened by some of the inaccurate representations in this article, and am very pleased that Linda Darling-Hammond has a significant role in planning the national direction for our schools.*

Posted By: seriousabouteducation @ 11/25/2008 6:02:28 PM
The fund*

Posted By: bdhotwheel @ 11/25/2008 2:04:13 PM
Obama will probably get some liberal fat cat to donate some money to fix up the school that his daughters will be going to and liberal sheep will say hooray! But what about the other schools in the area? I bet he leaves them out to dry like a typical polititian!*

Posted By: Gerrit Jones-Rooy @ 11/25/2008 12:36:33 PM ademeyer- It is true that teachers have difficult times because kids from uneducated families enter the school system far behind their peers. This does not mean however that they are a lost cause.
My classroom of 2nd graders started out on the kindergarten level in reading and left on the 3rd grade level. THE BIGGEST VARIABLE IN A CLASSROOM IS THE TEACHER. The simple fact is that some of the teachers in low income schools are miserable, and the data ins our DC schools reflects that. In order to produce real change and show real growth, new teachers are necessary and bad ones need to be shown the door. Michelle Rea's proposal to allows teachers to opt into a potential $130 dollars a year while removing the right of tenure could promote an influx of new teachers and the new ideas that come with them, while at the same time giving DC the much needed authority to fire those who cannot perform.
I know first hand that all kids CAN BE EDUCATED regardless of the family that they come from, and the idea that they are a lost cause because of who gave birth to them is simply finding a scapegoat for a problem that we have yet to find the guts to solve. We need to give Michelle Rea a chance, and I hope that our future President supports that.*

Posted By: Gerrit Jones-Rooy @ 11/25/2008 12:35:59 PM
ademeyer- It is true that teachers have difficult times because kids from uneducated families enter the school system far behind their peers. This does not mean however that they are a lost cause.
My classroom of 2nd graders started out on the kindergarten level in reading and left on the 3rd grade level. THE BIGGEST VARIABLE IN A CLASSROOM IS THE TEACHER. The simple fact is that some of the teachers in low income schools are miserable, and the data ins our DC schools reflects that. In order to produce real change and show real growth, new teachers are necessary and bad ones need to be shown the door. Michelle Rea's proposal to allows teachers to opt into a potential $130 dollars a year while removing the right of tenure could promote an influx of new teachers and the new ideas that come with them, while at the same time giving DC the much needed authority to fire those who cannot perform.
I know first hand that all kids CAN BE EDUCATED regardless of the family that they come from, and the idea that they are a lost cause because of who gave birth to them is simply finding a scapegoat for a problem that we have yet to find the guts to solve. We need to give Michelle Rea a chance, and I hope that our future President supports that.

Posted By: ademeyer @ 11/25/2008 4:27:11 PM
Bless you for having the talent to be a good teacher. If you had been my mentor or professor, I might have gone into teaching after finishing my certification. I interned in a middle class school system here in Maine and I still found it depressing. I think the system as a whole is broken, but I don't think firing individual teachers is necessarily the solution. I read another story in Time about the conditions these inner city teachers work in, and I think something needs to be done first to improve these general working conditions Thanks for reply, by the way. You probably know more than I do.*

Posted By: ademeyer @ 11/25/2008 11:53:00 AM
Who is hiring these bad teachers? Its just as easy to say Principals should be held accountable for hiring incompetent employees. Besides, new teachers in our state have a probationary period before they are actually hired - principals should be able to decide during that period if the teacher is competent. I don't think the biggest problem is bad teachers, the biggest problem is the dysfunctional families that produce these kids.

Posted By: reinadelaz @ 11/25/2008 1:45:52 PM
The biggest problem is the failure of administrators, teachers and parents to stop pointing fingers and start teaching what needs to be taught! Also, throwing money at the problem hasn't worked for 40 years, and it won't work now!

Posted By: bdhotwheel @ 11/25/2008 2:14:43 PM
Most of the blame also goes to parents that dump their children on the educators instead of being the real role models for their children. A lot of people are having children that are not fit to be parents!*

Posted By: Treyboy @ 11/25/2008 11:44:16 AM
Just remember that the goal is to educate these children and help them to be globally competitive. The goal of education is NOT to have a jobs program for adults. If the parent(s) don't care and the teacher is not qualified, there is no amount of money that will help.*

Posted By: sieg6529 @ 11/25/2008 10:59:08 AM
Teacher's unions are not always bad. In some of the more rural states, they're the only thing keeping the teachers' salary above the poverty line. My old high school just now raised the minimum starting salary for a college-educated teacher to $30K, and only because of union pressure. Trying to categorize unions as always bad or always good is a very simplistic way to look at the situation. It may be abused some of the time, or even most of the time, but they are necessary in certain areas.

Posted By: bdhotwheel @ 11/25/2008 2:11:54 PM
They suck here in California. Their liberal agenda almost brought gay marriage into the curriculum in our public schools. The stupid union poured money into the No on Prop 8 fund when they had no business choosing sides! So unions are a big problem and that is why many teachers here choose private schools. They pay better and are not tied to the liberal agendas.

Posted By: octola @ 11/29/2008 3:23:13 PM
No teacher in his/her right mind would choose private school in CA. The pay is MUCH worse, and they are often tied to conservative agendas because many are religious schools. ps. They had just as much business choosing sides on gay marriage as you did.*

Posted By: modanofan @ 11/25/2008 10:49:18 AM
I am sick and tired of hearing our educators claim "it's for the children'" when what they really are saying is that "it's better for our political and financial positions." This is the same group of people that have seen to it that college costs have risen over 50% in the last few years. Teachers are as greedy as everyone else and they do it all in the name of the children. Unions serve well only when the product they presume to create is continually improved. Don't think we can say that about our education system as a whole.*

Posted By: informedbyteachers @ 11/25/2008 7:47:41 AM
No doubt much needs to be done to transform the Washington DC public schools. President-elect Obama???s selection of Linda Darling-Hammond to head his education transition team sends a strong signal that he is serious about reforming the teaching profession in the District and across the nation. Counter to the perception of some Washington insiders, Darling-Hammond is one of the nation???s most accomplished education researchers who actually has designed and implemented important reforms in teaching and learning. She has created several charter schools in California that serve as professional development sites for preparing teachers for high need schools. She has called for the closing down of poor schools of education and streamlining teacher certification while helping create more rigorous 21st century teacher tests. She has led efforts to improve No Child Left Behind and the current, old-school, standardized tests in order to better measure higher-order skills that our students will need to compete in the global economy. When she has critiqued NCLB it has been to suggest improving its assessments and fixing its accountability provisions, not abandoning the law or its focus on student data and outcomes. For over 20 years she has been in the forefront of crafting new ways to pay teachers for performance while creating school working conditions that give teachers the opportunity to teach effectively. President-elect Obama can do no better by selecting Dr. Darling-Hammond to lead the transformation of teaching, the profession that makes all others possible.*

Posted By: informedbyteachers @ 11/25/2008 7:34:20 AM
No doubt much needs to be done to transform the Washington DC public schools. President-elect Obama???s selection of Linda Darling-Hammond to head his education transition team sends a strong signal that he is serious about reforming the teaching profession ??? in the District and across the nation. Counter to the perception of some Washington insiders, Darling-Hammond is one of the nation???s most accomplished education researchers who actually has designed and implemented important reforms in teaching and learning. She has created charter schools in California that serve as professional development sites for preparing teachers for high need schools. She has called for the closing down of poor schools of education and streamlining teacher certification while helping create more rigorous 21st century teacher tests. She has led efforts to improve No Child Left Behind and the current, old-school, standardized tests in order to better measure higher-order skills that our students will need to compete in the global economy. When she has critiqued NCLB it has been to suggest improving its assessments and fixing its accountability provisions, not abandoning the law or its focus on student data and outcomes. For over 20 years she has been in the forefront of crafting new, relevant, and valid ways to pay teachers for performance while creating school working conditions that give teachers the opportunity to teach effectively. President-elect Obama can do no better by selecting Dr. Darling-Hammond to lead the transformation of teaching ??? the profession that makes all others possible.*

Posted By: Dr. Write @ 11/25/2008 6:59:40 AM
What is amazing to me, as someone with a doctorate in education, is that reform and accountability are now synonomous with standardized testing. Standardized, fill-in-the bubble testing is not a reform and does not equate with either teaching OR learning. If this were the case, it would be more in evidence in the private schools to which Pesident-elect Obama and other members of the ruling class send their children for a fine edcuation. Linda Darling-Hammond knows and understands this, which is why she is so scary to "reformers" like Michelle Rhee. Testing is easy; teaching, learning and real accountability for them are hard, time-consuming and expensive, just like private school education! Denise Stavis Levine, PhD*

Posted By: blondelogic @ 11/25/2008 12:02:35 AM
"He my child but he problem not my fault. Dey you fault - you da teacha, right?"
Hmmmm.

Posted By: 40YearR @ 11/25/2008 1:12:33 AM
You might have revealed more problems than you intended.+

Posted By: Academic Crusin @ 11/27/2008 3:57:47 AM
Call Ringling Brothers and send in the clowns ! That one made me laugh ! Every survival kit needs a sense of humor. "I'm not doing this homework and you can't make me !" "I'll be at your mama's house before the bus pulls over the curb !" You think to long,you may think wrong. Mom and the teacher standing on the porch and the teacher had his books. Butter bing,butter bang and what a surprise ! Uh oh,it's a rodeo !*

Posted By: tfteacher @ 11/24/2008 10:28:36 PM
Just stop. Stop blaming the teachers. It's not our fault. Hell, the measures we use to compare the U.S. to the rest of the world are screwed up! You realize that we compare ALL our students to only the TOP students in other countries, right? The comparison is not apt.

Please, universal healthcare, preschool, and parental commitment to the education of their children is the fix; not firing all the teachers!*

Posted By: mlisman2 @ 11/24/2008 8:40:12 PM
If conservatives could craft a position (without standardized testing-which accomplishes nothing) whereby the good teachers themselves cannot be arbitrarily cast aside, then they may find the teachers joining their numbers.
This is drivel, and the kind of "adults-first" mentality that keeps the worst schools from improving. The only people that care about teachers' tenure is teachers, and it has nothing to do with kids' success. What other profession has "tenure" and is immune from performance reviews?*

Posted By: fmikieo @ 11/24/2008 8:25:59 PM
People, have we already forgotten the good that unions have brought every working man and woman? Because of them, we have fair working conditions, reasonable job protections and even the opportunity to retire if we plan wisely. Study your history-without unions, we'd work 100 hour workweeks in deplorable conditions until we dropped dead at the ripe old age of 50. These were the existing conditions that necessitated the people to come together and form a more direct method of political representation.
Besides, the greatest determinant to a child's success in school has never been either the school or the teacher, but rather the socioeconomic background from which he or she finds themselves.
What the right doesn't understand concerning the issue of tenure is how easily any teacher, good or bad, can be dismissed for either not placating the most powerful of parents or by unfortunate politics. If conservatives could craft a position (without standardized testing-which accomplishes nothing) whereby the good teachers themselves cannot be arbitrarily cast aside, then they may find the teachers joining their numbers.o

Posted By: reinadelaz @ 11/25/2008 1:49:48 PM
Unions? We also have a failed auto industry. If the test has the right questions, what is wrong with teaching the test?*

Posted By: mlisman2 @ 11/24/2008 8:02:50 PM
As much as Obama might want to support Rhee's experiment, it would be highly imprudent for him to publicly and squarely speak out against the teacher tenure, as Rhee calls it, the "holy grain of teachers' unions." Moreover, his support would be moral at best, which would not go that far in fighting what as already become a national union issue; a few ill-advised words from the new president would do much more harm than good.*

Posted By: neoconx @ 11/24/2008 4:15:19 PM
the government hires 3 people to do the work of every 1 person in the private sector, and we're still more efficient , even with the government taking half our money. the only things that tear down our efficiency are the unions, because they are as lazy and corrupt as the government. the new president is beholden to larger government and unions. it's simple arithmetic: subtraction from the middle class bank accounts.*

Posted By: Lee Holmes @ 11/24/2008 1:34:56 PM
Obama can only do this if he takes on the powerful Teachers Unions. After all,why does Detriot[especially CHRYSLER],build such ''awful''cars,while the non-union manufacturers get props for manufacturing a decent ,cheaper,more gas efficient product? Obama,as he sends his kids off to a glitzy DC private school,will have to ponder this.,lest he become another in the long line of ''For Me,But Not For Thee'' types of characters.*

Posted By: Dan_Sample @ 11/23/2008 11:51:39 PM
What about making students accountable? Oh no, we can't have too many dropouts or schools will be punished by NO CHILD LEFT BEHIND!! What about making families accountable for school attendance? The students of inner city schools have "NO HOPE" in the looks of their eyes. Offer them job and money for achievement. I have examined the resume and papers of Linda Darling-Hammond. She is exceptional.*

Posted By: Dan_Sample @ 11/23/2008 11:45:16 PM
What about making students accountable.?..oh oh be careful we cant increase dropouts!! What about making families accountable?....Kids today are more intrested in Entertainment than Achievement....I have examined the resume and papers of Linda Darling-Hammond. Exceptional!!*

Posted By: sarx478 @ 11/23/2008 9:44:11 PM
Let's clarify some issues, shall we?
First and foremost, I commend President and Mrs. Obama for taking the time to decide what school their daughters should attend while they reside at the White House. Caring parents do take the time to decide which school their children should attend, whether its public or private. Second, the educational system is regulated by the state not the federal government. The only obligations that the federal government has to the schools is provinding funds for the Title I and Special Education (IDEA) programs. Therefore, any school budget crisis is handled through the state and district level. Finally, I do understand Chancellor Rhee's position of trying to keep educators who are effective versus those who are not effective. Yet, we need to keep in mind that every state and school district has their own evaluation of the teaching profession. There isn't a universal teacher evaluation form. However, I do disagree in giving merit pay to educators based on students test scores. The reason being that there many students with different learning disabilities or health impairments, who receive instructions in the general education setting, may reach a plateau in their academic achievement and not meet the NCLB requirement for proficiency. Does the instructor deserve to be punish if the student with specific learning disabilites or health impairments doesn't meet NCLB requirements? If that's the case, why not punish the educational administrators who are paid the "big bucks" for their school or district for failing to meet the NCLB requirement. By the way, all educational administrators including Chancellor Rhee should walk through varies classrooms at least twice a week and speak to the instructors - especially around lunch time- to hear their concerns. They are in "trenches" day in and day out.
Chancellor Rhee's method of "Divide and Conquer" will eventually lead to her dismissal. I have seen it too many times with varies administrators whom I have worked for throughout my career. Its best to united your staff and community under a common goal. Division only causes more problems than provide solutions.
What we as Americans should focus is preparing our "future leaders of America" to compete on the world's stage. We are the most diverse nation in the world and yet we don't push for multiligualism and appreciation for multiculturalism. "UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL".o

Posted By: octola @ 11/29/2008 3:31:10 PM
If merit pay is instituted, teachers will fight for the highest students, and won't want to teach the average and low kids. The schools will be rewarded for pushing out the lower kids (sending them to the alternative school or letting them drop out )so they don't lower test scores. I received a bonus once as a 9th grade teacher. The money should have gone to the junior high teachers who taught the students for the 2 years before they came to me!+

Posted By: 40YearR @ 11/29/2008 6:14:49 PM
I'm all for merit pay. From the several I know who went into teaching because they knew they could never be fired, and two most conscientious administrators who worked up through classrooms, I think that weeding out the sloths would be more effective, and eliminate one of the legs of that failure system.
To all you good, conscientious ones, we're behind you and grateful.*

Posted By: Efav @ 11/23/2008 1:58:51 PM
The authors say, "If he backs Rhee's proposal, he will send a powerful signal to struggling inner-city schools that reform is possible. If he fudges or says nothing, it will be a signal that little will change for the poor and mostly black children in the capital's nearly dysfunctional apparatus."
It sounds like they've made up their minds that the Chancellor is right and anyone who disagrees is wrong and that Obama better get with the program if he wants to be successful.
Perhaps the authors are not familiar with how unpopular the Chancellor is becoming in DC for her heavy-handed ways that are not improving the situation and seem to be making it worse. Here are a few examples from recent Washington Post articles:

http://voices.washingtonpost.com/dc/2008/11/rhee_more_principals_facing_th.html

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/21/AR2008112103222.html

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/21/AR2008112103225.html?tid=informbox

Perhaps the authors also don???t know that Obama???s success comes from being a community organizer, bringing disparate people together, inspiring hope, mutual responsibility and mutual accomplishment.
Chancellor Rhee seems to be the opposite ??? a community disorganizer, who operates independently and imperiously, alienating people at all levels and inspiring fear and distrust.
Here is a classic Rhee quote: ???I think if there is one thing I have learned over the last 15 months it???s that cooperation, collaboration and consensus-building are way overrated,??? she told the Aspen Institute???s education summit at the Mayflower Hotel. http://voices.washingtonpost.com/dc/2008/09/rhee_who_needs_consensus.html
The same article points out that she has called herself a ???benevolent dictator???
Does any of this sound like something Obama would encourage?*

Posted By: nikki_smith @ 11/22/2008 4:30:18 PM
Only about 12 percent of DC 8th grader can read proficiently, while just 8 percent are proficient in math. About 60 percent of DC students finish their high school diploma. Impressive numbers for the capital of the Free World, don't you think? It's no surprise the Obamas selected a private institute for their girls - most DC parents probably would. I just hope the new president doesn't overlook the public school crisis in his new town. http://www.whgmag.com/index.php/377-obamas-choose-private-school-no-surprise-thereo

Posted By: Doc Howl @ 11/23/2008 3:18:35 PM
I was unaware that Obama had been elected mayor of Washington DC.+

Posted By: Floridave @ 11/23/2008 4:36:03 PM
He couldn't cut it as mayor of DC. They prefer the higher quality candidates like Marion Barry.#

2009-02-18T03:46:00.000-08:00

Public Education, Then and Now
By Ben Boychuk
Posted July 14, 2000

America's struggle for freedom officially began with the shot heard 'round the world. But even before the muskets fired and cannons roared in Lexington, it was the education and learning of the Founders that helped guide America to the blessings of liberty.

Today, Americans know that education and learning are in danger. What Noah Webster called the "object of the first consequence" for all governments, routinely ranks at the top of voter concerns in poll after poll.

What to do? The conventional wisdom in Washington is that the myriad problems facing America's public schools today — from poor test scores to stopped-up toilets — are best solved by the federal government. For more than 30 years, centralizers and spenders have promised improvements.

Meanwhile, scores stagnate, curricula slide, and worst of all, entire generations of children fall behind. In the great tradition of America's free press and free speech, investor Ted Forstmann wants a renewed debate about the importance of education and the best ways to secure a better future for every child.

Forstmann is set to spend $20 million of his own money on television commercials to get this message out. For some, the truth will hurt. His message: "America's government-run public-school monopoly is failing our children."

Forstmann has already spent millions, with WalMart heir John Walton, to help the kids who have suffered most under that monopoly. When their Children's Scholarship Fund offered 40,000 private scholarships earlier this year for "at risk" kids, 1.25 million families applied.

Despite Forstmann's efforts, the education establishment has singled him out for savage criticism. Education Secretary Richard Riley accuses Forstmann of trying to "systematically downgrade and demonize" the schools. "A person who has a public voice ought to be using that voice to improve public education," Riley told the Associated Press.

Riley and his cohorts have it backward. In fact, Forstmann is giving voice to a public swamped by lies from special interests, educators, and politicians who see the system as a job protection racket only incidentally interested in children. Riley wouldn't be attacking Forstmann if he didn't fear the truth of his message.

Forstmann's effort to inspire debate and meaningful reform mirrors the Founding Fathers — every one of whom saw education as the real promise and bulwark of a free nation.

The ideals of that generation flowed directly from their learning and reading. Each and every founder raised his "public voice" to advocate universal education. From Washington and Franklin to Adams and Jefferson, every one offered his ideas about the state of education and the best ways to build an informed citizenry — from the lowliest mechanic's son to the most exalted Harvard grad.

As Jefferson wrote of his Virginia education plan in a letter to his friend George Wythe, "The tax which will be paid for the purpose of education is not more than the thousandth part of what will be paid to kings, priests and nobles who will rise up among us if we leave the people in ignorance."

Jefferson was by no means alone. George Washington called for a national university in his First Inaugural Address. John Adams asked his son in Europe to collect books and ideas for republican schools. James Madison tracked the education efforts in Kentucky and praised innovations and challenging curricula there. They agreed with Noah Webster that, "Knowledge, joined with a keen sense of liberty and a watchful Jealousy, will guard our constitutions."

Even before there was a Constitution, the young republic passed the first national education law on July 13, 1787. The Northwest Ordinance was written to govern United States territory north of the Ohio River. It read, in part: "Religion, morality, and knowledge being necessary to good government and the happiness of mankind, schools and the means of education shall forever be encouraged."

Such language — so high in aspiration — welcomed debate, innovation, entrepreneurship and local efforts to educate the citizenry.

Contrast the Founders' view with more recent innovations, such as the Elementary and Secondary Education Act of 1965. A relic of the Great Society, the ESEA was intended to improve the education of poor and disadvantaged kids. What it did, in fact, was extend the web of federal law and the red tape of centralized bureaucracy with almost no accountability. After 35 years and more than $125 billion of federal aid, the poor and disadvantaged are still lagging behind.

It's finally dawning on people that almost a century of progressive educational theories and nearly four decades of federal meddling in the public schools is enough. But the answer is not to separate education from the control of the people. Our national interest in free government depends on an educated citizenry.

When Forstmann's ads hit the airwaves, remember their real purpose: An ignorant people cannot be free. It is the duty of every citizen to be vigilant and make sure government serves the people — not the other way around.

Original site please visit: https://www.claremont.org/publications/precepts/id.113/precept_detail.asp

2009-02-18T03:31:00.000-08:00

Department of Education must be abolished
Posted: December 07, 2004
1:00 am Eastern

By Devvy Kidd
© 2009 WorldNetDaily.com

The federal Department of Education was made a part of the president's Cabinet by new world order facilitator Jimmy Carter. Prior to that, America had the finest education system in the world. In 1980, Ronald Reagan promised that, if elected, he would get this unconstitutional department abolished.

That promise was abandoned after his election. While campaigning for his doomed-to-lose bid for the presidency, Bob Dole said on Sept. 9, 1996, while in Georgia, "We're going to cut out the Department of Education." At that time, the GOP presidential platform read, in part:

Our formula is as simple as it is sweeping: The federal government has no constitutional authority to be involved in school curricula or to control jobs in the workplace. That is why we will abolish the Department of Education, end federal meddling in our schools, and promote family choice at all levels of learning.

We therefore call for prompt repeal of the Goals 2000 program and the School-To-Work Act of 1994, which put new federal controls, as well as unfunded mandates, on the States. We further urge that federal attempts to impose outcome- or performance-based education on local schools be ended.

Of course, just the opposite has taken place and, in fact, the goals for creating the "New Communist Man" was given a huge boost with President Bush's deceptive "No Child Left Behind" program. As for the repeal of the School-To-Work Act of 1994, Council of Foreign Relations kingpin Henry Hyde explained it this way:

When carried to its logical extreme, it chooses careers for every American worker. Children's careers will be chosen for them by Workforce Development Boards and federal agencies at the earliest possible age ...

Statewide Workforce Development Boards have formed to study which labor skills are needed in each state to determine "human resources" training requirements. Of course, this will decide also where these human resources will reside.

Chilling to say the least – and it gets worse when one reads President Bush's Executive Order, signed June 20, 2001, titled "21st Century Workforce Initiative." The blueprint for forced labor is now being implemented quietly while parents and politicians scream, "More money for education." Essentially they are asking to pay for the rope to hang their own children.

Most Americans believe "communism is dead," but nothing could be further from the truth and one of the major goals of the propagators of global communist tyranny has always been to get control of America's education system. What better way to reach "the unwashed masses" than through a federal department of education? The tenth plank of the "Communist Manifesto" reads: "Free education for all children in public schools," and this is one of the highest goals of communitarians. Jeri Lynn Ball, author of "Masters of Seduction" explains:

The communitarian efforts to take over the American education system began in 1918 after World War I. Early in the 20th century, John Dewey, "the father of Progressive Education," worked with internationalists to transform America into a communitarian society.

Dewey held that the basic goal of education is the eradication of the child's individualistic traits and "the development of a spirit of social cooperation and community life." Dewey did not want the child to think at all, but to learn to live and work within the narrow, primitive bounds of communitarian vocabulary and thought patterns.

According to the testimony of Norman Dodd, the staff director of the 1953 Congressional Special Committee to Investigate the Tax-Exempt Foundations, the minutes of the Carnegie Foundation revealed that the trustees of the Foundation decided right after World War I that they "must control education in the United States."

They joined together with the Rockefeller Foundation and created a plan to take control of domestic and international education. Dodd interviewed and Rowan Gaither, president of the Ford Foundation and discovered how he operated the foundation under strict instructions and orders "to the effect that we should make every effort to so alter life in the United States that we can be comfortably merged with the Soviet Union."

The federal Department of Education is unconstitutional. Article 1, Section 8 of the Constitution does not authorize Congress to legislate education within the independent, sovereign states who are themselves a "Republican form of government." There is only one solution to stopping the brainwashing of America's children and that is for the states of the Union to completely sever any relationship with the federal Department of Education.

Most Americans don't have the financial resources to put their children in private or Christian schools and because so many mothers have been forced into the workplace to basically work to pay taxes, they can't homeschool. However, the people of the states can do the same thing the great folks down in Tennessee did over their fight against a state income tax: Put the heat on the state house and their state legislatures.

The federal Department of Education must be booted out of the states. Public schools must return to educating children with the basics and stop all social engineering and communitarian indoctrination. To continue down the same path of tossing trillions of dollars at the federal Department of Education is to guarantee transforming America's precious children into the "New Communist Man." We the people must stop this madness.

Devvy Kidd authored the booklet, "Why A Bankrupt America and Blind Loyalty," which has over 2 million copies in distribution. She has been a guest more than 1,600 times on radio shows, run for Congress twice and is a highly sought after public speaker. To learn more about Devvy, please visit her website.

Further detail please visit: http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=41802

Life Skill meanings

2009-01-22T19:46:00.000-08:00

Definition of Terms

"Life skills-based education"
A term often used almost interchangeably with skills-based health education. The difference between the two is in the type of content or topics that are covered. Not all program content is considered ''health-related." For example, life skills-based literacy and numeracy, or life skills-based peace education, or human rights.

"Skills-based health education"
A combination of learning experiences that aim to develop not only knowledge and attitudes , but also skills (i.e., life skills) which are needed to make decisions and take positive actions to change behaviors and environments to promote health and safety and to prevent disease.

"Life skills"
This term refers to a large group of psycho-social and interpersonal skills which can help people make informed decisions, communicate effectively, and develop coping and self-management skills that may help them lead a healthy and productive life. Life skills may be directed toward personal actions and actions toward others, as well as actions to change the surrounding environment to make it conducive to health.

"Livelihood skills"
Capabilities, resources and opportunities to pursue individual and household economic goals. Livelihood skills relate to income generation and may include technical/vocational skills (carpentry, sewing, computer programming), job seeking skills such as interviewing, business management skills, entrepeneurial skills, and skills to manage money.

"Knowledge"
The terms "knowledge" and "information" will be used almost interchangeably in this site. In general, however, "information" may describe what is communicated about a particular fact or subject; something you receive or are told. "Knowledge" refers to the state or condition of understanding that fact or subject, and being able to apply it.

"Attitudes"
The term "attitudes" is used throughout this site to encompass the broad domain of social norms, ethics, morals, values, rights, culture, tradition, spirituality and religion, and feelings about self and others.

"Health"
WHO's broad view of health as "the state of complete physical, mental and social well-being" is assumed here. Using this definition, social and economic conditions and the broader environment are considered key determnants of health.

"Health Promotion"
The process of enabling people to increase control over and to improve their health. Health Promotion not only embraces actions directed at strengthening the skills of individuals, but also action directed towards changing social, environmental and economic conditions so as to alleviate their impact on public and individual health. (from WHO Health Promotion Glossary)

(pasted from: http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html; 230109:10.50)

Mengenang kembali Pendidikan Masyarakat

2009-01-05T04:50:00.000-08:00

“Mentari kelak kan tenggelam,

Gelap kan datang dingin mencekam.

Harapanku bintang kan terang memberi sinar dalam hatiku”

“Kulihat di malam itu, kau beri daku senyum kedamaian,

mungkinkan akan tinggal kenangan, jawabnya tertiup di angin lalu”.

Dikutip dari syair ‘Melati dari Jayagiri’ gubahan Iwan ‘Abah’ Abdurahman.

Lirik lagu di atas 40 tahun lalu digubah oleh tokoh Wanadri dan sempat dinyanyikan menjadi terkenal oleh grup penyanyi Bimbo.

Menggali kembali catatan batin lagu ‘melati dari jayagiri’ saat didendangkan kembali lagu tersebut langsung oleh penggubahnya, mengajak penulis hadir di masa 40 tahun silam. Bahkan transformasi pesan batin lagu tersebut masih tetap dapat dirasakan khususnya bagi setiap praktisi Pendidikan dan Pembangunan dalam Masyarakat yang sempat mengenal Jayagiri.

Jayagiri adalah nama sebuah desa kecil yang terletak di atas bukit di kecamatan Lembang, sekarang menjadi wilayah kabupaten Bandung Barat ini, sama seperti dengan tipologi desa lain di wilayah lain. Jalan desa ini menjadi ‘track’ bagi penjelajah dan oencinta alam menuju kaki gunung Tangkuban Perahu. Beberapa tahun terakhir, lintasan ini tak lagi menantang untuk dilalui, ditandai dengan kegiatan ‘hiking’ dan ‘camping’ yang sudah tidak menjadi trend, juga banyak penikmat lokasi gunung tangkuban perahu lebih memilih berkendaraan hingga puncak. Padahal, ada pengalam batin untuk menyatu dengan alam saat menyusuri jalan desa dan jalan setapak di antara tegakan pinus dan belukar menuju kawah gunung tangkuban perahu.

Pengalaman batin di atas tak lagi bisa dirasakan, penataan oleh pengelola kawasan pemangku hutan bandung utara pun seakan mengabaikan hal ini. Seperti halnya, diabaikannya sejarah dan jasa jaringan pipa besi peninggalan belanda dari penampungan di atas bukit yang mengalirkan air bersih untuk kawasan lembang. Perlahan semakin pupus makna tempat bernilai sejarah di Lembang, bahkan Taman Junghun pun hanya terpana dikepung dan sebagian lahannya digerogoti oleh pemukiman padat maupun aktifitas penduduk setiap hari.

Pengalaman yang dirasakan sekarang saat berada di Jayagiri seperti syair lagu di atas, seperti merasakan mentari kelak kan tenggelam.

Jayagiri: Makna sebuah keyakinan

Menyusur jalan desa dari Lembang sepanjang delapan ratus meter kea rah bukit Jayagiri, di bagian sisi kiri jalan empat puluh tahun silam sebuah bangunan menjadi saksi sejarah bagi Pendidikan Masyarakat. Sekarang bangunan tersebut telah dipugar menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (BP-PLS) Regional I. Di tempat yang sama, empat puluh tahun silam seumur dengan lagu “Melati dari Jayagiri” didirikan Pusat Penjelidikan dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat (PPLNPM).

Pusat latihan ini merupakan kelanjutan upaya Divisi Pendidikan Masyarakat yang sejak 1 Juni 1946 merupakan bagian Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk menangani tugas (a) memberantas buta huruf (b) mengelola pendidikan pengetahuan umum dan (c) mengembangkan ‘sistem perpustakaan umum’.

Sebagai negara baru merdeka yang berupaya mewujudkan amanat UUD 1945 memberikan kesempatan pendidikan bagai semua warga negara, saat itu dipilih tiga pendekatan peningkatan taraf pendidikan (a) menambah jumlah sekolah rakyat (SR), (b) memperpanjang waktu SR dari tiga tahun menjadi enam tahun, dan (c) meningkatkan standar dan kualitas pendidikan. Ternyata jumlah peserta didik usia SD, SLP dan SLA tahun 1950 meningkat seratus kali lipat dibandingkan 1945, sementara untuk peserta didik perguruan tinggi melonjak hingga dua ratus kali lipat pada periode sama. Pendidikan dianggap mampu menyediakan kesempatan menguasai pengetahuan dan meningkatkan taraf hidup.

Dihadapkan pada kenyataan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dan diperlukan peningkatan peningkatankehidupan intelektual bangsa melalui pendidikan masyarakat. Mangunsarkoro meminta Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memperhatikan pendidikan masyarakat. Permintaan ini membuahkan dibentuknya Divisi Pendidikan Masyarakat di bawah kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.Perubahan menjadi Departemen Pendidikan Masyarakat dilakukan 1 Agustus 1949 dengan tugas:

Mengembangkan, menyempurnakan dan mememnuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di luar sekolah formal, sehingga seluruh anggota masyarakat memperoleh kesadaran dan kecerdasan, mencapai kehidupan yang berguna dan menambah nilai bagi bangsa dan dunia;
Diantara peran paling penting adalah program pemberantasan buata huruf secara berkelanjutan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, A, B, dan C, menyiapkan dan membantu penyelenggaraan “Sistem Perpustakaan Nasional” serta penyediaan buku petunjuk dan bacaan. Sejalan dengan peran ini adalah membimbing secara berkelanjutan penyelenggara program pemberatasasn buta huruf, dan penyelenggara program pengetahuan umum mengenai ekonomi, dan tata negara, serta menyediakan buku, layanan dan majalah untuk umum, dsb.

Dalam perkembangan berikutnya, Jayagiri tetap menjadi saksi bisu penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang di awal bertajuk pada peningkatan intelektual masyarakat bagi pembangunan dan pengembangan ‘kapital’ masyarakat. Di kemudian hari, pendidikan masyarakat hanya sekedar menggawangi kegiatan pendidikan ‘berbasis manajemen sekolah’ seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kursus.

Beberapa tindakan dan upaya pembangunan dan pengembangan ‘kapital’ masyarakat pun tidak lagi dianggap sebagai bagian dari upaya pendidikan dalam mengembangkan kesadaran, peningkatan intelektual menuju kehidupan yang lebih berdaya guna serta bernilai guna bagi pembangunan bangsa dan dunia.

Penyusutan makna ini semakin jelas dengan melihat, keberadaan PPLNPM (1960-1978) yang berubah sebagai Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) (1978-2003), kemudian Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) (2003-2007) sebelum Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI) (2007-2008). Sekarang PLNPM itu menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (P2-PNFI) (2008-…) sementara syair lagu ‘melati dari jayagiri’ semakin nyaring dalam ruang kedap batin anak manusia yang tersenyum getir. Kegetiran akibat perkembangan dan pertumbuhan intelektual masyarakat yang disemai melalui pendidikan masyarakat menjadi hampir niscaya dan pendidikan masyarakat tak lagi dipandang membangun dan mengembangkan ‘kapital’ masyarakat sejajar dengan marjinalisasi pendidikan non formal. Pendidikan Non Formal adalah sebuah strategi pendekatan yang dijadikan acuan instansi Pendidikan di luar jalur sekolah.

Bacaan Lebih Lanjut:

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. (2004). The Profile of Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Centre of Development for Nonformal Education and Youth). Bandung: Centre of Development for Nonformal Education and Youth.

Djojonegoro, Wardiman (1997) Fifty Years of Indonesian Education National Development.

Menggagas Pusat Kegiatan berbasis Masyarakat (People Center)

2008-10-28T04:47:00.001-07:00

Tranformasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai wahana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan

A. Pendidikan Berbasis Masyarakat
Banyak tulisan, dan berbagai pendapat menyatakan pendidikan adalah upaya sangat penting yang harus dipilih sebuah bangsa untuk membangun. Bahkan seminar dan lokakarya di berbagai tingkatan turut mendukung, bahwa pendidikan harus diperhatikan jika sebuah bangsa berkehendak mewujudkan cita-cita seperti mengentaskan kemiskinan, kemudian berujung pada kesejahteraan rakyatnya.
Upaya pendidikan yang dimaksudkan seperti ini bahkan menyita perhatian tidak saja pihak pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Bahkan masalah pendidikan ini menjadi perhatian utama lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation for Education, Science and Culture (UNESCO).
Peran pendidikan terhadap pembangunan dan masyarakat diujudkan dengan beragam pendekatan seperti yang dilakukan perwakilan UNESCO di Asia Pasifik, khususnya dalam Education for Sustainable Development (ESD) dan Asia Pacific Program of Education for All (APPEAL). Dua pendekatan yang kemudian menjadi divisi tersendiri di kantor UNESCO yang berkedudukan di Bangkok ini, berperan besar dalam menyemai pemahaman pendidikan tidak hanya di sekolah formal semata.
Tenyata pula, beberapa kajian akademik di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang sekarang telah berubah menjadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Universitas pengganti, masih menyisakan bahan ajar berkenaan dengan pendidikan masyarakat, pendidikan orang dewasa, pendidikan luar sekolah dsb. Bahan ajar ini sendiri mengandung pesan pendidikan bukan hanya di sekolah semata atau pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah semata.

B. Pendidikan untuk Pembangunan
Dalam pengamatan sehari-hari, pendidikan yang dilakukan tanpa sekolah menjadi wacana yang tidak umum bahkan sangat asing di telinga masyarakat. Bahkan gagasan mengenai pendidikan tanpa sekolah dianggap mengada-ada, termasuk jika sebagian pihak hendak memprakarsai lembaga ‘Community Learning Centre’ maupun ‘People Learning Center’. Sekolah sebagai lembaga ‘penyemai kecerdasan’ menjadi ad referendum, daya tarik sekolah kemudian semakin kuat dan menjadi adiwacana dalam pemikiran dan tindakan masyarakat.
Modal membangun kecerdasan seperti dimaksudkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan tiga jalur utama; pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk dua jalur terakhir, kalangan pendidikan mensinergikannya dalam satu wadah, sehingga jalur pendidikan dikelompokkan dalam pendidikan formal dan nonformal/informal.
Tulisan ini dimaksudkan untuk menyegarkan pemikiran terhadap kenyataan upaya pendidikan melalui lembaga di luar sekolah. Selain tentu saja mengajak, pemerhati dan praktisi pendidikan untuk turut menjelajahi pilihan praksis pendidikan di luar sekolah bukan hanya sekedar pengajaran di luar sekolah semata. Sehingga pada gilirannya dapat dipelopori berbagai tindakan awal menuju perbaikan kualitas bangsa dan negara.
Sebagai tambahan, tulisan ini dimaksudkan pula untuk memunculkan dan mencetuskan pemikiran dan gagasan pendidikan luar sekolah di tengah wacana yang memaparkan pendidikan sekolah kehilangan superioritas dalam menjawab tantangan bangsa dan negara Indonesia lima tahun mendatang. Keterpurukan sejak krisis ekonomi tahun 1998, ditenggarai menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk memikirkan upaya di luar pakem pemahaman dan aturan yang dijadikan acuan selama ini.
Bahwa pendidikan selama ini disangsikan mampu menghantarkan bangsa Indonesia lebih tangguh menghadapi krisis, bisa dibenarkan. Hal ini karena pendidikan tidak mampu membangkitkan energi pada masyarakat untuk proaktif menjegal krisis termasuk perubahan yang menyertai. Pendidikan memang bukan salah satu penyebab utama, banyak sebab lain, namun pendidikan sebagaimana sering disebutkan harus turut menawarkan pilihan untuk membangun kesadaran untuk tidak hanya berlaku reaktif terhadap perubahan, dibandingkan hanya mampu menyalahkan diri sendiri tanpa berbuat apapun.

C. Pembangunan di Negara Berkembang
Praktek pembangunan yang dilakukan di negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan penyelenggaraan pendidikan baik mikro maupun makro kehidupan dan masa depan masyarakat suatu negara. Kepentingan ini, dapat dilihat sekurang-kurangnya dari potensi pendidikan: (Shane,1984:38-40)
1. Wahana untuk implementasi nilai-nilai masyakarat yang berubah dan hasrat masyarakat yang muncul yang menimbulkan nilai-nilai baru.
2. Banyak masalah pokok dapat diatasi dengan pendidikan, jika pengertian tentang tujuan pendidikan dapat diperoleh kembali.
3. Timbulnya fleksibilitas dan respon terhadap perubahan dan alternatif pendidikan.
4. Perbaikan iklim psikologis kemampuan untuk berkontribusi menjadi tidak berarti tanpa motivasi untuk berkorban.
Berkenaan dengan implementasi nilai-nilai masyakarat, pembangunan tidak saja berurusan dengan penyediaan sandang, pangan dan papan semata. Pembangunan juga harus memperhatikan bidang psikis individu seperti nilai-nilai, persepsi dan termasuk pula semangat. Ketiga bidang psikis ini dalam proses pembangunan mengalami transformasi, sebut saja sebagai contoh nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan. Selama proses pembangunan terjadi seringkali dijumpai pertentangan niliai yang bersumber pada kepentingan yang berbeda antara pembangunan suatu kawasan dengan peletarian kawasan tersebut. Pertentangan semacam ini bukan secara sederhana terletak pada persoalan peruntukan dan tata guna lahan, akan tetapi lebih pada bagaimana suatu lahan dianggap memiliki nilai bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat. Keberadaan nilai ini kerap kali tidak dapat ditakar secara materi atau bentuk nominal lainnya.
Pengertian tentang tujuan pendidikan seperti dikatakan Nettleford (Lowe, 1970:13) preparing people not for examinations and certificates but for their own.

D. Pemberdayaan Masyarakat sebagai pilar Penanggulangan Masalah Lingkungan.
Masalah kemiskinan di Indonesia sudah lama menjadi fokus perhatian dan mencetuskan banyak program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1994, Proyek Peningkatan Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Pengembangan Kawasan Tertinggal (PKT) tahun 1989 – 1994. Semua program yang digagas untuk mengentaskan kemiskinan belum menunjukkan hasil optimal. Beberapa kelemahan yang nampak kemudian adalah:
1. koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan program baik dalam departemen maupun antar departemen belum optimal,
2. keterlibatan masyarakat dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan program belum maskimal,
3. kelanjutan program masih dipandang sebagai proyek temporer,
4. masyarakat miskin cenderung menjadi sasaran ‘obyek’ program dibandingkan ‘subyek’.
Kenyataan di atas telah memberikan dampak lanjutan yang secara nyata dapat diukur berdasarkan:
1. Akses terhadap prasarana maupun sarana dasar lingkungan secara memadai,
2. Kualitas perumahan dan permukiman di bawah standar kelayakan, serta
3. Mata pencaharian yang tidak menentu.
Selama ini banyak pihak melihat persoalan lingkungan hanya tertuju pada tataran gejala-gejala yang tampak luar yang kasat mata dibanding konteks dan hakekat masalah lingkungan itu sendiri.
Padahal masalah lingkungan mencakup masalah multidimensi baik politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi gejala-gejala masalah lingkungan tersebut dapat dipahami di bawah ini, seperti antara lain :
• Dimensi Politik, berbentuk kelangkaan wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan. Sehingga masyarakat benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut lingkungan diri. Akibat dari ini, mereka tidak memiliki akses memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk mendukung hidup secara layak, termasuk akses informasi;
• Dimensi Sosial, kerap menempatkan masyarakat tidak berintegrasi ke dalam institusi sosial yang memperhatikan lingkungan, hal ini menyebabkan internalisasi budaya yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, termasuk nilai-nilai kapital sosial yang semakin pudar;
• Dimensi pendidikan menonjol dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang tidak berorientasi pada lingkungan pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
• Dimensi Ekonomi antara lain berujud pilihan sumber penghasilan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melampaui daya dukung lingkungan yang layak; dan
• Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.
Karakteristik masalah lingkungan yang dipaparkan terakhir telah menyadarkan semua pihak terhadap isu sentral perusakan lingkungan. Isu tersebut adalah pendekatan dan cara penanggulangan masalah lingkungan yang mengandalkan penguatan kelembagaan masyarakat.
Penguatan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat agar mampu menjadi wadah bagi masyarakat miskin untuk memperjuangkan diri, hidup mandiri dan secara berkelanjutan menyuarakan aspirasi maupun kebutuhan mereka. Di lain pihak penguatan ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan potisitf terhadap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.
Penguatan kelembagaan masyarakat ini pun dititikberatkan pada upaya pemberdayaan peran masyarakat sebagai motor penggerak sekaligus ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan masalah lingkungan masyarakat setempat. Melalui kelembagaan diharapkan kelompok masyarakat tidak ada lagi yang terjebak pada perusakan lingkungan, pada gilirannya mampu menciptakan lingkungan dengan perumahan lebih layak huni, dilengkapi sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selama ini kelembagaan masyarakat lebih banyak dihadirkan dalam konteks legal-politis seperti LKMD atau LMD. Kedua lembaga di tingkat desa ini tidak jarang mengedepankan ketokohan dan kepemimpinan figur tunggal kepala desa. Penokohan seperti ini dengan mengeliminasi tokoh masyarakat lain dianggap mengabaikan kapital sosial yang dimiliki masyarakat.
Model kelembagaan dengan mengedepankan pencitraan seperti di atas dirasakan mempengaruhi peran serta masyarakat. Padahal sesungguhnya masyarakat menyimpan daya dukung dan daya dorong dalam setiap hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, tidak terkecuali dimensi lingkungan.

E. People Center sebagai wadah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan.
Dimensi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pada tahap awal harus dicerminkan melalui interaksi masyarakat. Melalui wadah Community Learning Center (CLC) (UNESCO, 2002) seperangkat pengetahuan dan keterampilan diarahkan untuk mendukung sikap kondusif terhadap peningkatan kapasitas warga masyarakat. Di sejumlah negara, CLC ini diadopsi dalam ujud community center, sedangkan di Indonesia menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Seluruh program pembangunan yang melibatkan masyarakat dan mendasarkan diri pada peran serta aktif masyarakat, pada tahap awal harus menempatkan mereka sebagai subyek pembangunan, termasuk dalam meningkatkan kapasitas diri mereka.
Peningkatan kapasitas dalam diri warga masyarakat diakui dapat menjadi pemicu keinginan untuk tumbuh dan berkembang, baik dalam skala perorangan dan kelompok. Setelah keinginan untuk berubah dimiliki bersama, masyarakat selanjutnya dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal, maupun modal sosial lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam membangun.
Belajar dari contoh nyata yang ditemukan di Cina, penyelenggaraan model pendidikan di masyarakat dalam bentuk 社区(baca: Shequ) telah mampu mengantarkan masyarakat mentransformasikan diri mereka. Bentuk transformasi yang diterima masyarakat antara lain budaya baru yang lebih demokratis. Budaya baru ini menjadikan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial masyarakat sendiri.
Bentuk lain yang hampir sama berhasil mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan adalah Community Center di Thailand. Melalui community center ini, masyarakat mampu membudidayakan sumber daya ekonomi lokal. Pemerintah Thailand mencanangkan program unggulan potensi ekonomi lokal ini dengan bendera One Tambon One Product (OTOP). Setiap daerah didorong untuk memunculkan produk barang yang memiliki karakteristik berbeda yang bernilai pasar serta ekonomi. Tentu saja berbasis daya dukung lingkungan setempat.
Sekalipun program OTOP ini diilhami oleh program sejenis di Jepang yang dinamakan One Village One Product (OVOP), masyarakat Thailand membuktikan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui wadah community center lebih optimal.
Dari beberapa diskusi mendalam, ditemukan bahwa keberadaan wadah yang mampu menampung interaksi masyarakat dalam membangun diri mereka, harus diawali oleh proses pendidikan berbentuk penyadaran diri, peningkatan dan penambahan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap baru yang akomodatif terhadap perubahan. Interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dan penambahan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap baru semakin berdimensi luas disbanding dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pendidikan di luar sekolah atau Pendidikan Non Formal pada gilirannya harus memainkan peranan penting.
Tidak dapat dipungkiri lagi, apapun bentuk dan program pembangunan masyarakat oleh berbagai departemen, penyadaran awal melalui proses pendidikan adalah hal mutlak. Akan tetapi, penyadaran seperti itu berlangsung secara temporer sejalan dengan tenggat waktu pelaksanaan proyek sebuah pembangunan. Hal ini berseberangan dengan hakekat proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. Sehingga sudah saatnya pula, proses pemberdayaan masyarakat harus mengedepankan proses pendidikan yang berlangsung lebih lama dibandingkan sekedar pemenuhan target proyek fisik semata. Karena, pembentukan sikap masyarakat berlangsung secara akumulasi. Akumulasi sikap yang intangible ini akan menjadi parameter penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di masa mendatang. Akan tetapi penyelenggara pembangunan fisik di masyarakat, lebih banyak tidak menghiraukan akumulasi sikap seperti ini. Sehingga kerap program pembangunan menumbuhkan kebingungan dan menjadikan masyarakat sekedar memenuhi target yang diminta.
Pembangunan yang mementingkan kelanggengan hasil dan manfaat harus serta merta menempatkan masyarakat sebagai stakeholder di awal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil. Mengabaikan salah satu di antaranya akan mengurangi makna penting upaya pembangunan itu sendiri. Berbagai bentuk interaksi dan peran serta masyarakat dapat diakomodasi dalam wadah people center.
Kegamangan pemerintah terhadap penyelenggaraan people center sebagai lembaga pendidikan non formal seperti ini berbanding lurus dengan keterbatasan pemahaman pemutus kebijakan dalam memahami pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan lebih diukur dengan berapa banyak komposisi barang material yang disumbangkan masyarakat terhadap dana stimulan pemerintah. Padahal komposisi immaterial milik masyarakat seperti proses pengambilan keputusan dan modal sosial lain juga perlu diperhitungkan.
Kebijakan yang mendukung terhadap perwujudan people center saat ini masih bersifat sektoral bahkan berlangsung dalam skala ujicoba. Bandingkan antara lain sejumlah penyelenggaraan berbasis komunitas seperti kelompencapir – departemen penerangan, kelompok tani – departemen pertanian, pengelolaan hutan oleh masyarakat – departemen kehutanan, P2KP – departemen pekerjaan umum, PKBM – departemen pendidikan, keluarga sejahtera – BKKBN, Posyandu; dasa wisma – PKK/Meneg UPW, Rumah Srikadi – Menko Kesra. Pelaksana di masing departemen memanfaatkan kondisi nyata masyarakat namun tidak memiliki sasaran tembak yang tepat, lebih dari sekedar memberondong nyamuk menggunakan senapan berkaliber besar. Seandainya ditetapkan pelaksanaan pembangunan yang mengentaskan kemiskinan seperti ‘snipper’ penembak jitu, maka keberadaan masyarakat dapat menjadi pemandu sasaran yang mengamati secara seksama masalah dan dimensi kemiskinan itu sendiri.
Keterampilan dan sikap masyarakat sebagai pemandu sasaran ‘penembak jitu’ dalam mengentaskan harus senantiasa berkembang dari waktu ke waktu melalui peningkatan dan penambahan pengetahuan. Hal ini hanya dimungkinkan apabila akses peningkatan dan penambahan pengetahuan yang dinamakan ‘industri intelegensia’ secara luas tersedia di masyarakat. Sekolah di satu sisi sisi menawarkan peran sebagai ‘knowledge center’, namun keterbatasan yang mewarnai karakteristik sekolah tidak member keleluasaan bagi masyarakat. Masyarakat untuk membangun menghendaki akses ‘knowledge center’ tanpa batas seperti ditawarkan oleh people center. Sekolah hanya diperuntukkan untuk mereka yang terdaftar sebagai murid atau peserta didik. Sedangkan kebutuhan akses peningkatan pengetahuan diperlukan oleh setiap anggota yang tidak lagi sekolah.
People center sebagai wadah pemupukan intelegensia masyarakat menjadi krusial dan sudah saatnya dipikirkan dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

F. Dari Filsafat Pendidikan menjadi Filsafat Keaksaraan (Literacy)
Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diundangkan memiliki tiga jalur sebagai wahana pencapaian tujuan. Secara ideal, ketiga jalur tersebut mendapat perhatian sepadan, bahkan pemerintah tidak memilah dan membedakan ketiga jalur pendidkan tersebut. Namun beragam keterbatasan dimiliki pemerintah dalam menghantarkan ketiga jalur tersebut sebagai inti layanan pendidikan bagi seluruh rakyat. Diiringi persepsi dan kebiasaan masyarakat terhadap layanan pendidikan, tidak mengherankan apabila diantara ketiga jalur layanan tersebut, pendidikan sekolah lebih menyita perhatian termasuk kebijakan pengembangan dan penetapan program. Kondisi tersebut selain menciptakan ketimpangan juga menyemai ketidakadilan perlakuan baik terhadap penyelenggara, sasaran dan program pendidikan. Kalau pun ketiga jalur memiliki keunggulan masing-masing, seyogyanya karakteristik masing-masing mendapat porsi perhatian seperti paket kebijakan yang sesuai. Paparan karakteristik jalur pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar memahami tulisan ini adalah:
a. Jalur Pendidikan Formal (PF)
b. Jalur Pendidikan Non Formal (PNF)
c. Jalur Pendidikan In Formal (PIF)
Hingga pergantian kabinet menyusul keruntuhan orde baru, PF masih memegang kunci dalam menetapkan arah dan acuan pendidikan nasional. Bahkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan kebijakan berkiblat pada pendidikan formal menjadi porsi terbesar anggaran belanja pendidikan. Selain itu, ketimpangan dapat dilihat dari jumlah bidang yang menangani pendidikan formal, dibanding dua jalur pendidikan yang lain. Sebut saja tingkatan direktorat jenderal membidangi setiap jenjang pendidikan formal; direktorat jenderal pendidikan dasar, direktorat jenderal menengah dan lanjutan, dan direktorat jenderal pendidikan tinggi. Berbeda dengan jenjang urusan jalur pendidikan non formal yang hanya ditangani cukup direktorat jenderal Pendidikan luar sekolah membawahi direktorat pendidikan masyarakat, dan direktorat kursus. Direktorat Pendidikan Masyarakat yang menangani pemberantasan buta aksara, kejar Paket A, kejar Paket B, dan kemudian Paket C jelas tidak seimbang dibandingkan dengan porsi ketiga direktorat jenderal pendidikan dasar, pendidikan menengah dan lanjutan pada jalur pendidikan formal. Pengelompokkan urusan dan pembagian bidang kerja yang tidak seimbang diantara dua jalur layanan pendidikan, telah menyebabkan upaya pendidikan di luar sekolah tidak menempatkan lebih dari sekedar ‘penambal’ pendidikan sekolah. Manakala pendidikan sekolah dianggap gagal, pendidikan di luar sekolah tetap tidak dapat memberikan sumbangan sebagai aktor yang berperan dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat.
Dalam perkembangan berikutnya, meskipun dilakukan pembenahan di jalur direktorat jenderal ‘pendidikan formal’, perubahan ini belum memberikan dampak terhadap kiprah pendidikan non formal sejalan dengan pandangan sebelah mata yang diberikan terhadap pendidikan non formal. Penyelenggaraan pendidikan nasional seperti ini tidak lepas dari pandangan politik yang berlaku.
Penanganan krisis multi dimensi yang tidak kunjung berkesudahan berujung pada permasalahan kapasitas dan karakteristik tingkat pendidikan milik masyarakat. Sehingga pangkal masalah berujung pada bagaimana penyelenggaraan pendidikan mampu meningkatkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat. Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara ‘self propelling’ dan tumbuh maju apabila telah berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu (termasuk relevansi dengan pembangunan) dalam pendidikan penduduknya (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1984:79). Kegagalan dunia pendidikan yang dikuasai kebijakan jalur formal, dengan mengabaikan potensi pendidikan non formal dan informal telah meniadakan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kecerdasan diri mereka sendiri. Pendidikan sebagai syarat penting dan komponen utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak semata dikendalikan oleh pelaku tunggal seperti pendidikan formal, namun juga harus didukung pelaku lain yaitu pendidikan non formal dan in formal. Kebijakan pendidikan bagi William R. Ewald Jr. (1968:38) An education system is a political phenomenon ... taken serious everywhere. Individuals are conviced that they need it, or at least the formal indicia of it ... means of attaining power and prosperity.
Kiprah pendidikan terhadap pembangunan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat semakin mengemuka dan menyadarkan banyak praktisi pendidikan. Hal ini sejalan dengan kegagalan pendidikan formal yakni sekolah untuk bertindak menjadi pelaku utama, sekolah makin lama makin tidak mampu melaksanakan fungsi mereka sekarang (Shane,1984:20)
Dalam konteks pembangunan secara umum, kesertaan masyarakat dalam proses membangun diri sendiri menjadi kriteria keberhasilan proses pembangunan. Kemandirian dan kematangan masyarakat suatu bangsa yang berakumulasi berperan penting dalam mendukung arah dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.
Pendidikan dasar sembilan tahun dengan titik berat pada penguasaan ketermpilan dasar (baca-tulis-hitung) dan pengetahuan dasar meliputi pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan lingkungan alam – sosial – budaya, pengetahuan tentang gizi dan pendidikan agama (Moegiadi,1992:6) masih belum memenuhi kebutuhan untuk menjadikan bangsa yang besar dan beraneka ragam suku serta budaya seperti Indonesia untuk bertahan di tengah hempasan krisis moneter disusul dampak globalisasi.
Hasil proses pendidikan tidak saja sekedar mensyaratkan keterampilan, pengetahuan dan sikap minimal, bahkan mencakup the behavior and achievements as they function as citizen (Kaufman,1972:10). Dengan demikian, proses pendidikan yang mengutamakan keaksaraan dasar (baca-tulis-hitung) dapat ditransformasikan menjadi keaksaraan lanjutan dengan berbagai muatan sebagaimana isu yang menjadi perhatikan masyarakat seperti lingkungan.
1. Pendidikan Keaksaraan (Literacy) sebagai Arus Utama
Hal ini secara implisit menjadi hak mendapatkan pendidikan yang secara eksplisit melekat pada anak dan orang dewasa, sebagaimana dicantumkan konvensi internasional, termasuk deklarasi PBB. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang memuat hak untuk mendapatkan pendidikan misalnya. Serta beberapa konvensi internasional lainnya, antara lain konvensi untuk melakukan tindakan sipil dan menyatakan hak politik, begitu pula dengan konvensi bidang ekonomi, sosial dan hak budaya yang disepakati tahun 1966. Semuanya menjadi sumber Deklrasi Hak Asasi PBB, termasuk di dalamnya konvensi 1979 mengenai pencegahan tindakan dikriminasi bagi wanita dan konvensi hak hidup anak 1989.
Tahun 1975 menjelang deklarasi inti diterima, keaksaraan menjadi sorotan utama dibandingkan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Tahun 1960 ditetapkan konvensi terhadap dikriminasi dalam pendidikan khususnya bagi tiap orang yang tidak dapat menyelesaikan dan mengikuti jenjang pendidikan dasar. Deklarasi Persepolis menuliskan: Keaksaraan bukan berakhir pada penguasaan, tetapi merupakan hak dasar manusia (UNESCO, 1975a). Baik Konvensi Hak Anak (CRC) dan Anti Perlakuan Dikriminasi terhadap Wanita (CEDAW), keduanya mengisyaratkan promosi keaksaraan dan pemberantasan ke-niraksara-an. Misalnya Ayat 10(e) CEDAW yang diterapkan 1981 menegaskan hak orang dewasa untuk melek huruf, dengan melibatkan berbagai elemen untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan berkelanjutan, seperti program keaksaraan fungsional dan pendidikan orang dewasa. Sedangkan CRC menenggarai keaksaraan sebagai keterampilan pokok dimana setiap anak harus dilibatkan dan ditekankan pada kebutuhan untuk dapat mengatasi persoalan kehidupan melalui keaksaraan (UNHCR, 1989). Tujuan strategis deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing 1995 adalah memberantas buta aksara perempuan.
Deklarasi Anti Dikriminasi Pendidikan (CDE) menggarisbawahi dukungan dan peningkatan metode pendidikan yang sesuai bagi setiap orang yang belum mendapat layanan pendidikan dasar bahkan mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara lengkap serta kelangsungan pendidikan mereka sesuai kapasitas pribadi (UNESCO, 2005). CDE selanjutnya menuntut peningkatan kesempatan keaksaraan melalui pendidikan berkelanjutan.
Banyak tuntutan yang mensyaratkan pembaruan hak atas keaksaraan. Resolusi 11 deklarasi Hamburg menyatakan: ‘keaksaraan, secara umum dimaknai sebagai pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam menyikapi perubahan dunia, dan karenanya menjadi hak fundamental seseorang’ (UNESCO, 1977) Laporan konferensi meja bundar UNESCO Keaksaraan sebagai bentuk Kebebasan merekomendasikan bahwa keaksaraan merupakan kerangka dasar pendekatan dan prinsip pengembangan masyarakat (UNESCO, 2005).
Berbeda dari hak keaksaraan yang diusung berbagai pertemuan dan deklarasi, pengertian hak dalam batasan pemberatasan niraksara, sebagaimana CEDAW dan deklarasi Beijing, menyatakan persamaan keaksaraan dengan pengetahuan dan ke-niraksara-an sebagai kebodohan. Keaksaraan pun sebagai bentuk hak mendapat pendidikan dipandang sebagai seperangkat keterampilan pokok pendidikan dasar atau fundamental, sebagaimana disyaratkan CDE.
Sebagaimana dirintis UNESCO, pengertian ‘pendidikan fundamental’ menyiratkan kemampuan membaca, menulis dan menghitung dengan penekanan pada membaca dan menulis (UNESCO, 2005). Sementara menghitung biasanya hanya dijadikan bagian pelengkap formal saja, kata ‘keaksaraan’ sendiri umumnya membatasi diri pada keterampilan membaca dan menulis.
Bagian 1 pendahuluan CRC (ayat 29), misalnya, mengemukakan bahwa ‘keterampilan dasar mencakup tidak hanya keaksaraan dan berhitung tetapi juga life skills [Keterampilan Hidup, pen.]. Dalam kaitan ini, ‘keaksaraan; masih diartikan membaca dan menulis semata.
Deklarasi global pendidikan untuk semua (Jomtien, Thailand, 1990) butir 1.1. merumuskan ‘keaksaraan, komunikasi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah menjadi bagian penting pendidikan yang memperkaya pemenuhan kebutuhan belajar mendasar setiap orang.
Gagasan pokok yang menyatakan keaksaraan sebagai kemampuan membaca dan menulis bersumber pada materi pelajaran bahasa yang memungkinkan seseorang belajar menulis dan membaca. Hak mendapat kesempatan belajar bahasa sama sekali berbeda dengan kesempatan belajar yang ditawarkan melalui bahasa. Butir 27 ICCPR menyatakan lebih lanjut hak warga minoritas untuk menggunakan bahasa mereka; hal ini termasuk pengertian menggunakan bahasa minoritas mereka dalam pergaulan sehari-hari yang terbatas. Peraturan internasional mengijinkan setiap negara menggunakan bahasa resmi kenegaraan masing-masing. Begitu pula sekolah umum dapat menggunakan bahasa resmi tersebut di samping bahasa daerah setempat. Di Namibia misalnya, program keaksaraan ditempuh dalam tiga tingkatan, kelas pertama dan dua menggunakan bahasa ibu, dan kelas tiga memakai bahasa Inggris bagi pemula, sehinga warga belajar dengan kemampuan keaksaraan berbeda dapat mengikuti seluruh proses pendidikan. Kenyataan pendidikan umum hanya menggunakan bahasa resmi sebagai pengantar, hal ini bisa dikaitan dengan hakekat asasi yakni keragaman dalam pendidikan, termasuk bahasa dalam menyampaikan bahan pelajaran, termasuk jaminan kesempatan mengembangkan sekolah khusus. Perkembangan tuntutan pendidikan formal dwi-bahasa telah memberikan dampak terhadap program pemuda dan orang dewasa dalam pendidikan non formal.
Banyak tulisan, termasuk persepolis dan deklarasi hamburg, mensyaratkan wawasan keaksaraan secara lebih luas dari sekedar kemampuan baca dan tulis saja. Keaksaraan juga melingkupi akses terhadap ilmu pengetahuan dan tehnik, penguasaan informasi termasuk menikmati manfaat budaya dan penggunaan media, baik itu untuk meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja atau tidak sama sekali. Keaksaraan juga mencakup batasan pendidikan fundamental, kemajemukan life skill untuk beragam situasi; sebagai contoh, butir 22 konvensi berkenaan dengan pengungsi yang menjamin setiap pengungsi memperoleh perlakukan sama di tiap negara yang ditinggali setingkat pendidikan dasar. Selain itu, keaksaraan menjadi alat pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan peran serta dalam bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi, khususnya bagi anggota masyarakat di daerah tertinggal. Perhatian pada pengembangan pendidikan seumur hidup secara inklusif menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hidup universal dan hak keaksaraan.
Sebagai tambahan, peningkatan keaksaraan pun ditopang kegiatan bidang teknologi, keterlibatan masyarakat sipil dan belajar sepanjang hayat. UNESCO senantiasa menciptakan dukungan untuk penyebaran informasi, menumbuhkembangkan teknologi komunikasi untuk menjembatani dan mendayagunakan keragaman budaya dan bahasa. Program bantuan PBB (UNDP) menyatakan bahwa penguasaan pengetahuan, kesempatan mendayagunakan potensi untuk meningkatkan standar kehidupan serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan prasyarat mutlak pembangunan umat manusia. Pemanfaatan wahana ini, kemampuan dan beragam potensi sumber daya akan menjamin perkembangan keaksaraan.
Keaksaraan dengan sendirinya sangat erat berkaitan dengan upaya pendidikan berkelanjutan atau belajar sepanjang hayat.
Akhirnya, keaksaraan dapat dipandang bukan hanya sebagai suatu hal mutlak melainkan sebagai mekanisme untuk mencapai hak asasi, hanya hak asasi mendapatkan pendidikan sebagai satu-satunya alat memerangi keniraksaraan.
Oleh karena itu keaksaraan harus didukung sebagai mainstream pendidikan melengkapi kecakapan hidup dan gender yang telah ditetapak lebih awal.
2. Keaksaraan (keaksaraan) sebagai energi pemberdayaan
Latar belakang keaksaraan dipandang sebagai hak digambarkan oleh manfaat yang bisa dirasakan oleh pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Apalagi, jelas dalam kehidupan masyarakat modern, ‘kemampuan keaksaraan sangat dibutuhkan untuk menentukan pengambilan keputusan, pengembangan pribadi, keterlibatan aktif dan pasif baik di tingkat lokal maupun masyarakat global. Manfaat keaksaraan dapat dirasakan sejalan dengan perluasan hak dan pengembangan di berbagai tempat dan pelaksanaan secara efektif. Manfaat pribadi, misalnya, diujudkan melalui media tertulis yang dapat ditemukan di kelompok masyarakat modern, dan manfaat ekonomi secara luas dapat diujudkan melalui kerangka makroekonomi, investasi bidang prasarana dan berbagai kebijakan pembangunan yang relevan.
Dengan kata lain, berbagai keuntungan, seperti halnya pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan masalah lingkungan akan menampakkan hasilnya jika disertai dukungan lingkungan sosial budaya yang kondusif.
Di lain pihak, pengaruh buruk keaksaraan dapat berkembang bergantung pada pemanfaatan keaksaraan dibanding hakikat keaksaraan itu sendiri – manfaat positif pun sepenuhnya bergantung pada media bagaimana keaksaraan dibutuhkan dan dilakukan. Beberapa diantaranya dapat cukup mengesankan. Misalnya, tuntutan keaksaraan dalam bahasa tulisan menyebabkan dibatasinya bahasa lisan. Program keaksaraan dan media tertulis lainnya dapat menjadi wahana agar setiap orang terlibat tanpa ragu dalam percaturan sistem pandangan politik tertentu.
Beberapa pertimbangan tersendiri diperlukan dalam mengkaji beberapa butir laporan di bawah ini. Secara sistematis, bukti manfaat keaksaraan untuk alasan tertentu tidak dapat dengan gampang ditampilkan.
• Kebanyakan penelitian keaksaraan menyatukannya dengan kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan keaksaraan orang dewasa. Pada umumnya, ditemukan ‘kecenderungan untuk menyama-ratakan pengertian sekolah, pendidikan, keaksaraan dan pengetahuan.
• Kurang sekali penelitian yang ditujukan kepada program keaksaraan orang dewasa (sebagai padanan pendidikan formal) termasuk kajian yang memperhatikan masalah wanita. Sehingga muncul kesan keaksaraan orang dewasa dianggap tidak penting dibandingkan dengan hal yang sama bagi anak-anak di pendidikan formal.
• Penelitian juga banyak dilakukan terhadap pengaruh keaksaraan secara perorangan: jarang dijumpai penelitian yang mengkaji dampak keaksaraan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan kancah international.
• Beberapa kasus manfaat keaksaraan, misalnya bagi kebudayaan, masih sulit untuk dilakukan pengukurannya.
• Keaksaraan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih belum konsisten dan data yang dianggap berkaitan masih dirasakan mengambang.
Manfaat pendidikan secara umum yang pada saat sama menggarisbawahi manfaat keaksaraan bagi orang dewasa. Keterbatasan bukti pendukung hasil belajar pengetahuan program keaksaraan orang dewasa menjadikan hasil belajar pendidikan ‘sekolah’ kerap dijadikan acuan. Kemampuan kognisi yang dapat diukur memang telah digunakan atau setidaknya dilakukan pengukuran berapa lama suatu pengaruh program masih bisa dirasakan. Hasil dari kedua pengukuran tersebut merupakan prioritas utama penelitian keaksaraan selama ini.
Perlu dijadikan catatan pula, program keaksaraan dewasa kini dapat menciptakan lebih banyak hasil bermuatan khusus, katakan saja penumbuhan kesadaran politik, pemberdayaan, refleksi kritis dan gerakan massa yang tidak bisa dikelompokkan sebagai proses pendidikan ‘sekolah’ formal. Dalam hal ini, jelas keuntungan dalam mengikuti program keaksaraan orang dewasa meliputi proses menimba pengalaman positif dan keterlibatan dalam ruang kelompok masyarakat keaksaraan5. Hal yang kurang mendapat porsi perhatian adalah manfaat pada dimensi pengembangan kapasitas diri, termasuk keterlibatan sosial, kesertaan sosial dan manfaat sosial lainnya.
Sehingga tanpa diragukan lagi dapat diakui seandainya manfaat keaksaraan mencakup diri pribadi, politik, budaya, sosial dan ekonomi, termasuk lingkungan.
Dua penelitian menyatakan bahwa manfaat keaksaraan terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada tahapan pencapaian derajat keaksaraan. Azariadis dan Drazen (IBRD,2000) menemukan pengaruh ‘berangkai’: negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang menyakinkan sebagai dampak kebijakan alih teknologi, berhasil mencapai angka keaksaraan lebih awal sekurang-kurangnya 40 %, sebagai temuan umum penelitian modernisasi perekonomian era tahun 60-an. Sachs dan Warner (IBRD,2000) memperlihatkan secara statistik hubungan kurva S pengaruh maksimum dimana derajat keaksaraan mencapai tingkat tertinggi maupun sebaliknya. Hasilnya, perubahan di tingkat tertinggi dan terendah sama sekali tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat rata-rata memberikan dampak berarti di sejumlah negara berkembang.
Sekalipun terdapat bukti keterkaitan keaksaraan dan pertumbuhan ekonomi, mekanisme keduanya belum bisa dijelaskan lebih lanjut. Belakangan sumbangan pendidikan terhadap efisiensi ekonomi justeru terletak pada hal mendasar selama proses pertumbuhan itu berlangsung, dimana teknologi baru dan tenaga ahli yang dihasilkan proses pendidikan saling bersinggungan. Mereka yang memiliki kesempatan banyak memperoleh pengetahuan, adalah mereka yang dapat menimba keuntungan ekonomi lebih banyak.
Dengan demikian, derajat rerata keaksaraan suatu populasi merupakan indikator sesungguhnya pertumbuhan bukan dengan melihat persentase populasi dengan derajat keaksaraan paling tinggi. Dengan kata lain, sebuah negara yang menonjolkan upaya penguatan kemampuan keaksaraan masyarakatnya akan berhasil guna dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan dibanding dengan mengatasi kesenjangan antara kelompok berkemampuan aksara tinggi dengan kelompok yang memiliki kemampuan rendah.
3. Nilai Tambah Investasi Keaksaraan (Literacy)
Sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan, berapa besar keuntungan bisa diperoleh dari pembiayaan pendidikan dasar bagi orang dewasa dibandingkan dengan pembiayaan sekolah formal. Di beberapa negara, biaya pendidikan dasar bagi orang dewasa setahun dianggarkan sebesar pengeluaran pendidikan dasar kelas 3 dan 4 (UNESCO, 2006) Dengan begitu, melihat biaya relatif yang dikeluarkan, pendidikan dasar bagi dewasa sangat efektif. Hal ini, jika dibandingkan dengan tingkat pencapaian pengetahuan program keaksaraan dibandingkan dengan hasil pengetahuan yang diperoleh murid kelas 4 (UNESCO, 2000)
Telaah terhadap empat proyek keaksaraan di tiga negara (Bangladesh, Ghana dan Senegal) antara 1997 dan 2002 menyebutkan biaya per warga belajar hingga menyelesaikan program mencapai kisaran 13 % sampai 33 % biaya yang dikeluarkan seorang murid kelas empat sekolah dasar. Dalam kenyataan, masih dijumpai murid sekolah yang menyelesaikan pendidikan dasar keaksaraan lebih dari empat tahun, sehingga anggaran bisa bertambah. Hal yang patut dicatat, kenyataan tersebut hampir sama dibandingkan dengan biaya relatif yang diusulkan tiga puluh tahun lalu selama dicanangkan ‘Experimental World Literacy Programme’ (UNESCO, 2000) di tujuh dari delapan negara yang diujicoba, keaksaraan lebih ringan di ongkos dilihat dari warga belajar dewasa yang berhasil menyelesaikan program dengan penghematan berkisar 85 % hingga 2 %; sedangkan di satu negara yang diujicoba pendidikan dasar sekolah justeru lebih murah.
Perbandingan keuntungan relatif biaya pendidikan dasar dengan pendidikan lain sering menjadi topik hangat belakangan ini. Bahkan sering keuntungan atas biaya pendidikan sering dimunculkan lebih besar. Tidak sedikit pula, kajian yang menunjukkan pendidikan terhadap tingkat penghasilan seseorang tidak diragukan berdampak positif dan berpengaruh besar dibandingkan dengan komponen lain. Satu proyek yang jarang dilakukan untuk mengukur hasil program keaksaraan dewasa telah didanai Bank Dunia di tiga negara. Program keaksaraan fungsional di Ghana tahun 1999 menemukan besaran manfaat 43 % bagi wanita, 24% dirasakan laki-laki, manfaat sosial masing-masing mencapai 18% dan 14%; keuntungan diukur dari pencaharian yang berbeda. Sedangkan progam serupa di Indonesia, memberi keuntungan sekitar 25% dibandingkan pendidikan dasar di sekolah 22%, kasusnya diukur berdasarkan tingkat pendapatan perorangan dibandingkan dengan ongkos pendidikan yang dikeluarkan. Program di Bangladesh menyebutkan rata-rata keuntungan mencapai 37%. Meski demikian, perkiraan semua ini memerlukan konfirmasi lanjutan, pertama, investasi selamanya bersifat produktif, kedua, materi apa yang diperoleh msayarakat tidak mampu dari program keaksaraan yang membantu mereka memperoleh penghasilan dan beranjak dari kemiskinan. Kajian lebih dalam dimunculkan dari kajian mengenai dampak kesertaan program keaksaraan dewasa terhadap pengeluaran rumah tangga di Ghana. Tidak ada perbedaan bagi keluarga yang salah seorang anggotanya ikut kegiatan keaksaraan maupun pendidikan formal. Justeru, keluarga yang tidak satu pun berpendidikan formal, perbedaan sangat dirasakan mencolok: mereka yang memiliki anggota keluarga mengikuti program keaksaraan membelanjakan 57% dibanding mereka yang tidak memiliki anggota sebgai peserta program, dengan memperhatikan semua variabel yang berkaitan (IBRD,2000).
Di Ghana secara umum, hanya keluarga yang berpendidikan yang memerlukan peningkatan pendapatan (UNESCO,2006) Bukti yang ditemukan lebih lanjut memperlihatkan, bahwa manfaat pengeluaran program keaksaraan dewasa umumnya dapat dibandingkan satu sama lain, termasuk diantaranya dengan pengeluaran dalam pendidikan dasar. Dalam kenyataan sehari-hari, ‘opportunity cost’ seorang anak belajar di sekolah lebih rendah dibandingkan dengan seorang dewasa mengikuti program keaksaraan. Yang pasti, keuntungan belajar keaksaraan akan sangat dirasakan oleh orang dewasa yang masih dan terus bekerja.

G. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai bakal People Center
Penyelenggaraan education center memerlukan prasayarat pokok berupa ketetapan hati segenap stake holder baik pemerintah, maupun masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak sekedar menuntut kemampuan masayarakat ikut serta selama proses pembangunan, melainkan juga turut mengambil sikap dalam mencegah dan memperbaiki ekses pembangunan seperti kerusakan lingkungan, kerawanan sosial akibat perubahan dan lain lain.
Penempatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus disertai dengan unjuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mumpuni dalam merencanakan, melaksanakan dan melanggengkan proses dan hasil pembangunan. Begitu pula, penyediaan akses ‘education center’ harus memperhatikan parameter yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tepat.
Keaksaraan berdimensi lingkungan sebagai ‘software’ pada ‘education center’ merupakan bagian dari hak seseorang dan memberikan banyak manfaat, baik diperoleh melalui sekolah atau program keaksaraan dewasa sejenis. Pendidikan orang dewasa menciptakan beragam keuntungan, terutama dalam membangun kepercayaan dan pemberdayaan diri setelah seseorang tidak lagi sekolah. Ternyata, hal yang menggembirakan bahwa penyelenggaraan pendidikan orang dewasa saat ini lebih efektif dibanding penyelenggaraan pendidikan sekolah formal. Pertanyaan penting selanjutnya adalah mengapa anggaran pengeluaran pendidikan orang dewasa selalu mendapat porsi yang kurang semestinya.
Permasalahan lingkungan yang bersumber dari kesadaran dan pemahaman masyarakat tidak hanya merupakan porsi perhatian pendidikan sekolah sebagai wakil dari jalur pendidikan formal.
Bahkan ternyata, pendidikan non formal pun berdampak besar bagi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan. Melalui pendidikan non formal inilah, keaksaraan dapat memuat masalah lingkungan sebagai bahan ajar, selain masalah sosial, ekonomi dan politik. Bahkan melalui pendekatan keaksaraan lanjutan yang dikemas dalam wadah ‘people center’, dapat diperoleh berbagai manfaat termasuk dalam masalah lingkungan.
Praktek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat menjadi bahan belajar keaksaraan seperti penanganan sampah rumah tangga, pelestarian lingkungan dan tentu saja upaya mencegah kerusakan lingkungan. Melalui bahan belajar berbasis lingkungan ini, masyarakat dapat diajak memahami potensi dan peluang pemecahan masalah yang dpat dilakukan sendiri. Memang tidak mudah mengatasi masalah lingkungan, tapi memang harus dilakukan melalui jalan panjang dengan membangun kesadaran baru. Unutk itu peran dan fungsi people center dapat menjadi jembatan penghubung semua pihak yang berkepentingan dengan lingkungan.
Inisiasi awal berujud Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selanjutnya dapat ditransformasikan menuju ‘people center’ dengan ujud Pusat Kegiatan berbasis Masyarakat (PKbM). Sebagai PKbM, muatan energi semakin kaya untuk memicu daya ungkit kapasitas dan modal sosial masyarakat.
Maka dalam hal memicu daya ungkit inilah pendidikan secara integral menempatkan diri dalam pembangunan secara nyata.
Bacaan Lebih Lanjut:
Ewald Jr., William R. (Ed.) (1968) Environment and Policy, The Next Fifty Years. Blomington and London: Indiana University Press.
Faming, Liang et.al. (Translator). (2004). Modernization in China: The Effects on Its People and Economic Development. Foreign Language Press: Beijing.
Kaufman, Roger A. (1972). Educational System Planning. 7th Printing. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2007). Menko Kesra Resmikan Rumah Srikandi RW Siaga Mandiri. ONLINE. Tersedia pada: http://www.menkokesra.go.id/content/view/6154/39/. Diakses pada tanggal 11 Desember 2007.
Moegiadi (1992) Dilema Antara Perluasan Kesempatan Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXVIII IKIP Bandung. Tanggal 20 Oktober 1992. Bandung: IKIP Bandung. Tidak Diterbitkan.
Nelson, Jack L. et.al. (2000). Critical Issues in Education. McGraw-Hill: Boston et.al.
Office of The Non-Formal Education Commission. (2006). Non Formal Education Roadmap. Office of the Permanent Secretary Ministry of Education of Kingdom of Thailand.
Organization for economic Co-Operation and Development. (2002). Education Policy Analysis. OECD
Reid, David (1995). Sustainable Development. Earthscan: London.
Shane, Harold G. (1984) Arti Pendidikan Bagi Masa Depan, diterjemahkan oleh M. Ansyar. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan Rajawali.
Tempo Interaktif (2007). Menteri Aburizal Resmikan Rumah Srikandi. ONLINE. Tersedia pada: http://www.tempointeraktif.com/hg/ jakarta/2007/11/15/brk,20071115-111659,id.html. Diakses pada tanggal 11 Desember 2007.
The International Bank for Reconstruction and Development and World Bank (2000) Local Dynamics in an Era of Globalization. New York: Oxford.
Tjokroamidjojo, Bintoro dan A.R. Mustopadidjaja. (1984) Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Cetakan keempat. Jakarta: Gunung Agung.
UNESCO. (1999). Manual for the Implementation of Community Learning Center. Bangkok: UNESCO.
UNESCO Institute For Statistic. (2002). Financing Education – Investment and Returns. Organization for economic Co-Operation and Development.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005) Literacy for Life: EFA Monitoring Report 2006. Paris: UNESCO Publishing.
--------------- (2006) EFA Mid-Decade Assessment: Meeting Report 7th Annual EFA Coordinators Meeting/ EFA Mid-Decade Assessment Planning Meeting. Bangkok: UNESCO

Desa PNF dalam Konteks Pembangunan

2008-10-26T20:54:00.000-07:00

Penyelenggaraan pembangunan di berbagai daerah diakui merupakan langkah dalam menjembatani antara keadaan kini dan keadaan yang diharapkan oleh suatu masyarakat. Tidak terkecuali, setiap orang yang tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, tempat model Desa PNF dikembangkan.
Pernyataan keadaan yang diharapkan tidak hanya sekedar dicantumkan dalam kebijakan Renstra, apalagi jika kebijakan itu sendiri belum menjadi pemahaman secara luas masyarakat. Bahkan kerap kebijakan itu belum mendapat legalitas, dikarenakan keengganan beberapa pihak. Kalau saja telah diakui legal, selanjutnya sampai tahap mana masyarakat meng-’internal’-kan kebijakan Renstra. Mulai dari masalah sosialisasi hingga keterbatasan sarana komunikasi dapat menyebabkan tidak semua masyarakat memahami Renstra. Dengan mengabaikan tingkat pemahaman masyarakat mengenai rencana strategis ini, tinjauan ini akan dilanjutkan.
Kerangka berpikir berikut lebih mudah dipahami mengunakan diagram causal loops konteks pembangunan lokal di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sekalipun khusus merujuk pada kenyataan pembangunan di desa sasaran.

Lingkar 1 Pembangunan Desa Model / Sasaran
Beranjak dari keadaan kini sebagai pijakan dengan berorientasi pada harapan di masa datang. Masyarakat sasaran model memiliki kesadaran nyata atas kebutuhan pendidikan di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini pada gilirannya bakal meningkatkan keadaan kini.
Pada lingkar satu ini, maka perlu dikaji lebih dalam keadaan masyarakat sekarang yang menjadi titik pijak sekaligus menjadi ‘causa prima’ upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan antara lain melalui pengembangan Desa PNF (Lingkar 3).

Lingkar 2 Pembangunan Wilayah
Bersinggungan dan bersesuai arah dengan harapan masyarakat, kebutuhan pembangunan dalam waktu yang sama, juga turut menyemai kebutuhan pendidikan di dalam masyarakat. Kebutuhan pembangunan dengan bidang pendidikan sebagai turunan, seperti lingkat satu juga memberi dampak pada peningkatan keadaan masyarakat di saat ini.
Jika lingkar satu dipahami dalam konteks masyarakat sasaran tempat Desa PNF dikembangkan. Maka pada lingkar dua, konteks pembangunan di luar wilayah desa sasaran, termasuk kabupaten, propinsi termasuk nasional harus mendapat pertimbangan. Karena, pembangunan di luar wilayah desa sasaran akan memberi pengaruh pada pelaksanaan pengembangan Desa PNF.

Lingkar 3 Pengembangan Desa PNF
Anggapan sementara bahwa Desa PNF dapat menjadi upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan selain harus lebih tegas juga memerlukan pemilahan terhadap karakteristik kebutuhan pendidikan di masyarakat yang menjadi ‘sasaran tembak’.
Dengan memegang anggapan seperti di atas, maka Desa PNF dapat diharapkan sumbangannya terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan itu sendiri di masyarakat merupakan akumulasi pembangunan desa (lingkar 1) dan pembangunan wilayah (lingkar 2), termasuk berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di dalam tataran Desa PNF. Kebijakan pemerintah itu sendiri tentu berasal dari pengalaman dan kajian atas kebijakan sejenis sebelumnya.

Lingkar 4 Pengembangan Kebijakan Desa PNF
Dengan mengecualikan keberadaan kebijakan khusus, dapat dianggap bahwa setiap kebijakan yang mengarah pada Desa PNF, sudah dapat dikatakan mewakili keberadaan kebijakan yang sesuai. Kebijakan seperti ini dapat dipelajari melalui berbagai arsip dan dokumentasi kebijakan pemerintah dan lembaga terkait, bahkan termasuk keberadaan lembaga swadaya masyarakat.

Lingkar 5 Penetapan Kebijakan Desa PNF
Keadaan kini yang hendak ditransformasikan terhadap sejumlah upaya pemenuhan kebutuhan, di lain pihak menjadi pemicu terhadap peningkatan kebutuhan pendidikan di masyarakat. Baik itu sebagai hasil dari pemahaman terhadap kesenjangan keadaan yang sedang terjadi, maupun dari pengalaman pengembangan desa PNF yang dianggap sudah ada sebelumnya.

Lingkar 6 Dukungan LSM
Pada gilirannya, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat juga memberikan sumbangan berarti terhadap peningkatan kebutuhan pendidikan. Pengertian LSM itu sendiri tidak sesempit organisasi yang ‘anti’ pemerintah, namun lebih diartikan setiap lembaga yang mewadahi kegiatan dan aspirasi masyarakat.
Dengan memperhatikan diagram Causal Loops Desa PNF di bagian awal, dapat dipahami bahwa kebutuhan pendidikan di desa sasaran model harus menjadi perhatian sejak dalam tahap penjajagan.

Kebutuhan Pendidikan
Kebutuhan pendidikan sebagai turunan dari kebutuhan pembangunan dalam masyarakat harus pula menjadi perhatian utama dalam pengembangan Desa PNF. Dengan penyebutan Desa PNF, sementara pihak dapat saja mempertanyakan seperti apa konstruksi Desa Pendidikan Formal? Pertanyaan ini menggelitik, setelah ingin diketahui mengapa harus ada Desa PNF. Namun jawaban pertanyaan ini kita simpan sementara.
Seandainya hendak didudukan dalam dua lingkar yang bergerak pada porosnya (gambar 1), antara kebijakan inisiator (pemerintah baik pusat maupun daerah) dengan keadan akseptor (masyarakat) akan memperlihatkan kesenjangan dalam pengembangan Desa PNF. Kebijakan seperti Desa PNF dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang harus disikapi melalui upaya mentranformasikan keadaan di masa sekarang.
Persoalan yang digambarkan di atas tidak mudah dengan sekedar meniadakan ruang kebutuhan baik pendidikan maupun pembangunan. Hal ini bisa dicapai dengan mendekatkan jarak antara keadaan ideal dan keadaan sekarang (gambar 2a). Keadaan ideal Desa PNF itu sendiri dirujuk berdasarkan kebijakan Desa PNF yang ada. Dengan sejumlah intervensi tindakan, dapat kemudian diciptakan keadaan dimana Desa PNF berhasil dicapai menjadi sama dengan keadaan sekarang. Sejumlah pra-kondisi tentu saja harus dipenuhi agar dua keadaan yang di awal sangat berseberangan menjadi saling berhimpit (Gambar 2b).
Namun demikian, menggerakkan kebijakan pemerintah termasuk pengembangan model Desa PNF tidak dapat mengabaikan setiap keadaan masyarakat yang dibentuk oleh tuntutan kebutuhan pembangunan maupun pendidikan itu sendiri. Bahkan dalam menyikapi kebutuhan ini, baik pemerintah maupun masyarakat berada dalam peran sejajar, sehingga memungkinkan terjadi tarik ulur. Tarik ulur ini menyebabkan pula ‘trade off’ berupa pengorbanan untuk sesuatu yang diinginkan.
Sebagai contoh, agar masyarakat mencapai tujuan Desa PNF, maka pemerintah harus menawarkan insentif sebagai kompensasi pengalihan tindakan pemenuhan kebutuhan. Pengalihan tindakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti ini tidak dapat ditempuh dengan tindakan sentralistik seperti memanfaatkan jenjang birokrasi. Koordinasi yang paling memungkinkan adalah dengan mengedepankan mekanisme sistem pasar.
Pemerintah sebagai pengembang model sudah pada tempatnya menempatkan diri sebagai ‘penjual jasa’ yang menawarkan pilihan pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks Desa PNF, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah setiap kebutuhan masyarakat desa di bidang pendidikan maupun pembangunan wilayah yang berdimensi pendidikan. Sehingga perlu dikaji ulang oleh pengembang model untuk memainkan peran ‘memaksakan diri’ dengan alasan waktu pelaporan keuangan dan segudang alasan lain. Berbeda dengan peran ‘fasilitatif’, jelas pengembang model Desa PNF harus mengerti keinginan awal masyarakat dan gejolak kebutuhan yang muncul di kemudian hari. Pengembang model oleh karena itu harus memiliki keleluasaan dan kedalaman dalam interaksi dengan masyarakat sebagai sasaran model.
Untuk mengakomodasi gejolak kebutuhan masyarakat selama pengembangan model Desa PNF dijalankan, setiap pengelola harus sudah memiliki kemampuan dan kesanggupan mengendalikan setiap rentang posisi masyarakat dalam merespon ‘tawanan’ model. Dalam kaitan ini, seorang pengembang harus memiliki banyak pilihan strategi dan tindakan dalam melakukan intervensi terhadap pernyimpangan bagi perujudan model Desa PNF. Untuk menghindari ini, selama penjajagan awal berbagai komponen yang cenderung merubah arah model, sudah harus disikapi. Tanggung jawab ini tidak dapat dibebankan pada seorang koordinator pengelola, terlebih dalam perjalanan penyesuaian perlu diambil.

Pemeran Kunci
Bila perbandingan dapat dilakukan terhadap pekerjaan pengembangan model sebagaimana dicontohkan pekerjaan menyusun model kawasan hunian seperti yang dilakukan Dinas Tata Ruang. Selain perlu kegiatan pendahuluan berdasarkan kajian Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), hasil kajian lebih lanjut menjadi dasar penyusunan model Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Seandainya analogi ini bisa digunakan sama, maka dapat dimunculkan pemeran kunci yang harus memiliki andil dalam pengembangan model.
Dengan melihat diagram 1, maka pengembangan Desa PNF dihadapkan pada pemangku kebijakan yang mengendalikan perencanaan pembangunan dan perencanaan pendidikan. Komponen yang turut menentukan kedua bidang ini adalah BAPPEDA, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman pada lapis pertama, lapis kedua adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja serta semua kantor yang memiliki sumbangan dalam menciptakan kebutuhan pendidikan dalam lingkup masyarakat pedesaan. Di lain pihak, sebagai ‘capital society’ sejumlah pengurus LSM pun harus ditempatkan pada posisi yang turut menyemai kebutuhan pendidikan di masyarakat.

Kesimpulan
Spektrum model Desa PNF, tidak akan sama jika diandaikan model Desa Pendidikan Formal harus ada. Oleh karena itu, bukan hanya persoalan kemauan dan kesanggupan pengembang model dalam mewujudkan Desa PNF. Kedangkalan saat pemetaan awal ‘interkoneksi’ keberadaan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pembangunan yang memicu Desa PNF. Justeru hal ini menyumbang besar terhadap besaran dan muatan Desa PNF.
Dengan kata lain, diperlukan bukti pendahuluan yang mengantarkan sebuah gagasan seperti Desa PNF harus dijadikan pilihan model. Sebagai sebuah model realitas yang ingin diujudkan, maka perlu pula dikembangkan pada tahap kajian pendahuluan melalui data dan bukti empiris ‘model thinking’ keberadaan Desa PNF. Dengan demikian beberapa kesimpulan sebagai hasil tinjauan awal atas Pengembangan Model Desa PNF adalah:
1. Struktur ‘interkoneksi’ di antara komponen model Desa PNF memiliki kedalaman dan keluasan seperti dimensi kebutuhan pembangunan dan pendidikan suatu kawasan.
2. Penyederhanaan komponen model Desa PNF secara langsung mengabaikan mekanisme sistem pasar yang memungkinkan pola ‘trade-off’ di antara pemerintah dan masyarakat.
3. Penyederhanaan komponen model Desa PNF di lain pihak telah menyebabkan sejumlah pemeran kunci yang memberikan sumbangan dianggap tidak memiliki ‘interkorelasi’.

Leadership as Life Skill Education Content

2008-10-15T01:09:00.000-07:00

Kepemimpinan Diri suatu Proses Refleksi

Memperhatikan ranah kecakapan yang dikelompokkan dalam sasaran Pendidikan Kecakapan Hidup - terutama pada kecakapan pribadi - kepemimpinan diri belum merupakan kecakapan pokok.

Kecakapan pribadi yang dimaksud hanya menekankan pada kecakapan mengenal diri, berpikir rasional dan percaya diri.

Begitu pula dalam kecakapan sosial, kepemimpinan diri belum dipandang sejajar dengan kecakapan komunikasi dan kerjasama.

Padahal apabila hendak dikaji lebih seksama, fungsi kepemimpinan diri merupakan fungsi yang dapat diproyeksikan dari gabungan himpunan kecakapan mengenal diri, berpikir rasional dan percaya diri maupun himpunan kecakapan sosial seperti komunikasi dan bekerja sama.

Mengingat maksud penulisan buku ini adalah menyampaikan usulan pembaruan terhadap pemahaman tenaga kependidikan PNF dalam Kecakapan Pendidikan Kecakapan Hidup. Maka kajian latar belakang kepemimpinan sebagaimana yang dikenal dalam berbagai wacana manajemen tidak menjadi porsi terbesar materi yang disajikan. Hal ini mengingat sandaran kajian kepemimpinan dalam manajemen telah banyak diketahui dan diungkap berbagai bahan bacaan umum. Dengan demikian, paparan dalam buku ini lebih menyoroti dua kecakapan pokok yang dianggap mendasari kepemimpinan diri, yakni kecakapan pribadi dan kecakapan sosial.

Keterkaitan kecakapan pribadi dan kecakapan sosial memiliki kedekatan dibanding dua kecakapan lain; kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Pemahaman ini mengedepankan kecakapan pribadi dan sosial sebagai aktualisasi faktor internal seseorang. Sementara kecakapan akademik dan vokasional dipandang sebagai eksternalisasi faktor internal seseorang yang dibawa sejak lahir.

Kedudukan Penting Kepemimpinan diri dalam Pendidikan Kecakapan Hidup

Pencanangan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) sebagai alur pokok Program Pendidikan Non Formal (PNF) sementara ini kental dengan muatan vokasional. Sejak awal, pencetus PKH maupun pegiat PNF di berbagai jenjang banyak memprioritaskan pada implementasi kegiatan pendidikan vokasional yang sarat dengan program keterampilan untuk mampu bekerja. Tindakan latah ini pun kerap oleh pegiat PNF diikuti dengan berbagai upaya pembenaran agar pendidikan vokasional tersebut mampu memberikan manfaat keuangan bagi warga belajar PKH. Padahal kemampuan produksi seseorang – termasuk warga belajar PKH, merupakan simpul dari sejumlah ikatan kecakapan seorang entrepreneur.

Menurut Hermawan Kartajaya, entrepreneur merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan.

Sehingga menjadi kurang tepat, manakala memahami PKH sebatas pada pendidikan vokasional saja, kemudian warga belajar PNF dihadapkan pada tantangan untuk menghidupi diri mereka sendiri di tengah belantara dunia usaha. Secara ideal, pemahaman PKH harus dirunut sebagai penguasaan berbagai kecakapan hidup dan turunannya. Namun itu pun belum cukup memadai, mengingat kepemimpinan diri tidak disajikan melengkapi kecakapan hidup untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mampu mencari serta menemukan solusi.

Hingga di sini, terdapat kesan PKH oleh pegiat PNF terlalu disederhanakan sebagai pendidikan vokasional. Imbas dari pemahaman yang kurang padan ini, jelas dapat dilihat dari setiap upaya pelaksanaan PKH, seperti kurikulum dan materi bahan yang sarat dengan pendidikan kecakapan kerja. Padahal bila hendak disadari, kecakapan kerja itu sendiri merupakan akumulasi dari sejumlah keterampilan awal seperti kecakapan pribadi, sosial dan juga akademik. Penguasaan seperangkat kecakapan awal tadi, selanjutnya diserap dalam ‘kuasa atas diri sendiri’ sebelum ditampilkan dalam dimensi akhir kecakapan kerja.

Penyerapan sejumlah kecakapan awal dan menyalurkannya dalam kecakapan kerja, merupakan hakekat kepemimpinan diri. Makna kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan memperoleh konsensus dan keikatan pada sasaran, melampuai syarat-syarat yang dicapai dengan pengalaman.

Sejenak, kita perhatikan kutipan pengalaman seorang pengusaha nasional (kotak 1) bagaimana memulai usaha sebagai entrepreneur.

Contoh sekuel awal perjalanan hidup seorang pengusaha asal Saumlaki, Kepulauan Tanimbar yang terletak di Laut Banda sengaja dikutipkan dengan dua alasan. Pertama, menegaskan kembali bahwa PKH yang berorientasi pada menciptakan entrepreneur tidak hanya bergantung semata pada kecakapan vokasional yang mengutamakan pada kecakapan kerja. Kedua, kecakapan entrepreneur merupakan imbas utama dari kecakapan pribadi yang terus bergulir didukung kecakapan sosial.

Adalah wajar, jika keberhasilan PKH dalam menyemai kecakapan kerja kemudian tidak diikuti keberhasilan warga belajar berusaha mandiri, karena pondasi kecakapan pribadi dan kecakapan sosial tidak memperoleh perhatian cukup.

Pendidikan PKH dalam kecakapan kerja bagi warga belajar yang memiliki bekal kecakapan pribadi dan sosial yang mumpuni, memberikan peluang tambahan dalam menciptakan usaha baru. Sementara bagi warga belajar yang belum memiliki bekal kecakapan pribadi dan sosial yang dibutuhkan, maka menjadi kewajiban fasilitator PKH untuk mengembangkan dan membangkitkannya.

Apa yang dituturkan oleh Yulius Tahija, memang tidak menyebutkan kecakapan yang menjadikan dia pengusaha sebagai hasil PKH. Namun demikian, melalui pengalaman beliau dapat ditelusuri seperangkat kecakapan yang kemudian kita kenal dalam empat ranah PKH.

Bagi penulis sendiri, empat ranah tersebut harus menjadi ‘perangkat’ bagi seorang warga belajar PKH dan memanfaatkan perangkat kecakapan tersebut melalui kepemimpinan diri. Yulius Tahija menunjukkannya dengan berjalan kaki sebelum naik angkutan umum. Padahal dia sendiri dapat memilih naik angkutan umum langsung dan menghabiskan seluruh bekal sekolah.

Keputusan Yulius Tahija berjalan kaki, mungkin saja mendapat ‘cemooh’ dari teman sekolah atau orang lain yang melihat dia, terlebih dia berasal dari keluarga berkecukupan. Disinilah letak kepemimpinan diri yang ingin saya pahami dalam PKH.

Akan menjadi sia-sia, jika PKH yang diselenggarakan dan mampu menghantarkan hasil memuaskan untuk hidup mandiri, ternyata tidak diimbangi dengan kepemimpinan diri warga belajar. Apalagi hidup mandiri akan menemukan beberapa pandangan yang menghambat saya berkembang untuk menjadi seorang entrepreneur. Sehingga kepemimpinan diri akan memberikan kemampuan tambahan untuk melampaui hambatan dalam perkembangan hidup seorang warga belajar berkenaan dengan the societal aspect of decision making (aspek sosial pengambilan keputusan). Terlebih bila kelak warga belajar menjadi seorang entrepreneur. Termasuk memilah pilihan akibat keadaan yang digambarkan Harold G. Shane sebagai future shock (kejutan masa depan) yang dihasilkan ciptaan teknologi.

Sejak sepuluh tahun terakhir, saat orde baru berakhir dan hantaman krisis multidimensi membuat segenap aspek kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia terkapar dengan puluhan juta korban ekonomi, kini memerlukan puluhan juta wirausahawan (entrepreneur, pen.) baru. Sejumlah harapan agar pendidikan mampu menjadi ‘tongkat obat krisis’ sampai sekarang belum dapat menciptakan mukjizat penyembuhnya. Apalagi dengan pemahaman PKH sebatas mendidik kecakapan kerja minus kepemimpinan diri.

Padahal dalam konteks kepemimpinan selalu mengandung anticipating the future yang berarti kemampuan mengantisipasi kemungkinan di masa datang, lebih dari sekedar memimpikan atau sekear meramalkan kejadian di masa depan. Bahkan juga mencakup discovering the mission, formulation the vision, dan taking masive action into the future. Kepemimpinan lebih lanjut mencakup menemukan misi hidup, menyusun visi pribadi dan mengembangkan tindakan bersama untuk mewujudkan harapan di masa yang akan datang.

Letak kepemimpinan dalam kecakapan yang disasar PKH dapat digambarkan dalam empat triangulasi Jansen H. Sinamo yang dinamakan tetra mahardika

Seorang warga belajar PKH yang menguasai kecakapan vokasi / kerja tertentu dapat dipahami telah mencapai tingkat inovasi dibanding kecakapan awal sebelum mengikuti PKH. Kecakapan baru yang sudah dimiliki harus tetap menjadi keunggulan sepanjang waktu dengan mengantisipasi keadaan di masa depan yang dihantarkan oleh kepemimpinan diri. Kecakapan inovasi yang diunggulkan tersebut, oleh seorang warga belajar harus mampu diujudkan dalam etos kerja. Etos kerja yang optimal diperankan seorang warga belajar PKH adalah yang memenuhi paradigma ACE: Align, Create dan Empower.

Etos kerja warga belajar PKH yang didukung empat kompetensi; pribadi, sosial, akademik dan vokasional harus melahirkan daya saing pribadi atas keunggulan kecakapan yang terus menerus dikembangkan secara kolaborasi dalam kelompok belajar, memupuk kecakapan baru dan saling membelajarkan kecakapan di antara sesama warga belajar.

Dalam kenyataan yang ditemukan pada program PKH, pihak penyelenggara justeru tidak menaruh hirau pada aspek strategis kepemimpinan diri warga belajar. Pengamatan di sejumlah tempat penyelenggaraan PKH, justeru menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Selain diakibatkan kecenderungan penyelenggara dan fasilitator hanya memahami PKH sebatas pengembangan kecakapan vokasional. Kepemimpinan diri warga belajar kerap luput dari materi ajar dan bahasan PKH dikarenakan:

1. Struktur Kurikulum belum tegas menyebut konsentrasi kepemimpinan diri dalam salah satu dari empat maupun keseluruhan kompetensi PKH.

2. Strategi pembelajaran yang kurang tepat, kegiatan warga belajar di kelas sebagian besar dikendalikan oleh pembalajaran praktek, demonstrasi dan penugasan untuk menemukan ‘try and error’ setelah fasilitator menjelaskan tahapan kegiatan di awal pertemuan.

3. Masukan umpan balik baik kegiatan PKH harian maupun keseluruhan tidak ada. Masukan yang berguna untuk menjamin keberhasilan PKH tidak dihimpun karena berbagai alasan. Penyelenggara dan fasilitator selain tidak memiliki kemampuan memadai baik teknik maupun strategi menghimpun umpan balik. Persoalan masukan setelah program PKH dilaksanakan tidak menjadi perhatian sendiri bahkan diukur sebagai paket keberhasilan institusi penyelenggara.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa kebermaknaan kepemimpinan diri yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan PKH dan menjadi muatan utama yang dirangkum dalam empat kompetensi PKH, justeru tidak dihadirkan sebagaimana mestinya.

Secara mendasar, hal ini merupakan refleksi kepemimpinan diri penyelenggara maupun fasilitator PKH yang selama interaksi pembelajaran berlangsung lahir dalam ujud kepemimpinan warga belajar. Adalah wajar, penyelenggaraan PKH yang telah berlangsung dalam berbagai tahapan waktu dan tingkat penyelenggaraan belum mampu memberikan sumbangan nyata bidang pendidikan bagi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang masih dalam bayang-bayang akibat krisis moneter. Mungkin karena faktor kepemimpinan diri ini dilupakan atau tidak dianggap penting. Padahal dalam lingkungan dunia usaha yang sangat dinamis, kepemimpinanlah yang merupakan kunci utama¹²⁾. Oleh karena itu, patut disayangkan, kepemimpinan diri dalam PKH justeru diabaikan. Sebelum terlambat sama sekali, cukup andaikata sekarang ini dipikirkan bagaimana kepemimpinan diri dijadikan muatan integratif PKH.

Mengemas Pembelajaran Kepemimpinan diri dalam Pendidikan Kecakapan Hidup

Kecakapan hidup yang selama ini dikenal dalam dua sifat utama yaitu generic skill dan specific skill. Kecakapan generik terdiri dari kecakapan personal yang mencakup kesadaran / memahami diri, kecakapan berpikir, kecakapan komunikasi dan bekerjasama. Sementara kecakapan spesifik yang berorientasi untuk menghadapi pekerjaan mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

Kepemimpinan diri sebagai kecakapan yang memiliki nuansa tersendiri memang tidak mendapat tempat pada pengelompokkan di atas. Semoga kekurangan ini hal tidak sengaja atas pemilahan yang dijadikan rujukan kompetensi PKH secara nasional.

Jika kepemimpinan diri erat melekat pada salah satu kompetensi, maka kecakapan diri merupakan rumah yang tepat. Namun demikian, kepemimpinan diri dapat mengambil bentuk dan merefleksikan dalam kecakapan lain seperti kecakapan sosial, akademik maupun kecakapan vokasional.

Namun sangat disayangkan, dalam berbagai kesempatan pelatihan bagi penyelenggaraan PKH, seperti juga Training of Trainer Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Tenaga Pendidik Pendidikan Non Formal di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Regional II, kehadiran kecakapan kepemimpinan diri masih belum dirasakan penting. Kenyataan ini merupakan hasil dari belum ditemukannya format dan turunan kecakapan kepemimpinan diri. Meskipun untuk empat kecakapan hidup lain juga belum dapat disusun format dan turunan dalam bentuk kurikulum, strategi pembelajaran maupun penilaian lanjutan dalam kemasan PKH.

Alih-alih menunggu kesadaran bersama bagi kecakapan kepemimpinan diri muncul dan diterima sebagai bagian kecakapan personal. Selain memakan waktu lama dan belum pasti. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengelaborasi bentuk kurikulum, strategi pembelajaran dan penilaian kecakapan kepemimpinan diri. Disertai harapan bagian ini mengilhami penyempurnaan muatan kepemimpinan diri dalam PKH.

1. Kurikulum Kepemimpinan diri

Seperti kecakapan personal dan sosial yang harus memberi cermin dan nuansa dalam pembelajaran PKH. Maka, fasilitator harus menandaskan bahwa situasi di sekolah, tempat penyelenggaraan PKH adalah berbeda dengan keadaan di masyarakat, tempat ujian kehandalan atas kecakapan hidup yang dikuasai.

Kurikulum kepemimpinan diri dengan sendirinya perlu memperhatikan ekologi pendidikan²⁾. Di dalam kelas sendiri selama penyelenggaraan PKH, fasilitator dapat memainkan sejumlah skenario pembelajaran untuk mengenal dan memperkenalkan ‘lesson learning’ persoalan nyata yang memiliki imbas terhadap kepemimpinan diri. Tentu saja, skenario ini tidak dapat dipisahkan dari pilihan strategi pembelajaran di dalam kelas.

2. Strategi Pembelajaran Kepemimpinan diri

Jika struktur kurikulum yang disepakati bersama antara fasilitator (termasuk penyelenggara) dan warga belajar PKH. Maka strategi pembelajaran kepemimpinan diri dapat dikembangkan dalam dua kategori berdasarkan proses pembelajaran dilangsungkan.

a. on class, pilihan strategi pembelajaran dapat dilaksanakan menurut skenario lingkungan belajar yang mensyaratkan keterlibatan warga belajar baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin. Pelaksanaan strategi ini tepat digunakan saat warga belajar berinteraksi langsung dengan fasilitator di dalam kelas.

Sebagai interaksi antara warga belajar dan fasilitator yang menhantarkan pembelajaran, keterlebitan unsur dinamis dalam belajar mutlak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran kepemimpinan diri ini. Unsur dinamis ini oleh Ali Imron³⁾ disusun sebagai berikut:

1) motivasi warga belajar,

2) bahan belajar dan upaya penyediaannya,

3) alat bantu belajar dan upaya penyediaannya,

4) suasana belajar dan upaya pengembangannya,

5) kondisi warga belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya.

Kelima unsur dinamis ini bagi fasilitator PKH yang menjadi bagian Pendidik PNF merupakan keadaan yang sama sekali berbeda dibanding para tenaga pendidik formal.

Motivasi warga belajar PKH yang kuat saat awal diterima – tidak jarang - akan serta merta berubah sejalan dengan suasana belajar yang tidak sesuai dugaan mereka atau bahkan dirasakan membebani. Berbeda dengan motivasi murid peserta PKH di sekolah. Tanggung jawab fasilitator PKH menggawangi motivasi ini beberapa kali harus dihadapkan pada keadaan yang melatarbelakangi akibat rentang usia dan tanggung jawab keluarga di antara warga belajar berpaut jauh.

Bahan belajar tersedia yang tidak praktis dan susah dipahami oleh mereka yang mulai belajar kembali pun menyebabkan motivasi belajar menurun. Apalagi, bila pembelajaran kepemimpinan diri membutuhkan bahan belajar yang harus diadakan sendiri dan mengurangi jatah uang belanja harian. Ketersediaan bahan belajar yang memerlukan pemasangan yang rumit dan memakan waktu, juga memiliki potensi mengurangi motivasi belajar kepemimpinan diri. Keadaan yang sama dapat berlaku untuk alat bantu lain.

Suasana belajar yang mewakili situasi seperti di sekolah formal, membutuhkan kecerdikan fasilitator kepemimpinan diri. Kecerdikan ini sering kali pula harus menyebabkan bentuk pengorbanan lain seperti tenaga dan stamina menghadapi warga yang cepat terkuras. Apalagi tempat pertemuan antara warga belajar dan fasilitator berada di ruang terbuka, suara dan mobilitas fasilitator selama pembelajaran PKH tidak menyerupai pembelajaran di kelas yang biasa ditemukan di sekolah formal.

Kondisi warga belajar yang memerlukan upaya tambahan dalam penyiapan pembelajaran (pra kondisi) kerap tidak hanya cukup dengan memancing perhatian seperti berlaku dengan murid di sekolah biasa.

Jika fasilitator berkemampuan super, lalu dapat mengatasi tantangan strategi pembelajaran di atas, bukan berarti pembelajaran kepemimpinan diri dalam PKH dikatakan berhasil. Karena, strategi pembelajaran yang membuat warga belajar berhasil on class, belum menggambarkan pencapaian off class. Keberhasilan strategi pembelajaran berdasarkan the classroom conception⁴⁾ seperti ini dikatakan Beeby belum cukup memadai.

b. off class, strategi pembelajaran di luar kelas tidak lagi mengandalkan kendali fasilitator. Warga belajar akan menunjukkan rentang dari unjuk kepemimpinan diri secara alami. Fasilitator dapat berperan mengarahkan dan memperkenalkan praktek kepemimpinan yang diharapkan dapat memperkaya rujukan warga belajar dalam mengaktualkan kepemimpinan diri.

Strategi pembelajaran sebagai pendekatan bersifat aksiomatik maka metode bersifat prosedural. Dengan demikian, strategi pembelajaran kepemimpinan diri dalam PKH memungkinkan terdapat banyak metode⁶⁾.

Permasalahan strategi pembelajaran kepemimpinan diri dalam PKH tidak mungkin lebih sederhana dari strategi konvensional yang mencakup saja komponen masukan, proses dan produk atau variabel tujuan pengajaran, materi pelajaran, metode dan teknik mengajar, siswa, guru dan logistik⁷⁾.

Pembelajaran Kepemimpinan diri dalam PKH tidak dapat mengandalkan gagasan Romiszowski pada strategi advocate active learner participation in the lesson. Jika tentu saja mengabaikan dua belas pokok perhatian strategi belajar.

3. Penilaian berkelanjutan Kepemimpinan diri

Penilaian berkelanjutan kepemimpinan diri penyelenggaraan PKH sejalan dengan pengembangan kecakapan hidup lebih diarahkan pada off-evaluation. Bentuk penilaian ini, berbeda dari pre-evaluation maupun post-evaluation. Dua penilaian terakhir yang disebut berlangsung dalam rentang masa penyelenggaraan PKH. Sedangkan penilaian berkelanjutan mensyaratkan pendampingan dan pembinaan kepemimpinan diri berdasarkan temuan dari hasil off-evaluation.

Seandainya melihat pada sebelas jenis belajar dan faktor yang mempengaruhinya¹⁰⁾ dan warga belajar PKH menampilkan salah satu dari sekian jenis belajar untuk mengembangkan kepemimpinan diri, maka fasilitator akan dihadapkan pada bagaimana tempat, waktu dan kriteria penilaian yang memadai untuk ditetapkan. Sedangkan spektrum kepemimpinan diri warga belajar itu sendiri mencakup kenyataan dalam rentang aktualisasi tindakan on class hingga off class. Ditambah pula dua puluh ciri kepemimpinan¹¹⁾, tidak mudah untuk dipetakan bilamana, dan dimana akan ditunjukkan warga belajar secara natural - tanpa skenario khusus – sebagai input penilaian kepemimpinan diri.

Dengan mengandaikan tiga komponen pembelajaran kepemimpinan diri lengkap ditemukan dalam pelaksanaan PKH. Penyelenggara maupun fasilitator akan memiliki tantangan besar yang tidak mudah untuk dilampaui. Jika batu sandungan besar ini dapat diatasi, maka besar kemungkinan dapat menciptakan collaborative problem solving bagi pembelajaran kepemimpinan diri dalam penyelenggaraan PKH di kemudian hari. Tentu saja ini, jika hendak sepuluh prinsip mengajar yang optimal hendak diujudkan dalam setiap pembelajaran kepemimpinan diri.

Keterkaitan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam mengembangkan Kewirausahaan

Sudah sejak lama para pegiat pendidikan di awal kiprah mereka sadar bahwa pengajaran dan pendidikan yang dilakukan tidak hanya sekedar penguasaan bahan di kelas. Lebih dari itu, setiap warga belajar harus mampu hidup dan bekerja mandiri sebagai entrepreneur. Adapun kemudian tingkat entrepreneurship mereka berbeda-beda, hal ini berbanding lurus dengan rentang minat dan kebutuhan warga belajar itu sendiri.

R.A. Kartini, pejuang emansipasi wanita bahkan mengharuskan kaum wanita mendapat pengajaran vak (kecakapan hidup, pen.) agar mampu bekerja di luar rumah tangga dan jangan sampai wanita menjadi korban kawin paksa dan budak kaum pria. Sesuai dengan konteks perkembangan budaya dan tuntutan sosial yang berlaku sekarang, pendidikan kecakapan hidup untuk wanita dan ibu rumah tangga menjadi kunci utama dalam program peningkatan pendapatan keluarga (income generating). Langkah Kartini di Rembang, Jawa Tengah ini pun diikuti oleh Dewi Sartika di tanah Pasundan, Jawa Barat dan oleh Rohana Kuddus – kakak perempuan Sutan Syahrir di Kota Gedang, Sumatra Barat.

Pendidikan kecakapan hidup yang menyemai kecakapan entrepreneur pun dijadikan bagian ajar sistem pendidikan taman siswa yang dinamakan taman tani, taman rini dan taman karti. Muhammadiyah dan Nahadlatul Ulama pun tidak turut melaksanakan kegiatan PKH, meski hanya menjadi bagian kurikulum formal. Kemudian tahun 1960, dikenal pendidikan karya, agar warga belajar dapat berdiri sendiri serat memberi kecakapan-kecakapan dan rasa tanggung jawab untuk menjadi pilot bagi masyarakat sekitar dan membangun daerahnya.

Bahkan yang sangat menarik adalah upaya Moh. Syafei yang mendirikan INS di Kayutaman, Sumatera Barat. Prinsip entrepreneur – berdiri sendiri – bahkan diterapkan dengan tidak mengharapkan bantuan dari luar yang mengikat. Segala perkakas sekolah semuanya hasil kerja dan buah tangan murid-muridnya sendiri. Moh. Syafei ingin membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang berani dan bertanggung jawab, berani berdiri sendiri, membuka perusahaan sendiri, hidup bebas dan tidak tergantung kepada orang lain.

Bagian penting dari sejarah yang dipaparkan sebelumnya mengingatkan kepada pegiat PKH, agar tetap menempatkan penyelenggaraan dan hasilnya dalam konteks kemandirian warga belajar. Bukan pada ukuran daya serap, maupun dokumentasi sesaat agar sebuah institusi dianggap telah melakukan PKH. Padahal kedudukan strategis PKH sesungguhnya dalam moving out of poverty karena a lack of adequate and appropriate knowledge, termasuk penguasaan empat kompetensi PKH sama sekali diabaikan.

Sebagai bentuk program pendidikan, PKH tentu harus memenuhi maksud pendidikan to develop to the fullest extent possible the inherent capacities of the individual, to fit the individual to function effectivelly in the world, to develop in individuals the capacity to form their own standards and make their own judgements. Dengan demikian pendidikan dimaksudkan mengembangkan sepenuhnya kemungkinan kecakapan seseorang warga belajar, menyelaraskan peran seorang warga belajar dalam masyarakat, mengembangkan kecakapan warga untuk menciptakan pemahaman dan penilaian pribadi.

Tentu saja, makna pendidikan yang dicakup juga oleh PKH tidak dapat dipisahkan dari persepsi atas sustainability. Persepsi keberlanjutan ini diturunkan secara mendasar dalam aspek: profitability, financial performance, capacity to make a living, ability to improve the natural improvement and make people’s live better in society as a whole. Di sini, kita menempatkan PKH dalam konteks menjadikan warga belajar memiliki nasib lebih baik, memiliki pekerjaan, memperoleh penghasilan sejalan dengan kemampuan memelihara lingkungan dan memberikan sumbangan positif bagi lingkungan sekitar. Bahkan konsep link & match yang menunjukkan interelasi dunia usaha dan industri (DUDI) dan dunia pendidikan merupakan twin strands of contemporary development yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Keduanya membentuk modal kerja yang menjadi landasan bagi kesejahteraan di kemudian hari.

Penyelenggaraan PKH yang menekankan pada kecakapan vokasional yang bersifat teknis dalam jangka pendek dapat memberi peluang kerja mandiri atau peluang kerja di usaha kecil, as the business develops, these skills may be inadequate¹¹⁾. Sejalan perkembangan usaha, kecakapan teknis yang sudah dikuasai saja tidak cukup. Upaya meningkatkan kecakapan vokasi diperlukan lebih lanjut. Sehingga PKH tidak berhenti di satu titik, ketika program yang diprakarsai pihak lain tidak ada lagi. Seorang warga belajar yang telah menyelesaikan satu tahapan PKH dapat terus meningkatkan kecakapan berdasarkan incremental approach. Dan pendekatan incremental seperti itu menjadi sikap wirausaha yang rasional dalam mengembangkan investasinya.

Perbedaan antara warga belajar PKH dengan wirausaha, terletak pada modal yang diinvestasikan untuk dikembangkan. Jika warga belajar PKH mengembangkan kecakapan awal yang pernah dikuasai, maka wirausaha mengembangkan modal usaha yang juga digunakan pada saat memulai usaha. Perbedaan lain terletak pada orientasi pengembangan, bila warga belajar PKH berorientasi pada penguasaan kecakapan baru. Pengembangan yang dilakukan Wirausaha berorientasi pada penguasaan pasar baru.

Sedangkan persamaan yang dijumpai antara warga belajar PKH dan wirausaha terletak pada upaya pengembangan yang merupakan proses rekapitulasi pada setiap individu. Dalam diri warga belajar PKH, proses rekapitulasi berlangsung dalam ujud penambahan kecakapan. Sementara dalam diri wirausaha, rekapitulasi berujung pada peningkatan jumlah modal yang diinvestasikan.

Kedekatan prinsip sebagai hasil penyelenggaraan PKH pada warga belajar dan model mental wirausaha terletak pada proses peningkatan dan pengembangan kecakapan diri sesuai prinsip self propelling growth yakni tumbuh atas kekuatannya sendiri. Keterkaitan penyelenggaraan PNF dalam PKH yang berbeda dari penyelenggaraan pendidikan formal dengan pengembangan wirausaha, diharapkan mampu menyemai sejumlah kecakapan pokok untuk memasuki dunia kerja baik wiraswasta maupun karyawan swasta.

Kecakapan pokok yang dimaksudkan Wuri Sudjatmiko untuk bekal memasuki dunia kerja adalah:

1. mengidentifikasi, mengorganisasi, merencanakan, dan mengalokasikan sumber daya;

2. bekerja sama dengan orang lain;

3. memperoleh dan memanfaatkan informasi;

4. memahami hubungan timbal balik yang kompleks; dan

5. bekerja dengan berbagai teknologi.

Jika penyelenggaraan PNF dalam bidang PKH tidak mampu membekali warga belajar sejumlah kecakapan pokok di atas. Bahkan - tanpa malu - tetap me-reduplikasi penyelenggaraan pendidikan formal. Maka dipastikan tidak dapat diciptakan wirausaha, sehingga cepat atau lambat kedudukan bangsa dan masyarakat Indonesia tetap menjadi kelas rendah hanya dipandang sebagai bumiputera. Padahal pendidikan secara universal harus diarahkan to improve humanity’s living condition, termasuk di dalam pengertian ini adalah meningkatkan kedudukan masyarakat dan bangsa, termasuk Indonesia.

Kematian wirausaha seperti dikhawatirkan Andreas Harefa bakal menjadi kenyataan karena nyaris sulit untuk menemukan lembaga pengajaran (sekolah dan universitas) yang menawarkan ajaran tentang apa, mengapa, dan bagaimana menjadi business owner dan investor. Pekerjaan orang yang disebut business owner dan investor pada hakekatnya adalah kelompok wirausaha atau orang yang berusaha mandiri.

Agar peran PNF memiliki kekhasan terutama dalam melahirkan wirausaha, sepantasnya bila selama pelaksanaan PKH baik penyelenggara, fasilitator maupun warga belajar menunjukkan tujuh hal berikut:

1. Ide, keyakinan dan visi kuat mengenai masa depan masyarakat dan bagaimana menangguk keuntungan dari semua hal itu;

2. Sensitivitas terhadap kebutuhan pasar;

3. Kreatif untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar;

4. Mengembangkan keberanian untuk mengambil resiko dalam usia muda (risk-taker);

5. Kebiasaan bekerja keras;

6. Toleransi terhadap kegagalan; dan

7. Pantang menyerah serta ketekunan bekerja.

Kesimpulan sekaligus masalah yang dapat dipetik selama ini adalah dasar kesadaran apa yang menyebabkan pelaksanaan PKH hanya dangkal pada upaya pengembangan kecakapan kerja semata? Kemudian perubahan kesadaran seperti apa yang dibutuhkan penyelenggara dan fasilitator agar pelaksanaan PKH turut melahirkan wirausaha yang tentu mampu memberi sumbangan bagi peningkatan derajat kehidupan pribadi maupun masyarakat sekitar?

Seraya menyimpan harap jawaban atas dua pertanyaan di atas, penulis ingin menyampaikan kutipan yang diambil dari Roger A. Kufman yang mengupas perubahan dalam bidang pendidikan.

As educators we can deal with change in several ways. We can be spectators to change, or we may be participants in it. All to often we are spectators and are swept along with condition that cause us to constantly react to situational crises, or even to delay until others make decisions for us.

Kutipan ini memiliki makna bebas berikut: sebagai pendidik kita berhadapan dengan perubahan dalam beragam cara. Kita dapat menjadi penonton terhadap perubahan, atau ikut serta dalam perubahan yang berlangsung. Kebanyakan kita kerap hanya menonton dan larut dalam keadaan yang menjadikan kita selalu bertindak setelah krisis terjadi, atau kita menunda bertindak sampai kemudian orang lain menetapkan nasib kita.

Kutipan di atas semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dalam memaknai keberadaan kita sebagai pegiat dan pendidik PNF.

Sebagai penutup, mengenai kepemimpinan diri dalam pelaksanaan PKH, apakah kita menetapkan untuk diri kita atau membiarkan diri sebagai penonton sampai pihak lain yang menetapkan muatan kepemimpinan diri dalam penyelenggaraan PKH?

Pustaka Rujukan

Ahmadi, Abu.(1975).Sejarah Pendidikan.Semarang:Toha Putra.

Ansyar, M. (Penerjemah). (1984). Arti Pendidikan Bagi Masa Depan. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan Rajawali.

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. (2007). Kumpulan Bahan Training of Trainer Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Tenaga Pendidik Pendidikan Non Formal. Jayagiri: Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Tidak diterbitkan.

Beeby, C.E. (1968). The Quality of Education in Developing Countries. Second Printing. Cambridge & Massachusetts: Harvard University Press.

Bolton, Robert. (2000). People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. New South Wales: Simon & Schuster.

Byrd, Jack dan L. Ted Moore. (1984). Decission Models for Management. International Student Edition. 2nd Printing. Auckland et.al.: McGraw-Hill International Book Company. p.19.

Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. (1996). Making an Impact: Innovative HRD Approaches to Poverty Alleviation. United Nations: ESCAP.

Harefa, Andreas. (2000). Berwirausaha dari Nol: 10 Kiat Sukses dengan Modal Seadanya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

----------- (2005). Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamalik, Oemar. (1993). Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Mandar Maju.

Imron, Ali. (1996) Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association. (2001). Adult Education and Development. No. 75. Bonn: Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association.

----------- (2001). Adult Education and Development. No. 57. Bonn: Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association.

Jaspers, K. (1933). Man in The Modern Age. Diterjemahkan oleh Eden dan Cedar Paul. New York: Henry Holt.

Katoppo, Aristides.et.al. (1997). Dari Meja Tanri Abeng: Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kaufman, Roger A. (1972). Educational System Planning. 7th Printed. New Jersey: Prentice Hall.

Nasution, Amir Taat. (1987). Kamus Politik. Cetakan ke-18. Surabaya: Bina Ilmu.

Peter Sange et.al. (2006). Learning for Sustainability. Cambridge dan Massachusetts: Society for Organizational Learning. p. 96.

Pringgodigdo, A.K. (1970) Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia. Tjetakan ketudjuh. Djakarta: Dian Rakjat.

Suardi, Edi. (1983). Pedagodik 2: Sistem dan Tujuan Pendidikan. Bandung: Angkasa.

Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. (1995) The Professional Business Management Training: Modul Pelatihan Kepemimpinan. Bandung: STMB.

Siagian, S.P. (1981) Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan. Cetakan VI. Jakarta: Gunung Agung.

Slameto. (1995). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Cetakan ke-3. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarto, Paulus. (2002) First Step to be An Entrepreneur: Berani Mengambil Resiko untuk menjadi Kaya. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tahija, Julius. (1997) Melintas Cakrawala: Kisah Sukses Pengusaha Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2008-06-26T12:52:00.000-07:00

Pemberdayaan Masyarakat sebagai pilar Penanggulangan Kemiskinan.
Masalah kemiskinan di Indonesia sudah lama menjadi fokus perhatian dan mencetuskan banyak program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1994, Proyek Peningkatan Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Pengembangan Kawasan Tertinggal (PKT) tahun 1989 – 1994. Semua program yang digagas untuk mengentaskan kemiskinan belum menunjukkan hasil optimal. Beberapa kelemahan yang nampak kemudian adalah:

koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan program baik dalam departemen maupun antar departemen belum optimal,
keterlibatan masyarakat dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan program belum maskimal,
kelanjutan program masih dipandang sebagai proyek temporer,
masyarakat miskin cenderung menjadi sasaran ‘obyek’ program dibandingkan ‘subyek’.

Kenyataan di atas telah memberikan dampak lanjutan yang secara nyata dapat diukur berdasarkan:

Akses terhadap prasarana maupun sarana dasar lingkungan secara memadai,
Kualitas perumahan dan permukiman di bawah standar kelayakan, serta
Mata pencaharian yang tidak menentu.

Selama ini banyak pihak melihat persoalan kemiskinan hanya tertuju pada tataran gejala-gejala yang tampak luar yang kasat mata disbanding konteks dan hakekat kemiskinan itu sendiri.
Padahal kemiskinan mencakup masalah multidimensi baik politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi gejala-gejala kemiskinan tersebut dapat dipahami di bawah ini, seperti antara lain :

Dimensi Politik, berbentuk kelangkaan wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibat dari ini, mereka tidak memiliki akses memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk mendukung hidup secara layak, termasuk akses informasi;
Dimensi Sosial, kerap menempatkan masyarakat miskin tidak berintegrasi ke dalam institusi sosial yang ada, hal ini menyebabkan internalisasi budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, termasuk nilai-nilai kapital sosial yang semakin pudar;
Dimensi Lingkungan menonjolkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat miskin yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
Dimensi Ekonomi antara lain berujud penghasilan masyarakat miskin yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan yang dipaparkan terakhir telah menyadarkan semua pihak terhadap isu sentral pengentasan kemiskinan. Isu tersebut adalah pendekatan dan cara penanggulangan kemiskinan yang mengandalkan penguatan kelembagaan masyarakat.
Penguatan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat agar mampu menjadi wadah bagi masyarakat miskin untuk memperjuangkan diri, hidup mandiri dan secara berkelanjutan menyuarakan aspirasi maupun kebutuhan mereka. Di lain pihak penguatan ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan potisitf terhadap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.
Penguatan kelembagaan masyarakat ini pun dititikberatkan pada upaya pemberdayaan peran masyarakat miskin sebagai motor penggerak sekaligus ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan masyarakat setempat. Melalui kelembagaan diharapkan kelompok masyarakat tidak ada lagi yang terjebak pada lingkaran kemiskinan, pada gilirannya mampu menciptakan lingkungan kota dengan perumahan lebih layak huni, dilengkapi sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selama ini kelembagaan masyarakat lebih banyak dihadirkan dalam konteks legal-politis seperti LKMD atau LMD. Kedua lembaga di tingkat desa ini tidak jarang mengedepankan ketokohan dan kepemimpinan figur tunggal kepala desa. Penokohan seperti ini dengan mengeliminasi tokoh masyarakat lain dianggap mengabaikan kapital sosial yang dimiliki masyarakat.
Model kelembagaan dengan mengedepankan pencitraan seperti di atas dirasakan mempengaruhi peran serta masyarakat.

People Center sebagai wadah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dimensi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pada tahap awal harus dicerminkan melalui interaksi masyarakat. Melalui wadah Community Learning Center (CLC) (UNESCO, 2002) seperangkat pengetahuan dan keterampilan diarahkan untuk mendukung sikap kondusif terhadap peningkatan kapasitas warga masyarakat. Di sejumlah negara CLC ini, diadopsi dalam ujud community center, sedangkan di Indonesia menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Seluruh program pembangunan yang melibatkan masyarakat dan mendasarkan diri pada peran serta aktif masyarakat, pada tahap awal harus menempatkan mereka sebagai subyek pembangunan, termasuk dalam meningkatkan kapasitas diri mereka.
Peningkatan kapasitas dalam diri warga masyarakat diakui dapat menjadi pemicu keinginan untuk tumbuh dan berkembang, baik dalam skala perorangan dan kelompok. Setelah keinginan untuk berubah dimiliki bersama, masyarakat selanjutnya dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal, maupun modal sosial lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam membangun.
Belajar dari contoh nyata yang ditemukan di Cina, penyelenggaraan model pendidikan di masyarakat dalam bentuk社区(baca: Shequ) telah mampu mengantarkan masyarakat mentransformasikan diri mereka. Bentuk transformasi yang diterima masyarakat antara lain budaya baru yang lebih demokratis. Budaya baru ini menjadikan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial masyarakat sendiri.
Bentuk lain yang hampir sama berhasil mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan adalah Community Center di Thailand. Melalui community center ini, masyarakat mampu membudidayakan sumber daya ekonomi lokal. Pemerintah Thailand mencanangkan program unggulan potensi ekonomi lokal ini dengan bendera One Tambon One Product (OTOP). Setiap daerah didorong untuk memunculkan produk barang yang memiliki karakteristik berbeda yang bernilai pasar serta ekonomi.
Sekalipun program OTOP ini diilhami oleh program sejenis di Jepang yang dinamakan One Village One Product (OVOP), masyarakat Thailand membuktikan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui wadah community center lebih optimal.
Dari beberapa diskusi mendalam, ditemukan bahwa keberadaan wadah yang mampu menampung interaksi masyarakat dalam membangun diri mereka, harus diawali oleh proses pendidikan berbentuk penyadaran diri, peningkatan dan penambahan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap baru yang akomodatif terhadap perubahan. Interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dan penambahan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap baru semakin berdimensi luas disbanding dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pendidikan di luar sekolah atau Pendidikan Non Formal pada gilirannya harus memainkan peranan penting.
Tidak dapat dipungkiri lagi, apapun bentuk dan program pembangunan masyarakat oleh berbagai departemen, penyadaran awal melalui proses pendidikan adalah hal mutlak. Akan tetapi, penyadaran seperti itu berlangsung secara temporer sejalan dengan tenggat waktu pelaksanaan proyek sebuah pembangunan. Hal ini berseberangan dengan hakekat proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. Sehingga sudah saatnya pula, proses pemberdayaan masyarakat harus mengedepankan proses pendidikan yang berlangsung lebih lama dibandingkan sekedar pemenuhan target proyek fisik semata. Karena, pembentukan sikap masyarakat berlangsung secara akumulasi. Akumulasi sikap yang intangible ini akan menjadi parameter penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di masa mendatang. Akan tetapi penyelenggara pembangunan fisik di masyarakat, lebih banyak tidak menghiraukan akumulasi sikap seperti ini. Sehingga kerap program pembangunan menumbuhkan kebingungan dan menjadikan masyarakat sekedar memenuhi target yang diminta.
Pembangunan yang mementingkan kelanggengan hasil dan manfaat harus serta merta menempatkan masyarakat sebagai stakeholder di awal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil. Mengabaikan salah satu di antaranya akan mengurangi makna penting upaya pembangunan itu sendiri. Berbagai bentuk interaksi dan peran serta masyarakat dapat diakomodasi dalam wadah people center.
Kegamangan pemerintah terhadap penyelenggaraan people center sebagai lembaga pendidikan non formal seperti ini berbanding lurus dengan keterbatasan pemahaman pemutus kebijakan dalam memahami pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan lebih diukur dengan berapa banyak komposisi barang material yang disumbangkan masyarakat terhadap dana stimulan pemerintah. Padahal komposisi immaterial milik masyarakat seperti proses pengambilan keputusan dan modal sosial lain juga perlu diperhitungkan.
Kebijakan yang mendukung terhadap perwujudan people center saat ini masih bersifat sektoral bahkan berlangsung dalam skala ujicoba. Bandingkan antara lain sejumlah penyelenggaraan berbasis komunitas seperti kelompencapir – departemen penerangan, kelompok tani – departemen pertanian, pengelolaan hutan oleh masyarakat – departemen kehutanan, P2KP – departemen pekerjaan umum, PKBM – departemen pendidikan, keluarga sejahtera – BKKBN, Posyandu; dasa wisma – PKK/Meneg UPW, Rumah Srikadi – Menko Kesra. Pelaksana di masing departemen memanfaatkan kondisi nyata masyarakat namun tidak memiliki sasaran tembak yang tepat, lebih dari sekedar memberondong nyamuk menggunakan senapan berkaliber besar. Seandainya ditetapkan pelaksanaan pembangunan yang mengentaskan kemiskinan seperti ‘snipper’ penembak jitu, maka keberadaan masyarakat dapat menjadi pemandu sasaran yang mengamati secara seksama masalah dan dimensi kemiskinan itu sendiri.
Keterampilan dan sikap masyarakat sebagai pemandu sasaran ‘penembak jitu’ dalam mengentaskan harus senantiasa berkembang dari waktu ke waktu melalui peningkatan dan penambahan pengetahuan. Hal ini hanya dimungkinkan apabila akses peningkatan dan penambahan pengetahuan yang dinamakan ‘industri intelegensia’ secara luas tersedia di masyarakat. Sekolah di satu sisi sisi menawarkan peran sebagai ‘knowledge center’, namun keterbatasan yang mewarnai karakteristik sekolah tidak member keleluasaan bagi masyarakat. Masyarakat untuk membangun menghendaki akses ‘knowledge center’ tanpa batas seperti ditawarkan oleh people center. Sekolah hanya diperuntukkan untuk mereka yang terdaftar sebagai murid atau peserta didik. Sedangkan kebutuhan akses peningkatan pengetahuan diperlukan oleh setiap anggota yang tidak lagi sekolah.
People center sebagai wadah pemupukan intelegensia masyarakat menjadi krusial dan sudah saatnya dipikirkan dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kesimpulan dan Analisa
Penyelenggaraan knowledge center memerlukan prasayarat pokok berupa ketetapan hati segenap stake holder baik pemerintah, maupun masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan.
Penempatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus disertai dengan unjuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mumpuni dalam merencanakan, melaksanakan dan melanggengkan proses dan hasil pembangunan. Begitu pula, penyediaan akses ‘knowledge center’ harus memperhatikan parameter yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tepat.

Bacaan lebih lanjut:

Menteri Aburizal Resmikan Rumah Srikandi, http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/11/15/brk,20071115-111659,id.html (111207)
Menko Kesra Resmikan Rumah Srikandi RW Siaga Mandiri, http://www.menkokesra.go.id/content/view/6154/39/ (111207)
Manual for the Implementation of Community Learning Center, UNESCO Bangkok. 1999.
Critical Issues in Education. Jack L. Nelson et.al. (2000). McGraw-Hill: Boston et.al.
Sustainable Development. David Reid. (1995). Earthscan: London.
Financing Education – Investment and Returns. UNESCO Institute For Statistic. (2002). Organization for economic Co-Operation and Development.
Education Policy Analysis. OECD (2002). Organization for economic Co-Operation and Development.
Non Formal Education Roadmap. Office of The Non-Formal Education Commission. (2006). Office of the Permanent Secretary Ministry of Education of Kingdom of Thailand.
Modernization in China: The Effects on Its People and Economic Development. (2004). Foreign Language Press: Beijing.

Dimana tempat mencerdaskan diri?

2008-03-08T02:29:00.000-08:00

Sistem pendidikan nasional Indonesia menegaskan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan in formal sebagai pilar utama. Ketiganya menyokong dan menyangga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan himpunan dari masyarakat Indonesia.
Dalam kenyataannya masih banyak pertanyaan tersisa, seperti apakah telah ketiga pilar tadi berperan penting dan seimbang secara signifikan terhadap bangunan kecerdasan masyarakat Indonesia? Bagaimana cara masyarakat hendak menjadi cerdas dengan memanfaatkan kehandalan pendidikan formal maupun informal dibanding pendidikan formal? Mengapa kebijakan pemerintah lebih memihak pendidikan formal dibanding dua saudara kandung lainnya?

Jika landasan pemikiran kecerdasan sejak awal dibangun pendiri taman siswa, Ki Hajar Dewantara dengan bentuk 'taman' daripada sekolah formal, jelas makna pendidikan yang mencerdaskan adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal dan in formal. Akan tetapi sekali lagi, sistem pendidikan nasional yang ditetapkan melalui Undang Undang No. 20 tahun 1993 lebih menegaskan penyelenggaraan pendidikan pada 'dychotomi' antara formal, non formal dan in formal yang dicitrakan melalui kelembagaan.

Sejatinya, paham kelembagaan bukan menjadi dasar kategorisasi penyelenggaraan pendidikan di tanah. Perkembangan pemahaman ini menjadi semakin sulit ketika pers, dan masyarakat awam lebih memusatkan perhatian pada bangunan sekolah yang rusak daripada proses pendidikan sendiri. Pemahaman 'racun-kelembagaan' seperti ini tidak hanya merasuki penentu kebijakan, dan penyelenggara pendidikan di tanah air, bahkan telah menghinggapi anak-anak yang mengikuti program pendidikan non formal. Anak-anak yang belajar melalui program pendidikan non formal seperti paket A, paket B, Paket C merasakan lebih 'nyaman' jika dapat seperti rekan-rekan mereka di pendidikan formal memiliki seragam, dan bangunan permanen. Proses pendidikan telah dikebiri dengan struktur formal-kelembagaan.

Penyelenggara pendidikan non formal di lain pihak tidak memiliki pilihan lain untuk mengembangkan pemikiran selain mengikuti 'pakem' pendidikan formal melalui sekolah formal yang mereka kecap.

Bagi masyarakat di tanah air, belum tiba saat ini untuk mewujudkan harapan mencerdaskan tanpa sekolah formal. Hal ini, selain kebijakan pendidikan nasional yang lamban memihak pada penyelenggaraan pendidikan semesta (education for all), ternyata departemen terkait masih harus membongkar 'cendawan pendidikan formal' pada dinding yang membatasi koordinasi penyelenggaraan pendidikan.