Profil Pelajar Pancasila: Bukan sekedar Bekerja

 

Pengantar

Usia yang diwakili oleh pelajar yang merupakan personifikasi gambaran realitas insan Pancasila adalah usia produktif angkatan kerja yang siap memasuki dunia atau pasar kerja. Dunia kerja membutuhkan bukan hanya pengetahuan, dan ketrampilan namun sikap dalam bekerja.

Tulisan ini memberikan gambaran betapa sikap dalam bekerja menjadi hal penting dibandingkan pengetahuan atau keterampilan kerja. Gambaran sikap dalam bekerja merupakan catatan pengamatan yang dilakukan penulis selama enam bulan masa pandemi terhadap lima responden wanita. Tenaga kerja wanita bidang rumah tangga dianggap kurang temperamen dan dapat menjaga sikap selama memasuki, menjalani dan mengakhiri masa kerja dalam bidang asisten rumah tangga (ART).

 

Bekerja

Pekerjaan selama masa pandemi yang berangsur sejak maret 2020 terus dirasakan membebani banyak dunia usaha baik modal besar hingga UMKM. Sehingga pasar kerja semakin mengkerut dan mengakibatkan banyak pengangguran. Untuk bertahan hidup, mereka yang telah putus hubungan kerja, maupun dirumahkan harus tetap menjaga pemasukan agar tanggungan keluarga tetap dapat melewati masa pandemi. Akan tetapi masa penantian begitu lama, sehingga pilihan menjadi pekerja informal seperti ART menjadi pilihan kelima responden ini.

Seluruh responden menjalani hari pertama bekerja sebagai ART tanpa kendala berarti seperti pengenal lingkungan kerja dan peralatan kerja di rumah. Banyak diantara responden mampu beradaptasi dan melakukan pekerjaan dengan baik seperti mencuci alat masak, menyapu dan mengepel. Ketiga jenis pekerjaan ini kerap menyamarkan kemampuan responden yang secara aktif penuh prakarsa dalam bekerja atau hanya sekedar menikmati waktu dani pagi hingga petang hari. Beberapa responden setelah minggu pertama dapat beranjak dari jebakan kerjaan cuci, sapu dan pel.

Pada minggu ketiga, semakin nampak responden yang mampu beradaptasi dalam interaksi sosial emosional dengan seluruh anggota keluarga, banyak yang tidak dapat melewati minggu ini dan memilih meninggalkan pekerjaan setelah melakukan komunikasi buruk baik lisan, tulisan masupun gesture.

Satu orang responden dapat bertahan hingga masa kerja empat bulan dengan menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam bersikap sehari dan bekerja. Sehingga memberikan imbalan penghargaan dari majikan dan seluruh anggota keluarga.

Namun demikian, penghargaan yang diberikan majikan dan keluarga justru menjadikan responden ini menjadi tidak tahu diri dengan menuntut hal yang tidak dipikirkan ketika di awal diterima bekerja.

 

Sikap kerja

Berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap lima responden selama enam bulan, diperoleh kenyataan bahwa untuk bekerja sebagai ART diperlukan hal berikut:

a.      Pengetahuan

Hal utama yang dibutuhkan adalah pengetahuan lingkungan dan kondisi tempat kerja

b.     Keterampilam

Dalam kategori ini termasuk pengetahuan dan penggunaan alat yang dijumpai maupun digunakan dalam bekerja

c.      Sikap kerja

Bekerja bukan hanya penguasan pengetahuan dan keterampialn namun juga sikap bekerja.

Catatan dari kelima responden, hanya satu yang menunjukkan sikap baik saat meninggalkan pekerjaan, sementara empat responden mencatatkan perilaku negatif.

 

Kesimpulan

Pelajar Pancasila yang akan memasuki dunia kerja bukan hanya dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan kerja namun juga sikap bekerja. Sikap ini pula yang berlaku di semua lingkungan tempat bekerja.

Sikap bekerja tidak bisa diajarkan di jalur formal di sekolah, maupun non formal di lingkungan kursus atau tempat Pelatihan, namun secara informal secara akumulasi didapat melalui interaksi di lingkungan informal baik di keluarga maupun di masyarakat.

Ketiga aspek pengetahuan, ketrampilan serta sikap bekerja merupakan hasil belajar seorang pelajar Pancasila yang berlangsung seumur hidup. Sehingga diperlukan kurikulum yang berlansgung seumur hidup dimana pencapaian dan perolehan dibedakan berdasarkan jalur Pendidikan yaitu: formal, nonformal dan informal.

Apabila seorang pelajar Pancasila hanya mampu belajar pengetahuan dan keterampilan bekerja melalui pendidikan formal di sekolah dan informal di lembaga pelatihan. Seyogyanya  jalur penidikan informal melengkapi dengan pengembangan sikap dan karakter yang dibutuhkan dalam bekerja.

the hague

parent and student gathering on NFE Program

Preparing Students for the 21st Century: International Strategies

To boost student skill competencies school can not stand alone and put out of school practices only merely as co-curricular activities. Obtain competencies instead of school time constrain, it is also develop in the human life time.Thus, it must be consider bring back people living reality into curricula that combine between school and out of school experience whether anyone is school student either pupil of living.
Preparing Students for the 21st Century: International Strategies

Model Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan (Parenting Education)

Tiga isu pokok berkenaan dengan model pembelajaran pendidikan keorangtuaan adalah: satuan pendidikan sebagai penyelenggara program,sasaran penerima manfaat program dan muatan program yang dikemas dalam kurikulum, bahan ajar dan media, serta penilaian hasil belajar. Ketiga isu ini akan memproyeksikan kedelapan standar nasional pendidikan sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentuan umum, PP ini hanya menggarisbawahi dua jalur pendidikan yaitu formal dan nonformal. Sedangkan pendidikan informal disinggung dalam penjelasan umum berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik.

1.Satuan Pendidikan
Memperhatikan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengupas satuan pendidikan nonformal (pasal 26 ayat 4) terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim,serta satuan pendidikan yang sejenisnya. Maka pendidikan keorangtuaan dapat diselenggarakan oleh semua satuan pendidikan nonformal.
Alih-alih mengharapkan semua jenis satuan PNF menyelenggarakan program pendidikan keorangtuaan, sesungguhnya PKBM dalam perannya sebagai coordination centre for community development (Hardiyanto, 2014:13) dapat memberikan kontribusi lebih luas sebagai pangkalan dibanding sebagai satuan pendidikan. Dengan demikian, PKBM lebih memproyeksikan pada isu-isu seperti penetapan tujuan belajar, pemilihan peserta didik, pengembangan jejaring dan kemitraan, pelibatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penggalangan dana, metodologi pembelajaran, dan pengendalian dan pengelolaan (Forojalla, 1993:292-294) Sehingga,PKBM dapat dianalogikan menyerupai universitas yang memiliki berbagai fakultas-fakultas yakni satuan pendidikan yang melayani pembelajaran.

2.Penerima Manfaat
Memperhatikan kenyataan masyarakat di luar sekolah yang diproyeksikan menjadi peserta didik pendidikan keorangtuaan, maka karakteristik utama yang harus dipenuhi adalah sebagai orang tua. Kategori orang tua menurut tugas perkembangan (Kusmaryani,-) dimulai dari rentang usia 18 – 40 tahun (dewasa dini), 40 – 60 tahun (dewasa madya) dan lebih dari 60 tahun (dewasa lanjut). Tugas perkembangan orang tua ini memiliki ciri dan karakteristik khas mulai dari fisik, kognisi, emosi, sosial dan moral (Hiryanto). Dinamika kehidupan yang dihadapi dan kenyataan tugas perkembangan melahirkan konsekuensi bagi orang tua sebagai individu, bapak/ibu anak-anak mereka, termasuk sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dengan pasangan hidup, dalam keluarga, di dunia kerja,kehidupan masyarakat selain mengalami perubahan fisik (lihat table 1).

3.Muatan Program
Dengan memperhatikan tugas perkembangan orang tua, apalagi sejak ‘gelombang ketiga’ paradigm meritocracy digantikan parentocracy (Brown,1997) maka tantangan pendidikan keorangtuaan menjadi sangat mendesak dilihat dari materi dan bahan ajar.

Referensi:
Brown, Phillips. (1997) The ‘Third Wave’: Education and the Ideology of Parentocracy dalam Educatioanal: Culture,Economy, Society. Oxford: New York.
Forojalla, S.B. (1993) Educational Planning for Development. ST. Martin’s Press: New York.
Hardiyanto, Edy (2014) Kontribusi PNF dalam Penerapan Undang-Undang Desa. Andragogia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal. Volume 7 No. 1 – Juni 2014. PP-PAUDNI Regional II Semarang dan Pasca Sarjana PLS UNNES Semarang.
Hutteman, Roos, Marie Hennecke, Ulrich Orth, Anne K. Reitz, dan Jule Specht (2014) Developmental Tasks as a Framework to Study Personality Development in Adulthood and Old Age. European Association of Personality Psychology. Wiley Online Library. Available on: https://www.academia.edu/6603932/Developmental_tasks_as_a_framework_to_study_personality_development_in_adulthood_and_old_age (Wednesday, 04 February 2015:09.25)
Hiryanto (-) Masa Dewasa On-Line. Available on: http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Drs.%20Hiryanto,%20M.Si./BAB%20IX%20masa%20dewasa.pdf (Wednesday, 04 February 2015:08.25)
Kusmaryani, Rosita Endang (-) Tugas-tugas Perkembangan. On-Line. Available on: http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Rosita%20Endang%20Kusmaryani,%20M.Si./TUGAS%20%E2%80%93%20TUGAS%20%20PERKEMBANGAN.pdf (Wednesday, 04 February 2015:08.20)

Lifelong Learning: Engaging for future betterment

Preface
This year is similar as previous event five or ten years ago. Even though, this year has special meaning to us to facilitate lifelong learning. We had some experiences in vain to conduct every single policy making, policy implementations either policy evaluation.

During last three years, we find something to think about deeply as Sobhi Tawil (2012) indication that global development continues, education program relevance is strongly needed, education future perspective is a must as a global strategic on education to anticipate emerging trends.

Accordingly, we are expected in the future to smooth the progress of learning in every circumstance of Indonesian people who live in different area whether villagers, either urban peoples. From the east region in Sabang, Sumatra island to west region in Papua, from the north to the south of the country.

Learning as we seem in the near future has many functions, namely aimed to equip youth competencies. Learning also has to be synergy into multiple settings and at any time along with people living in daily practices. Those means learning has to accomplish a local context and consider diversity of learners.

Undoubtedly, learning in the early child offers golden age can be cultivate as expected, but this is not enough for the whole everyone’s living when change is assault in every corner. Change is produced by new technologies and gadgets availability. This change can be obtained from the kitchen until the living room, from example wood fire stove change became gas stove even coal stove, those requires adaptive mechanism. School population (Siagian,1961:61) has their right to accomplish the mechanism through classroom during school time activities. On the other hand, out-of-school community who leave five year or more, their right can not be neglected to answer and perform the adaptive mechanism.

In many reason, school leaver as out-of-school community are rare willing to enroll as student of certain formal school, but they are still must learn something in surrounding. Thus, school curriculum just merely offers limited learning matter rather than ‘out-of-school’ curricula. All over the world, average year of schooling adults is 5 year old and 246 million children out of school are remain at primary level of education. In the Europe, average 30.2 student attitude dislike of school either 51.6 % feel boring. These reflections bring a clear message, to capture the future better, education has emerged in life long (see figure 1).



According to the figure above, anyone can accomplish school education around 30 years old to come to an end post graduate degree, but the most people less than 20 years old are leaving the school. The rest time of some living offers opportunity to learn, and also enhance their education through informatics (Tinsley in Sandov dan Stanchev, 1988: 81).

Basically our view sees education merely attached in the school environment. This is extremely right compelling to school community but differ than out-of-school community. In fact, the whole way of live attracts a broad view of education as show in the figure 2.



Then the future will welcome us not into the school system exclusively. Compulsory basic education even higher education just merely only a part of the education system. Practically, most of our resources are spent into school business which only working with a small portion of community.  
Keep on follow the pathway
Indonesia is one of the global communities. Land, people and government are interacting one another both internally within the country either externally among other countries, see figure 3 below.



Small on the map but far on the foot, Indonesia has more than 13.000 islands consist of 33 provinces, 497 municipals/regencies, 75.244 villages. Indonesia belong to 300 ethnic groups and 680 local dialects. Those are still not represent Indonesia as 4th populated country (245.6 millions) and 6th largest country (1,826 sq km) which rural population still in the most (54%, 114 million) while urban population is only 46% (106 million). This rural population places the country on 3rd among 193 countries in the world. Indonesia also has internet user more than 13 million (rank 21 among 190 country). Unfortunately, female unemployment still reach 12.9 % above male (8.1%). Indonesia is between Australia continent and Asia continent also between Indian ocean and Pacific ocean. Honestly, Indonesia has a warm friend neighbor within south Asian countries, that is our main concern to stay collide into ASEAN.

In 2010, Indonesia population pyramid is shown on the figure 4 below.



Our density is placed on 87 among 256 countries over the world which 118.32 per sq km equal to 7.69 sq km per 1,000 people.

In 2012, Indonesia illiteracy rate remain 4.43 % (6.7 million), 5 provinces have more than an half million illiterate, 33 regencies populated by more than 50 thousand illiterate. Regrettably, 2/3 illiterate is woman (4,46 million). Indonesia reading habit rank is 57 over 65 countries according to Program for International Student Assessment (PISA,2009), while face book and twitter user place on 4th and TV viewers percentage is increasing bit by bit.

Need to revitalize
Let we put school as exclusive part of other expert discussion and we turn on to the other awesome terrain. If we can imagine school community as fishpond which has similar milkfish then we now come to the ocean consist of many different fish namely jelly fish, dolphin, tuna, mackerel, even whale. These ocean fishes are representing to out of school community member, which determine a method of catching, and post harvest production.

Not only merely school that make learning happen, people are know better Community Learning Activity Center (CLAC) (Royani,2008:93) in Indonesia called as Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), we have 10.0025 office of PKBM in 2012. Thailand around 2005 has record 6680 CLC called SoonKarnLearnRoo ChumChon at sub district level in 76 provinces and Vietnam until January 2003 has 700 CLC’s (Hardiyanto, 2010).

CLC has been a part of Asian community history and their modern living that contribute learning mode. Around us, Cina has a first CLC in Gansu, Guang Xi, famously known as 亚运村文体中心 (Ya Yun Cun Wen Ti Zhong Xin = Community Center for Sport and literacy) (Hardiyanto, 2005:9). Bangladesh named CLC as Ganokendra. Papua New Guinea ran CLC as piloting in East Sipik province. Uzbekistan has six provinces run CLC (UNESCO Bangkok, 2003:3-8). Even in Japan CLC famously known as Kominkan (SED dan ACCU, 2008:16) which has function to make community live ease to find respective education to accomplish social, academic and culture that contributes toward health improvement, conserve daily cultures and develop social welfare.

From now on, our task is to keep follow on our history pathway to make learning has its time and space along with whether global development either rural development in small scale. CLC is one of any means that provide learning as possible rather than traditional school in rural community.

Thinking about rural development is the resultant of many interacting forces. Education must be one of them – education taking many forms and touching many people (Israel:1974:14). CLC find proper contribution as learning provider engage with human capital stock both in rural and urban area. Indonesia has majority rural population (54%) still deal with :
1. CLC Institutional Quality Improvement
2. Thematic CLC linked to local resource
3. Education for Community Empowerment in Papua
4. Self Propelling Growth Communities
5. ECCE Universal through parenting education (20,42%)
6. Community Library employ, 10 in every municipal / regency (2011, 36 %)
7. CLC and LRC synergy
8. CLC Registration Number (2011, 56 %)

Furthermore, we are happy to let you know recent condition on community education program in national level as table below:



In the future, we still fight to make learning is possible as answer to capture every new challenges. Our main challenging is shown in the table 4 below.

Basic Literacy programs current achieved 6,730,682 persons and targeted 133,320 persons additional in 2013, literacy for small enterprise 144,050 persons, literacy for entrepreneur 100 institutions (2012) proposed by 20 institutions (2013), community library, piloting 6,620 institutions (2012) and more 310 institutions (2013), woman Life skill 3,000 persons (2012) increase become 7,000 persons (2013), folklore, mother and children newspaper 280 institutions (2012) added by 68 institutions (2013), common learning spot & smart house 110 institutions (2012) added by 30 institutions (2013)(Ditbindikmas,2012)

Conclusion
Lastly, we are still learning to anticipate the near future in oru community, our region, our neighbor and our global community. There is still remain any school provide our learning need, just only our need encompass our curricula for future betterment.

Just imagine, those people in the rural area that willing to capture every moment in the future and require recent learning on certain matter. None perfect answer unless we provide learning time and space ease.

By this time, as new perspective of community education emerges learning opportunity is a real business of education, as national level policy, we suggest several recommendation beneath
 NFE Program and Personnel exchanges
 Learning aids and matter reciprocations
 NFE policy study and formulations
 National Institute for NFE





References

Ditbindikmas (2012) Capaian Kinerja 2012. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Jakarta.
Hardiyanto, Edy (2005) Menurut Siapa?PKBM tidak ada di Cina?. Gita Setra: Himbauan Dari dan Untuk Lapangan. Edisi Juni 2005. Th XXIII Nomor 64.
------------ (2010). Evaluation of Model Implementation of Nonformal Education Village Management. Thesis of Development Studies. Bandung Institute of Technology.
Royani, (2008). The Role of Community Learning Activity Center (CLAC) in Establishing Network for Improving Human Development Index of Fishermen Community in Kandanghaur Sub-District, Indramayu Regency dalam Directorate of Non-formal Teacher and Education Personnel. The Greatest Achievement of Non-formal Teacher and Education Personnel. Directorate General of Quality Improvement for Teacher and Education Personnel – Ministry of National Education.
Sandov, Blagovest and Ivan Stanchev (Ed.) (1988) Children hildren in the Information Age: Opportunities for Creativity, Innovation and New Activities. Selected Papers from the Second International Conference, Sofia, Bulgaria, 19-23 May 1987. Oxford et.al.: Pergamon Press.
Siagian, S.P. (1981). Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan. Cetakan VI. Jakarta: Gunung Agung.
Oyasu, Kiichi (2007) Expanding Learning and Time Space, Systematic Resource Development and Capacity Building Presentation, Hanoi – Vietnam September 2 – 5.
Tawil, Sobhi (2012) Beyond 2015: Perspectives for the Future of Education. UNESCO
UNESCO Bangkok. (2003). CLCs Community Learning Centres. Bangkok: APPEAL.

Makna Keaksaraan Bukan sekedar Pemberdayaan

Abstrak
Pendidikan keaksaraan lekat dengan sejarah awal kehadiran negara Indonesia. Di masa ini corak pendidikan lebih kental sebagai pendekatan untuk mengembangkan kemampuan dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar.

Masyarakat yang menjadi warga belajar pendidikan keaksaraan secara simultan berhasil mereduksi akibat tuna aksara, termasuk meningkatkan derajat bangsa dan negara di percaturan negara-negara berkembang yang gencar melaksanakan pembangunan. Derajat ini ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satu parameter yang digunakan adalah derajat buta aksara (=illiteracy rate). Upaya ini pun berdampak luas hingga menyentuh ‘gengsi’ pemerintah di berbagai tingkatan untuk menyerap anggaran, bahkan secara politis berpengaruh pada kelangsungan jabatan seorang pejabat di daerah.
Kedua masa di atas telah berlalu, begitu pula dengan IPM yang tidak lagi melirik buta aksara sebagai parameter pendidikan.

Tuntutan yang ada sekarang dan di masa depan adalah menempatakan keaksaraan sebagai kemampuan mencari informasi, secara kritis mengolah, menilai dan mengelolanya (dalam dunia digital) untuk kebermaknaan bagi dirinya dan berbagi dengan orang lain. Termasuk makna keaksaraan sebagai wujud dasar peningkatan kapasitas to revolution, reform, maintenance dan conservation pengetahuan yang telah dimiliki seseorang baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.

Peningkatan kapasitas keaksaraan ini dapat diarahkan pada kecakapan interpersonal seperti berkomunikasi dan mengutarakan pendapat, beragumentasi, mengenali dan mengelola perbedaan pendapat, menyimak dan menyimpulkan pendapatan umum. Kecakapan interpersonal yang telah dikuasai perlu didukung oleh kecakapan management seperti berinteraksi, mendelegasikan, menerima tanggung jawab, belajar dari pengalaman, saling mengambil hikmah dari masalah hidup satu sama lain, mengendalikan tindakan yang tidak diharapkan, mengembangkan tanggapan positif.


Pengantar
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan keaksaraan berkenaan erat dengan pengetahuan dan kemampuan dasar budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat (Pasal 4 Ayat 5). Pendidikan ini pada masa kemerdekaan dikenal dengan ‘kursus ABC’, kemudian pada tahun 1964 dinamakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH), tahun 1978 dikemas menjadi program kelompok belajar (Kejar) Paket A dan sesudah itu tahun 1995 menjadi Keaksaraan Fungsional (KF).

Pendidikan keaksaraan fungsional lebih dikenal sebagai pendekatan untuk mengembangkan kemampuan dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2002:1-3).

Pendidikan keaksaraan ini merupakan ‘gengsi’ pemerintah di berbagai tingkatan untuk menyerap anggaran, bahkan ternyata semakin memiliki muatan politis setelah derajat melek aksara menjadi salah satu parameter utama keberhasilan pembangunan daerah diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

Tulisan ini hendak menawarkan pemikiran atas pendidikan keaksaraan berdasarkan gerak dinamika pembangunan. Kita pahami bersama Penbangunan itu sendiri merupakan instrumen yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tentu saja, tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ini tidak berkorelasi langsung dengan pencapaian derajat tertentu dalam kecakapan membaca, menulis dan menghitung. Melainkan lebih dari itu, tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memberikan harapan pemanfaatan kemampuan keaksaraan sebagai kapasitas pribadi yang bisa dioptimalkan dalam menopang laju pembangunan.

Pendidikan Keaksaraan sebagai Pengembangan Kapasitas
Mewacanakan pembangunan bangsa dan negara yang ditandai oleh daya saing manusia tidak lepas dari sumbangan bidang pendidikan dan latihan yang memainkan peranan dalam perubahan sosial dan ekonomi.

Pendidikan dan latihan ini termasuk pendidikan keaksaraan diartikan sebagai bagian spectrum kegiatan Human Resource Development (OECD,1989:3). Sehingga makna keaksaraan menurut Thomas Friedman telah berkembang menjadi kemampuan mencari informasi, secara kritis mengolah, menilai dan mengelolanya (dalam dunia digital) untuk kebermaknaan bagi dirinya dan berbagi dengan orang lain. Sehingga dapat dibedakan keaksaraan dasar dan keaksaraan keluarga termasuk keaksaraan usaha mandiri (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009a:29). Pendidikan keaksaraan ini dapat mewakili kebutuhan revolution, reform, maintenance dan conservation (Jones, 1988:47). Pemenuhan keempat kebutuhan pendidikan keaksaraan ini dapat mewakili upaya mewujudkan ciri individu berdaya:
1. Dapat mengandalkan diri untuk memulai suatu kegiatan dengan menggunakan potensi (kemampuan, keterampilan, hasrat, pengetahuan) dalam diri.
2. Tidak bergantung pada orang lain, lingkungan atau pihak lain untuk memberikan fasilitas bagi dirinya dalam melaksanakan kegiatannya.
3. Memiliki optimism dan motivasi internal dalam beraktivitas.
4. Memberikan inspirasi dan motivasi pada orang lain untuk berperilaku positif
5. Menghargai hak-hak orang lain dan memberikan peluang untuk berkembang bagi orang lain.
6. Tidak cemas pada kegagalan dan dapat melihat makna/hikmah dari setiap peristiwa, serta bertindak konsturktif dalam meyikapi kegagalan.
7. Selalu mengembangkan dirinya dan belajar sepanjang hayat.
8. Merasa mempunyai pilihan dalam hidupnya, dan dapat mengendalikan lingkungan, jadi bukan lingkungan yang mengendalikannya.
9. Memiliki alternative/solusi.
10. Berpikir positif dalam menjalani hidup.
11. Merasa nyaman dan bahagia dengan keberadaan dirinya.

Dengan melihat sasaran pendidikan keaksaraan pada akhir Agustus 2008 yang mencapai 10,16 juta orang (6,22 persen). Angka ini menunjukkan jumlah penduduk buta huruf yang ternyata 65 persen adalah wanita (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009b:16). Sedangkan menurut BPS pada tahun 2009 proporsi angka melek huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas mencapai 93,05 persen.

Besaran jumlah sasaran pendidikan keaksaraan versi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2008 tidak menetapkan umur, sementara BPS tahun 2009 menetapkan proporsi angkat butu huruf di atas usia 10 tahun mencapai 6,95 persen. Andaikata jumlah ini adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas, maka kalkulasi sederhana dengan memperhatikan laju pengurangan penduduk per tahun secara normal sebesar 10 persen. Jumlah sasaran buta aksara ini akan mencapai titik nol pada sepuluh tahun mendatang.

Apabila hendak mencapai tujuan MDG pada tahun 2015, strategi pendidikan keaksaraan yang tepat adalah dengan melipat gandakan proporsi pencapaian program menjadi 20 persen per tahun. Hal ini bila diasumsikan semua bagian yang berkorelasi terhadap pengurangan penduduk buta aksara berlangsung normal. Untuk itu penyelenggaraan keaksaraan Paket A dengan menekankan revolusi dan reformasi cara belajar untuk mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dapat ditempuh sebagai program unggulan. Sedangkan keaksaraan fungsional menjadi program andalan dalam upaya pemeliharaan dan konservasi kecakapan keaksaraan sesuai bidang kehidupan dan pekerjaan peserta didik.

Kesimpulan
Sebagai sasaran antara pembangunan sumber daya manusia, maka pengembangan program keaksaraan menempatkan prioritas pada pencapaian sasaran MDG’s tahun 2015. Pencapaian ini tentu dengan tidak melupakan sasaran jangka panjang sebagai bagian peningkatan kapasitas perseorangan warga masyarakat.

Peningkatan kapasitas keaksaraan ini dapat diarahkan pada kecakapan interpersonal seperti berkomunikasi dan mengutarakan pendapat, beragumentasi, mengenali dan mengelola perbedaan pendapat, menyimak dan menyimpulkan pendapatan umum. Kecakapan interpersonal yang telah dikuasai perlu didukung oleh kecakapan management seperti berinteraksi, mendelegasikan, menerima tanggung jawab, belajar dari pengalaman, saling mengambil hikmah dari masalah hidup satu sama lain, mengendalikan tindakan yang tidak diharapkan, mengembangkan tanggapan positif.

Sehingga rancang bangun pendidikan keaksaraan yang memiliki dimensi pemberdayaan menawarkan nilai dan harapan baru, pencapaian tujuan berdasarkan visi, mengelola kemitraan di sekitar, serta secara kreatif menciptakan peluang untuk berprestasi.

Referensi
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. (2002) Keaksaraan Fungsional: Buku Pegangan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional. Bandung: Proyek Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (2009a). Mereka diarahkan pada Pendidikan Kesetaraan Integrasi Keterampilan. Warta PNFI: Agenda. Volume 77. Edisi X Tahun 2009.

------------ (2009b). Pemerintah Optimis Turunkan Buta Aksara. Warta PNFI: Sajian Utama. Volume 76. Edisi IX Tahun 2009.

Direktorat Pendidikan Masyarakat. (2009). Berkualitas Karena Aksara dalam Utama - Aksara: Media Komunitas Pendidikan Keaksaraan NO. 16. THN IV. Edisi Januari – Februari 2009.

OECD. (1989). Education and The Economy in Changing Society. Report on Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) on Intergovernmental Conference, Paris, March 16-18, 1988. Paris: OECD

Jones, David. (1988). Adult Education and Cultural Development. New York dan London: Routledge.

Disampaikan pada Seminar International Pendidikan Non Formal, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah – Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 29 November 2010.

Kontak Email: e.hardiyanto@yahoo.co.id.

Menyongsong KLA di Kabupaten Sukabumi*)

Ujicoba Kabupaten Layak Anak di 28 wilayah yang diinisiasi oleh Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) selama tahun 2011 ternyata belum menyentuh Kabupaten Sukabumi. Padahal, tetangga dekat yakni Kota Sukabumi telah mencatatkan diri sebagai sebagai salah satu kota ujicoba program yang dikawal oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian PP dan PA. Bahkan Kota Sukabumi, mencatatkan diri sebagai penerima penghargaan KLA kategori madya, sekaligus menempatkan ‘kota moci’ ini, satu-satunya kota dan Kabupaten di Jabar yang mendapat penghargaan di tahun 2011 yang memusatkan perhatian pada perawatan, kesehatan dan keselamatan anak sejak kandungan ini. Kabupaten Sukabumi dengan wilayah delapan puluh kali luas Kota Sukabumi tidak dapat cukup berdiam diri apalagi sekedar menjadi pelengkap penderita padahal potensi sumber daya alam dan manusia di kabupaten yang akan memperingati hari jadi 1 oktober ini sangat melimpah dan berpotensi ekonomis. Perhatikan saat libur panjang seperti idul fitri kemarin, dalam lima tahun terakhir titik kemacetan hampir dijumpai di sepanjang jalan ke pelabuhan ratu. Menjadikan Kabupaten Sukabumi dengan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak bukan hanya mimpi yang mustahil diraih, apabila pemerintah, swasta dan masyarakat menyadari upaya pembangunan berbasis hak anak yang dikembangkan berdasarkan prinsip: tata kelola pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan dan supremasi hukum; non-diskriminasi, kepentingan anak sebagai prioritas kebijakan, menjamin kelangsungan hidup anak dan kesempatan bagi anak menyatakan kebebasan berpendapat. Untuk mendapatkan predikat KLA, Kabupaten Sukabumi cukup memperhatikan dua indikator yaitu penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Penguatan kelembagaan sebagai indikator pertama dicapai melalui perundangan dan kebijakan pemenuhan hak anak, alokasi anggaran yang sesuai, kegiatan forum anak dan kelompok anak lain, ketersediaan data anak, pengelola KLA, keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk indikator kedua cukup memenuhi hak sipil dan kebebasan, ketersediaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Hak anak yang berusia kurang dari delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan ini merupakan bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Setiap klaster hak anak ini memiliki indikator yang berbeda unutk setiap kategori. Jawaban atas waktu Kabupaten Sukabumi pantas menjadi Kabuapten Layak Anak berada di pundak setiap orang yang menjadi warga di daerah yang beribukota di palabuan ratu ini. Bukan hanya pemerintah sendiri yang bisa menjawab, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi Kota Layak Anak, mungkin satu, dua, tiga tahun atau bahkan lima tahun saat merayakan hari jadi kabupaten ke-72 lagi. Namun demikian mari kita menjadikan Kabupaten Sukabumi Layak Anak. *) Gagasan Awal NUMULUS, Sabtu, 1 Sept 2012

Hikmah dari Nganjuk

Pembunuhan Berantai di nganjuk begitu topik yang dihantarkan Apa Kabar Indonesia (AKI) Pagi di akhir pekan (18/2) ini. Acara ini dipandu oleh dua orang anchor, Pramita Andinii dan Abraham Silaban, anchor yang disebut terakhir ternyata tidak berada dalam daftar list website tv swasta tersebut.

M sebagai pelaku yang menyimpang dan dikriminalkan, pada saat awal merupakan pribadi normal yang menyukai wanita. Interaksi di luar sekolah dengan 'media belajar' ternyata mengajarkan dan menghantarkan disorientasi seksual sehingga menyukai sesama jenis seorang pendidik formal bidang studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang juga adalah majikan tempat M bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Penggalan wawancara yang menyoroti kasus ‘M’ di Jawa timur ini menghadirkan dua nara sumber; psikolog Tika Bisono dan kriminolog Erlangga Masdiana. Kedua narasumber memang menyoroti fenomena perilaku menyimpang pelaku yang 'ngerjain' pesaing cinta sesama jenis dengan racun tikus. Korban pekerjaan pelaku mencapai lima belas orang dan empat diantaranya meninggal. Tika Bisono dengan fasih menegaskan peran dan fungsi BK (Bimbingan Karir, pen) di sekolah yang dianggap menawarkan solusi atas penyimpangan perilaku kriminal. Sedangkan Erlangga Masdiana begitu yakin dengan ‘cultivation effect’ akibat interaksi manusia dengan media.

Kedua narasumber AKI ini hampir melupakan kenyataan pembentukan perilaku dalam dua locus pendidikan antara seseorang sebagai anggota school community dan out of school community. Bahkan interaksi keduanya seperti dipenggal tanpa korelasi dan dianggap tidak menjadikan sebagai sebuah kontinum. Meskipun di akhir, Tika Bisono menyoroti peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan majelis taklim untuk lebih berpean menangkal dan mencegah penyimpangan perilaku. Namun psikolog tersebut tak menawarkan bentuk nyata ‘kondisi belajar’ di luar sekolah yang mustajab.

Beragam kejadian perilaku menyimpang terutama kriminal hingga teroris dapat dipahami sebagai masalah pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya mencakup kegiatan formal di sekolah belaka dimana perhatian pemerintah dan masyarakat menjadikan pengelolaan pendidikan formal sebagai anak emas dibandingkan dengan pengelolaan kegiatan pendidikan di luar sekolah (baik nonformal maupun informal).

Untuk melihat jelas ketimpangan perhatian terhadap pendidikan di luar sekolah ini, dapat dilihat dari keberadaan tanggung pengelolaan pendidikan, baik dari sisi struktur organisasi, anggaran hingga jumlah personil yang dilibatkan. Belum lagi jika hendak ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan penghargaan dan reward bagi pengelola dan pendidik di luar sekolah.

Jika kemudian gejolak dan dinamika hasil belajar masyarakat berada di jalan yang menyimpang dan ‘out of design’ berdasarkan nilai dan etika. Dapat saja ini dipahami di awal sebagai ‘lampu kuning’ untuk mengkaji kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya mengedepankan sasaran scholastic formal. Dengan keterbatasan rentang waktu seseorang sebagai pribadi maupun anggota masyarakat menjalani kehidupan di sekolah. Maka kedudukan dan potensi situasi pendidikan di luar sekolah harus mulai diperhatikan, dibenahi dan dibangun lebih baik.

Tulisan lain dapat dilihat di: http://www.kompasiana.com/e.hardiyanto

Pendidikan Masyarakat di Luar Sekolah, apa kabar?

Di tengah geliat dinamika peningkatan dan penyesuaian kapasitas masyarakat baik individu maupun komunal. Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah (out of school community) nampak berbanding negatif dengan keberadaan institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan yang dikenal dengan pendidikan nonformal dan informal sekarang ini. Institusi pemerintah di tingkat pusat yang membantu mentri pendidikan untuk urusan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah ini sekarang dinamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, (Pendidikan) Nonformal dan Informal (PAUDNI), Kementrian Pendidikan Nasional.

Sejarah awal institusi yang menaungi bidang pendidikan di masyarakat selain pendidikan formal di sekolah ini bermula dari pembentukan Departemen Pendidikan Masyarakat tanggal 1 Juni 1946. Departemen ini merupakan unit kementrian pendidikan saat itu yang bertanggung jawab dalam memenuhi tiga kebutuhan, yaitu: pemberantasan buta huruf, penyelenggaraan kursus keterampilan dan pengembangan perpustakaan masyarakat. Ketiga kebutuhan ini merupakan prioritas utama yang dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Seperti disadari saat itu, pencapaian pendidikan dasar seperti kecakapan baca-tulis-hitung, begitu juga keterampilan ‘kerja’ kebanyakan masyarakat masih sangat rendah. Sedangkan perpustakaan sebagai ‘lumbung pengetahuan’ diharapkan mampu menyegarkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat setiap saat.

Selama sepuluh tahun terakhir, perubahan semakin tidak dapat dihindari terhadap institusi yang mengelola pendidikan di masyarakat ini. Ketika kabinet pembangunan era orde baru, tanggung jawab pendidikan di masyarakat yang dinamakan pendidikan luar sekolah (PLS) berada satu atap dengan kegiatan pemberdayaan pemuda dan pendidikan olah raga yakni di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (PLSPO).

Di awal era reformasi, pengelolaan PLS dipisahkan dari pemberdayaan pemuda dan pendidikan olah raga sejalan dengan penetapan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga. Bahkan tidak cukup itu saja, sejalan dengan pemberlakukan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) penggunaan nama PLS pun disesuaikan menjadi pendidikan nonformal (PNF) termasuk Informal, maka kemudian resmi ditetapkan Dirjen Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI).

Perkembangan berikutnya dalam satu tahun terakhir, masih didasari oleh UU Sisdiknas yang sama, Dirjen PNFI sebagai institusi pemerintah yang mengelola sumber daya, personil dan anggaran termasuk menyusun kebijakan PNF kembali disesuaikan menjadi Ditjen PAUDNI. Perubahan ini ditengarai sebagai perujudan prioritas dan keinginan pemerintah untuk urusan PNF agar lebih fokus pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Kenyataan di masyarakat pada saat awal kelahiran Ditjen PAUDNI ini, hampir semua tenaga akademisi, praktisi dan personil PNF getol dengan penuh semangat mengusung dan menggerakkan beragam program PAUD, berbeda dengan urusan pendidikan nonformal dan informal.

Padahal apabila melihat muatan UU Sisdiknas terutama kategori pendidikan nonformal secara khusus, terdapat jelas delapan kategori yaitu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Semua itu, tidak termasuk satu kategori pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sehingga apabila sekarang ditetapkan PAUDNI, sebagian masyarakat menduga, siapa tahu kelak di kemudian hari akan dijumpai dirjen pendidikan kecakapan hidup nonformal dan informal (PKHNI), pendidikan kepemudaan nonformal dan informal (PKNI), pendidikan pemberdayaan perempuan nonformal dan informal (P3NI), pendidikan keaksaraan nonformal dan informal (PakNI), pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja nonformal dan informal (PKPKNI), serta pendidikan kesetaraan nonformal dan informal (PSNI).
Nampak bahwa pengelolaan pendidikan masyarakat di luar sekolah masih belum optimal setidaknya masih dirasakan ada kesan pertarungan politis yang melatarbelakangi kepentingan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilihat dari dua paradigma pendidikan formal scholastic dengan paradigma hakekat pendidikan seumur hidup.

Kewajiban belajar merupakan salah satu dari ujud nyata dan bukan tujuan dari Education for All (EFA) itu sendiri. Sehingga tugas pemerintah belum selesai sekalipun telah menuntaskan kewajiban pendidikan dasar sembilan tahun bagi seluruh rakyatnya. Serupa dengan pencapaian derajat keaksaraan masyarakat, tugas pemerintah untuk membebaskan ‘illiteracy’ belum berakhir sekalipun derajat melek huruf ini sudah tidak digunakan sebagai variabel dalam kalkulasi indeks pendidikan dalam laporan tahunan badan PBB untuk pembangunan atau UNDP. Laporan tahunan ini mengurutkan seluruh negara berdasarkan peringkat indeks pembangunan manusia, dan sejak tahun 2010 tidak lagi menghitung angka melek huruf suatu negara.

Spektrum pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah mencakup hampir seluruh segi pengembangan kapasitas seseorang dan masyarakat secara massal. Kapasitas ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan sepanjang seseorang menjalani kehidupan serta berinteraksi di tengah masyarakat. Ternyata pula, spektrum pendidikan bagi masyarakat ini memiliki kemasan beragam mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, hingga konseling dimana menyediakan ruang interaksi pembelajaran antara sumber belajar dan peserta belajar.

Relasi pembelajaran yang dialami oleh masyarakat di luar sekolah mencakup proses yang direncanakan secara sengaja oleh nara sumber termasuk provider, sebagaimana kegiatan pendidikan pada umumnya yang juga didasari kesengajaan peserta untuk belajar. Akan tetapi, sering pula relasi pembelajaran ini menyediakan kesempatan yang tidak disengaja oleh peserta belajar, seperti dalam contoh: kampanye tertib lalu lintas, promosi produk baru hingga sosialisasi kebijakan publik, dimana peserta tidak menyadari keterlibatan sejak awal, berbeda dengan keterlibatan peserta dalam kursus atau pelatihan yang secara sadar dan sengaja dipilih.

Spektrum yang ditawarkan oleh relasi pembelajaran serta urgensi kebutuhan muatan belajar masyarakat di luar sekolah telah menciptakan dukungan dimensi pelaku dan penyedia pendidikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah perlu melibatkan pelaku sekaligus institusi penyelenggara baik itu lembaga masyarakat, lembaga pemerintah hingga lembaga swasta.

Dalam menyikapi masalah pelaksanaan dan dukungan praktek pendidikan di masyarakat luar sekolah, sudah tepat jika dapat ditetapkan regulator, eksekutor dan provider dengan menyederhanakan dan merampingkan duplikasi peran institusi yang berkepentingan untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kecakapan dan sikap baru. Dan jika benar, urgensi peningkatan kapasitas diri seseorang dan masyarakat secara komunal adalah tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan dan bukan hanya praktek formal di sekolah semata. Maka, penghargaan yang sangat tinggi diberikan jika kesadaran untuk mendidik masyarakat di luar sekolah menjadi keprihatinan akademisi, dan praktisi yang menggeluti paradigma formal scholastic.

Standar Kompetensi VS Kompetensi Dasar

Sudah sejak lama saya dipancing untuk membandingkan makna dan mempertanyakan lebih lanjut kata; standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Kedua kata ini muncul seiring dengan penggunaan Kurikulum 2004 di tataran pendidikan terutama jalur formal di sekolah. Di kemudian hari praktek jalur pendidikan nonformal mengadopsi dua kata tersebut.

Alih-alih mengumpulkan referensi dan jawaban atas penggunaan SK dan KD, ternyata jawaban yang diinginkan tidak kunjung datang. Penggunaan kedua kata tersebut semakin meluas dan dianggap turunan penyempurnaan atas kekurangan Kurikulum 1974. Penyempurnaan tersebut di kalangan pendidik terutama jalur formal adalah penyesuaian istilah Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK). SK merupakan padanan TIU dan KD merupakan padanan TIK. Asal muasal pemilihan padanan baru dari TIU dan TIK ini hanya institusi yang mengembangkan dan menyusun kurikulum pendidikan nasional yang lebih tahu, dan ini bukan merupakan perhatian di sini.

Judul tulisan ini sengaja mempertentangkan atau lebih tepat mempertanyakan SK dengan KD sebagaimana gagasan yang selalu melintas di benak, dimaksudkan selain menyakini kejelasan makna juga untuk turut menyumbangkan sedikit perhatian bagi praktek pendidikan di bumi pertiwi.

Membalik-balik lembaran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan Balai Pustaka, kompetensi dituliskan sebagai kata benda yang menunjukkan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Sementara kata sifat dari kompetensi adalah kompeten yang memiliki arti: 1. Cakap (mengetahui); 2. Berwenang; berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu. Penggunaan kata kompetensi dalam kurikulum dan turunannya termasuk Rencana Program Pembelajaran (RPP, dulu dikenal dengan Satuan Pelajaran) memang bisa dipahami jika hendak menunjukkan tujuan setiap akhir pembelajaran adalah menjadikan peserta didik kompeten.

Giliran pemakaian kata standar pada SK dan dasar pada KD, saya sedikit mengernyitkan kening. Standar sebagai kata benda dalam KBBI memiliki dua kategori dan kategori kedua yang mewakili makna dan sesuai dengan maksud penulisan ini. Kata standar menunjuk pada ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sementara dari sepuluh makna kata dasar sebagai kata benda, salah satu menunjukkan arti alas; fundamen yang berarti dalah patokan juga.

Standar adalah kata yang merujuk pada ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, lihat juga arti patokan dalam KBBI. Sehingga standar yang berarti juga baku yang merujuk sebagai dasar; acuan; fundamen atau landasan. Oleh karena itu, standar kompetensi pada hakekatnya dalam konteks kegiatan belajar mengajar adalah dasar termasuk acuan hasil belajar peserta didik. Lalu mengapa tidak dinamakan kompetensi standar?

Kalau melihat struktur pembentukan kata Bahasa Indonesia Diterangkan Menerangkan (DM) maka penulisan kompetensi standar adalah lebih sesuai dan tepat bandingkan dengan penulisan kompetensi dasar dan bukan dasar kompetensi.

Sambil berharap pendidikan mengejawantahkan tujuan berbangsa dan bernegara, saya berpikir apakah kerancuan makna dalam memilih dan menempatkan kata SK dan KD adalah bagian kisruh pendidikan di tanah air?

Hikmah Hari Keluarga

Sejak tiga hari menjelang perayaan hari keluarga, puluhan spanduk berwarna putih dan logo BKKBN berwarna biru dipasang di kedua sisi jalan menyambut kedatangan setiap orang sekitar satu kilometer menjelang kota Lembang di bagian utara Bandung. Tentu saja, kemeriahan ini sengaja diadakan terutama untuk menyambut tamu undangan Hari Keluarga ke-18 tahun 2011.

Mendekati perayaan puncak hari keluarga, kepadatan arus lalu lintas semakin bertambah bahkan hingga sabtu malam sekitar pukul sepuluh kendaraan tamu belum berkurang menyesak sepanjang dua jalur jalan yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Subang. Jalan ini saat pergantian hari menjelang dini hari tetap riuh, apalagi jalan ini di saat normal merupakan lintasan ‘rolling’ biker kota Bandung. Penjual penganan ringan dan makanan berat lain seolah mendapat limpahan rizki sepanjang malam.

Ketika minggu beranjak siang, jalan menuju utara kota Bandung ini kembali padat, menjelang tengah hari volume kendaraan roda empat yang melintas tidak sebanding dengan kapasitas jalan sepanjang 15 KM. Mulai dari terminal Ledeng yang bertepatan di pintu gerbang UPI (dulu IKIP Bandung) kendaraan roda empat merayap padat. Jalur alternatif ke arah Lembang melalui Desa – Wisata Bunga – Cihideung tak berdaya menyerap limpahan sejumlah kendaraan berplat nomor dari luar kota dengan varian rata-rata di atas 1.800 cc, baik sedan atau pun MPV.

Kepadatan arus kendaraan ke utara ini hampir tidak pernah dijumpai pada hari kerja biasa termasuk akhir pekan. Kepadatan arus tiga hari menjelang hari keluarga ini hanya dapat diimbangi oleh kepadatan di saat hari lebaran dan tahun baru, dimana waktu tempuh mencapai 3-4 kali waktu normal. Bagi pengguna roda dua, kepadatan arus kendaraan roda empat ini harus ditembus dengan keterampilan manuver memilih ruang kosong di antara antrian mobil dari beragam merek hampir semua merupakan keluaran lima tahun terakhir.

Sejak pintu gerbang masuk utama UPI selepas daerah panorama, pengendara roda dua saja tak bisa bergerak bebas, jalur jalan dari bawah ke atas oleh pengemudi mobil dibuat melebar hingga empat alur hingga pintu gerbang belakang UPI. Selepas pertigaan Sersan Bajuri, bukan hanya pengendara roda dua, pengemudi roda empat pun berebut ruang kosong seperti bahu jalan sehingga di beberapa titik ruas jalan menjadi dua alur. Kepadatan ditambah oleh kendaraan yang melintas dan menyeberang baik masuk maupun ke luar dari sejumlah tempat di pinggir jalan setia budi sampai batas kota. Selepas batas kota pun, kepadatan terus merambat hingga lembang, sejumlah kendaraan besar seperti truk dari lembang harus dialihkan petugas kepolisian menggunakan jalan alternatif.

Magnitude dari peringatan hari keluarga ini tidak hanya kemacetan panjang, lama jarak tempuh Bandung – Lembang, atau puluhan kibaran baliho. Ketiganya secara ekonomis dapat dikalkulasi dan memberikan kontribusi atas omzet perniagaan, belum termasuk meningkatkan tingkat hunian hotel di kawasan bandung dan lembang sebagai tuan tumah. Perhelatan tingkat nasional seperti ini dapat meningkatkan dinamika ekonomi suatu daerah, karena hampir semua perhatian dan tenaga difokuskan dalam mendukung kelancaran dan mengusung citra penyelenggara. Akan tetapi, setelah perhelatan berakhir semua perhatian dan energi yang telah dicurahkan ibarat mencapai titik kulminasi berangsur menurun.

Kebijakan dan upaya memantapkan program kependudukan dan keluarga berencana nasional tidak berakhir seiring perhelatan usai. Tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai keluarga harapan bangsa tidak dapat diserahkan pada mekanisme ‘balikan’ seiring kepadatan kendaraan yang berkurang setelah sejumlah rangkaian kegiatan menjelang hari keluarga ini ditutup.

Sebagian pengguna jalan yang merasakan dampak kepadatan lalu lintas akibat keramaian menjelang peringatan hari keluarga, hanya sempat berpikir apakah kemacetan ini akan semakin sering dialami atau cukup sekali ini? Sebagai keluarga kecil, apakah kebahagiaan dalam menggunakan jalan tanpa macet akan menjadi kenyataan dalam lima tahun? Dan kapan kesejahteraan dapat diraih sebelum harapan sebagai keluarga Indonesia dipenuhi? Bagi orang awam, saya belum memperoleh hikmah pembelajaran dari rangkaian peringatan menjelang hari keluarga tahun 2011.

Pendidikan dalam dinamika Pembangunan

Secara umum pembangunan itu sendiri multifaced – terdapat banyak wajah dan dimensi (Pranoto,2007:10). Sehingga pembangunan bukan hanya berkaitan dengan pengembangan fisik atau saran dan prasarana, melainkan juga nonfisik, seperti mentalitas, pandangan kolektif masyarakat, dan seterusnya. Keadaan ini tidak mengenal besar atau kecil cakupan daerah, jauh maupun dekat, begitu pula dengan pembangunan di wilayah perdesaan. Pembangunan perdesaan seperti disampaikan Barbara Baird Israel (1974:14) is the resultant of many interacting forces. Education must be one of them – education taking many forms and touching many people. Pendidikan yang diperlukan bagi pembangunan tidak terkecuali bagi pelaksanaan di perdesaan adalah berorientasi pada ‘hard competence’ dan ‘soft competence’ (Cynthia, Gafur dan Dedi, 2008:12) berorientasi pada pengetahuan, ketrampilan dan keahlian, juga memperhatikan inisiatif, kreativitas dan inovasi.

Sementara itu pula teori pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja,1984:44) memandang peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci kemajuan ekonomi dan kestabilan social yang memberikan implikasi peningkatan ’human capital stock” dengan mengambil prioritas kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi. Perbaikan mutu SDM akan menumbuhkan inisiatif-inisiatif dan sikap kewirausahaan yang turut menumbuhkan pula lapangan-lapangan kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan meningkat. Lebih lanjut pandangan Tom Wylie (O’Hagan, 1999:181) having human capital is what makes the difference and the way to increase the stock of a country’s intellectual and skill assets is to improve education. Begitu pula Conny Semiawan (1993:16) menekankan kepentingan human capital formation atau Djudju Sudjana (1991:18) human development and creative planning approach.

Memperhatikan unsur-unsur struktur perdesaan progesif (Wirjomidjojo dan Sudjanadi, 1974:10-11) yang meliputi market towns, jalan-jalan perdesaan, local verification trials, penyuluhan dan fasilitas kredit. Semua itu mempersyaratkan (Mangunwijaya,1985:8-9) bukan hanya sekedar memenuhi jumlah penduduk berpendidikan dasar, pemberantasan buta huruf, melainkan juga mengembangkan daya saing dan penguasaan sains dan teknologi, dan (Shane,1984:82-83) memenuhi ketrampilan disebabkan timbulnya teknososial baru. Bahkan menurut Mintorogo dan Sedarmayanti (1992:14) diperlukan juga self integrity, intellegence, appearance, health, skill, knowledge, emotional control, attitude, character and role. Sehingga sejak lama menurut Rogers A. Kaufman (1972:10) the product of education is no less than the achievement of these minimal skills, knowledges, and attitudes. The behavior and achievements of learners as they function as citizens determines whether the product has been achieved. Jika pendidikan formal di sekolah memiliki kendala dalam membangun peran yang diperlukan oleh masyarakat, terdapat other modes of education (Hagan,1999:4) seperti Community Education or out-of-school education that aim to provide illiterate adults, to assist working adults to be more productive in their business, and to reduce the development discrepancies between urban and rural areas (Djojonegoro,1997:153-154).

Pendidikan manakala diartikan Ki Hajar Dewantara (Saefudin dan Solahudin, 2009:32) sebagai upaya tuntunan agar segala kekuatan yang ada dalam kehidupan seseorang itu menjadi sumber kebahagiaan dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, pembangunan perdesaan berkenaan dengan modernisasi perdesaan (Schoorl, 1982:242) yang mementingkan perubahan sistem budaya, cita-cita dan pola perbuatan tradisional dan lembaga yang ada memerlukan tambahnya kontak, informasi dan kemampuan penyerapan. Dengan kata lain menurut W. Edwards Deming (1986:466) supply of knowledge in any field can be increased by education. Sistem budaya, cita-cita dan pola perbuatan baru merupakan muatan dari pendidikan yang memiliki sumbangan besar dalam menjembatani antara potensi masyarakat perdesaan dalam menyerap perubahan dan melakukan penyesuaian diri.
Di lain pihak, tugas pembangunan adalah menyelenggarakan perubahan (Bryan dan Luoise, 1987:139). Sehingga proses pembangunan yang diselenggarakan di wilayah perdesaan misalnya melibatkan berbagai dimensi di dalam masyarakat dan perubahan di dalamnya. Perubahan di mana pun dan dalam dimensi apa pun pasti akan menghadirkan implikasi-implikasi tertentu diikuti benturan nilai lama dan nilai baru (Shahab,2007:5). Untuk itu menurut Zubaedi dalam mencermati dimensi-dimensi perubahan sosial pada masyarakat perdesaan perlu dibangun penyesuaian diri dari anggota suatu masyarakat secara penuh kesadaran sehingga lahir social change, cultural change, sociocultural adaptation and adjustment yang menjadi bagian dari perubahan kebudayaan secara umum yang mencakup kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi (Shahab, 2007:9).

Pendidikan sebagai salah satu moda pembangun kesadaran bagi anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tidak saja mengandalkan upaya formal seperti sekolah, melainkan juga perlu melibatkan pendidikan nonformal. Pertimbangan ini menjadi krusial setelah menyadari perubahan di tengah masyarakat bersifat continuum, dan penyesuaian diri terhadap perubahan membutuhkan upaya perluasan waktu dan tempat belajar tidak berlangsung ketika seseorang menjadi 'school population'.
Karakteristik yang dicirikan dan dipahami sebagai masyarakat perdesaan harus mampu dilengkapi dengan upaya tuntunan agar upaya, hasil pembangunan dan proyeksi perubahan yang diperkirakan dapat memberikan manfaat serta keuntungan positif. Oleh karena itu, selama berlangsung pembangunan dan perubahan dalam masyarakat perdesaan, tuntunan peran dan kedudukan yang dikemas dalam upaya pendidikan adalah mutlak diperlukan; bukan pendidikan formal semata, melainkan upaya pendidikan masyarakat. Banyak istilah dan batasan yang memiliki arti sepadan seperti pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, pendidikan berkelanjutan.

Below are some comments on Show-And-Tell Time: He's promised to bring change to Washington, but does Obama's calculus include D.C.'s awful schools? Written By Evan Thomas and Pat Wingert | NEWSWEEK Published Nov 22, 2008 From the magazine issue dated Dec 1, 2008
Original article please visit: http://www.newsweek.com/id/170362

These comments are intended to figure out whether school education either school teacher in USA are still facing problematic that required proper solution delivered by Obama's cabinet. That so, we can learn similar case within Indonesian School Education environment.

Posted By: thinker09 @ 01/11/2009 7:47:50 PM
Professions demand proof of knowledge; teaching does not. Once a teacher gets past "registration" teh tenure system is applied.
As a pre-service teacher educator, I'll tell you that even with all the "research" that goes on in education, the real trick is helping children become self-directed learners and moving "authoritive, controlling and power-seeking" teachers to the sidelines. Most researchers rivet on teachers because there is a the notion that a child cannot teach him/herself. I've seen 4 year olds teach themselves to read and to perform multi-digit division. I've seen children, working in the right conditions teach themselves an entire year's curriculum in 10 weeks; however the well-prepared adult on hand only guided interactions and showed students how to interpret natural feedback. This adult didn't relay on power, authority or control. The educator aided the child to teach him or herself. Schooling systems and processes have over-complicated the most innate homo sapien sapien traits - to observe, to symbolize, to abstract the event or findings and to apply them later--to learn.
Most children are natural learners and need little else than an intellectually-emotionally supportive and trusted environment. When adults start treating children like "knowledge entrepreneurs" (entrepreneur as defined by Robert W. MacDonald, the children can and will build their own human capital/capabilities. When textbooks and "cutsey, child-fun" websites and activities are replaced by authentic/practical items and ideas and fact-checked information, then children will learn what needs to be learned. Anyone who deals with an lower SES urban children knows they have figured out really fast how to survival and succeed in their "real" life.
Teachers need to discover in "pre-service" training to recognize the natural and powerful abilities to learn and not a list of pedagogical strategies, techniques, 'programs' and schooling processes. Watching children learn, watching an 18 month-old figure out how to climb stairs) is more useful to any adult assisting children to learn than sitting through 280 hours of lecture, "learning activities" and reading 'theory'. Get out of a child's way, set up a responsive support system and learning will occur.*

Posted By: munie200212533 @ 12/18/2008 10:10:22 PM Teaching is not a profession because teachers are members of a union. To be considered as a member of a profession, its members must hold paramount the interest of the public. Learned professions such as medicine, law, dentistry and engineering practice before the public and are accountable to the public for their performance --- and are subjected to professional discipline and removal from practice if they are incompetent.. Teachers unions protect their members regardless of their competence. Accountablity for performance is the main problem in our public school system.*


Posted By: munie200212533 @ 12/18/2008 9:57:23 PM
Teach*

Posted By: Academic Crusin @ 11/27/2008 2:36:26 AM
Hire,Train,Support and motivate ! Tone,vision,organization and team spirit. Coach and guide to develop higher level thinking skills and it's not about teaching to a test.School climate and listen to the ones that see it differently for objectivity and problem solving solutions.*

Posted By: seriousabouteducation @ 11/25/2008 6:32:55 PM
The fundamental question in this article is: what do teachers need to do a good job? No one is better equipped than Linda Darling-Hammond to provide national leadership on addressing this question and making serious change in our schools. Dr. Darling-Hammond knows that real accountability that promotes good teaching has to be based on high quality assessments of both students and teachers. She has developed these assessments and has studied them. Accountability has to have ???stakes??? and interventions that school staff will respond to. And Dr. Darling-Hammond knows that even the best accountability system cannot work if teachers are not first provided with the real skills and opportunities to plan and improve that good teaching requires. She knows how to build a system that not only can terminate those who are not qualified, but that can make sure that the vast majority of teachers are as prepared and qualified as our students deserve. I was saddened by some of the inaccurate representations in this article, and am very pleased that Linda Darling-Hammond has a significant role in planning the national direction for our schools.*

Posted By: seriousabouteducation @ 11/25/2008 6:02:28 PM
The fund*

Posted By: bdhotwheel @ 11/25/2008 2:04:13 PM
Obama will probably get some liberal fat cat to donate some money to fix up the school that his daughters will be going to and liberal sheep will say hooray! But what about the other schools in the area? I bet he leaves them out to dry like a typical polititian!*

Posted By: Gerrit Jones-Rooy @ 11/25/2008 12:36:33 PM ademeyer- It is true that teachers have difficult times because kids from uneducated families enter the school system far behind their peers. This does not mean however that they are a lost cause.
My classroom of 2nd graders started out on the kindergarten level in reading and left on the 3rd grade level. THE BIGGEST VARIABLE IN A CLASSROOM IS THE TEACHER. The simple fact is that some of the teachers in low income schools are miserable, and the data ins our DC schools reflects that. In order to produce real change and show real growth, new teachers are necessary and bad ones need to be shown the door. Michelle Rea's proposal to allows teachers to opt into a potential $130 dollars a year while removing the right of tenure could promote an influx of new teachers and the new ideas that come with them, while at the same time giving DC the much needed authority to fire those who cannot perform.
I know first hand that all kids CAN BE EDUCATED regardless of the family that they come from, and the idea that they are a lost cause because of who gave birth to them is simply finding a scapegoat for a problem that we have yet to find the guts to solve. We need to give Michelle Rea a chance, and I hope that our future President supports that.*

Posted By: Gerrit Jones-Rooy @ 11/25/2008 12:35:59 PM
ademeyer- It is true that teachers have difficult times because kids from uneducated families enter the school system far behind their peers. This does not mean however that they are a lost cause.
My classroom of 2nd graders started out on the kindergarten level in reading and left on the 3rd grade level. THE BIGGEST VARIABLE IN A CLASSROOM IS THE TEACHER. The simple fact is that some of the teachers in low income schools are miserable, and the data ins our DC schools reflects that. In order to produce real change and show real growth, new teachers are necessary and bad ones need to be shown the door. Michelle Rea's proposal to allows teachers to opt into a potential $130 dollars a year while removing the right of tenure could promote an influx of new teachers and the new ideas that come with them, while at the same time giving DC the much needed authority to fire those who cannot perform.
I know first hand that all kids CAN BE EDUCATED regardless of the family that they come from, and the idea that they are a lost cause because of who gave birth to them is simply finding a scapegoat for a problem that we have yet to find the guts to solve. We need to give Michelle Rea a chance, and I hope that our future President supports that.

Posted By: ademeyer @ 11/25/2008 4:27:11 PM
Bless you for having the talent to be a good teacher. If you had been my mentor or professor, I might have gone into teaching after finishing my certification. I interned in a middle class school system here in Maine and I still found it depressing. I think the system as a whole is broken, but I don't think firing individual teachers is necessarily the solution. I read another story in Time about the conditions these inner city teachers work in, and I think something needs to be done first to improve these general working conditions Thanks for reply, by the way. You probably know more than I do.*

Posted By: ademeyer @ 11/25/2008 11:53:00 AM
Who is hiring these bad teachers? Its just as easy to say Principals should be held accountable for hiring incompetent employees. Besides, new teachers in our state have a probationary period before they are actually hired - principals should be able to decide during that period if the teacher is competent. I don't think the biggest problem is bad teachers, the biggest problem is the dysfunctional families that produce these kids.

Posted By: reinadelaz @ 11/25/2008 1:45:52 PM
The biggest problem is the failure of administrators, teachers and parents to stop pointing fingers and start teaching what needs to be taught! Also, throwing money at the problem hasn't worked for 40 years, and it won't work now!

Posted By: bdhotwheel @ 11/25/2008 2:14:43 PM
Most of the blame also goes to parents that dump their children on the educators instead of being the real role models for their children. A lot of people are having children that are not fit to be parents!*

Posted By: Treyboy @ 11/25/2008 11:44:16 AM
Just remember that the goal is to educate these children and help them to be globally competitive. The goal of education is NOT to have a jobs program for adults. If the parent(s) don't care and the teacher is not qualified, there is no amount of money that will help.*

Posted By: sieg6529 @ 11/25/2008 10:59:08 AM
Teacher's unions are not always bad. In some of the more rural states, they're the only thing keeping the teachers' salary above the poverty line. My old high school just now raised the minimum starting salary for a college-educated teacher to $30K, and only because of union pressure. Trying to categorize unions as always bad or always good is a very simplistic way to look at the situation. It may be abused some of the time, or even most of the time, but they are necessary in certain areas.

Posted By: bdhotwheel @ 11/25/2008 2:11:54 PM
They suck here in California. Their liberal agenda almost brought gay marriage into the curriculum in our public schools. The stupid union poured money into the No on Prop 8 fund when they had no business choosing sides! So unions are a big problem and that is why many teachers here choose private schools. They pay better and are not tied to the liberal agendas.

Posted By: octola @ 11/29/2008 3:23:13 PM
No teacher in his/her right mind would choose private school in CA. The pay is MUCH worse, and they are often tied to conservative agendas because many are religious schools. ps. They had just as much business choosing sides on gay marriage as you did.*

Posted By: modanofan @ 11/25/2008 10:49:18 AM
I am sick and tired of hearing our educators claim "it's for the children'" when what they really are saying is that "it's better for our political and financial positions." This is the same group of people that have seen to it that college costs have risen over 50% in the last few years. Teachers are as greedy as everyone else and they do it all in the name of the children. Unions serve well only when the product they presume to create is continually improved. Don't think we can say that about our education system as a whole.*

Posted By: informedbyteachers @ 11/25/2008 7:47:41 AM
No doubt much needs to be done to transform the Washington DC public schools. President-elect Obama???s selection of Linda Darling-Hammond to head his education transition team sends a strong signal that he is serious about reforming the teaching profession in the District and across the nation. Counter to the perception of some Washington insiders, Darling-Hammond is one of the nation???s most accomplished education researchers who actually has designed and implemented important reforms in teaching and learning. She has created several charter schools in California that serve as professional development sites for preparing teachers for high need schools. She has called for the closing down of poor schools of education and streamlining teacher certification while helping create more rigorous 21st century teacher tests. She has led efforts to improve No Child Left Behind and the current, old-school, standardized tests in order to better measure higher-order skills that our students will need to compete in the global economy. When she has critiqued NCLB it has been to suggest improving its assessments and fixing its accountability provisions, not abandoning the law or its focus on student data and outcomes. For over 20 years she has been in the forefront of crafting new ways to pay teachers for performance while creating school working conditions that give teachers the opportunity to teach effectively. President-elect Obama can do no better by selecting Dr. Darling-Hammond to lead the transformation of teaching, the profession that makes all others possible.*

Posted By: informedbyteachers @ 11/25/2008 7:34:20 AM
No doubt much needs to be done to transform the Washington DC public schools. President-elect Obama???s selection of Linda Darling-Hammond to head his education transition team sends a strong signal that he is serious about reforming the teaching profession ??? in the District and across the nation. Counter to the perception of some Washington insiders, Darling-Hammond is one of the nation???s most accomplished education researchers who actually has designed and implemented important reforms in teaching and learning. She has created charter schools in California that serve as professional development sites for preparing teachers for high need schools. She has called for the closing down of poor schools of education and streamlining teacher certification while helping create more rigorous 21st century teacher tests. She has led efforts to improve No Child Left Behind and the current, old-school, standardized tests in order to better measure higher-order skills that our students will need to compete in the global economy. When she has critiqued NCLB it has been to suggest improving its assessments and fixing its accountability provisions, not abandoning the law or its focus on student data and outcomes. For over 20 years she has been in the forefront of crafting new, relevant, and valid ways to pay teachers for performance while creating school working conditions that give teachers the opportunity to teach effectively. President-elect Obama can do no better by selecting Dr. Darling-Hammond to lead the transformation of teaching ??? the profession that makes all others possible.*

Posted By: Dr. Write @ 11/25/2008 6:59:40 AM
What is amazing to me, as someone with a doctorate in education, is that reform and accountability are now synonomous with standardized testing. Standardized, fill-in-the bubble testing is not a reform and does not equate with either teaching OR learning. If this were the case, it would be more in evidence in the private schools to which Pesident-elect Obama and other members of the ruling class send their children for a fine edcuation. Linda Darling-Hammond knows and understands this, which is why she is so scary to "reformers" like Michelle Rhee. Testing is easy; teaching, learning and real accountability for them are hard, time-consuming and expensive, just like private school education! Denise Stavis Levine, PhD*

Posted By: blondelogic @ 11/25/2008 12:02:35 AM
"He my child but he problem not my fault. Dey you fault - you da teacha, right?"
Hmmmm.

Posted By: 40YearR @ 11/25/2008 1:12:33 AM
You might have revealed more problems than you intended.+

Posted By: Academic Crusin @ 11/27/2008 3:57:47 AM
Call Ringling Brothers and send in the clowns ! That one made me laugh ! Every survival kit needs a sense of humor. "I'm not doing this homework and you can't make me !" "I'll be at your mama's house before the bus pulls over the curb !" You think to long,you may think wrong. Mom and the teacher standing on the porch and the teacher had his books. Butter bing,butter bang and what a surprise ! Uh oh,it's a rodeo !*

Posted By: tfteacher @ 11/24/2008 10:28:36 PM
Just stop. Stop blaming the teachers. It's not our fault. Hell, the measures we use to compare the U.S. to the rest of the world are screwed up! You realize that we compare ALL our students to only the TOP students in other countries, right? The comparison is not apt.

Please, universal healthcare, preschool, and parental commitment to the education of their children is the fix; not firing all the teachers!*

Posted By: mlisman2 @ 11/24/2008 8:40:12 PM
If conservatives could craft a position (without standardized testing-which accomplishes nothing) whereby the good teachers themselves cannot be arbitrarily cast aside, then they may find the teachers joining their numbers.
This is drivel, and the kind of "adults-first" mentality that keeps the worst schools from improving. The only people that care about teachers' tenure is teachers, and it has nothing to do with kids' success. What other profession has "tenure" and is immune from performance reviews?*

Posted By: fmikieo @ 11/24/2008 8:25:59 PM
People, have we already forgotten the good that unions have brought every working man and woman? Because of them, we have fair working conditions, reasonable job protections and even the opportunity to retire if we plan wisely. Study your history-without unions, we'd work 100 hour workweeks in deplorable conditions until we dropped dead at the ripe old age of 50. These were the existing conditions that necessitated the people to come together and form a more direct method of political representation.
Besides, the greatest determinant to a child's success in school has never been either the school or the teacher, but rather the socioeconomic background from which he or she finds themselves.
What the right doesn't understand concerning the issue of tenure is how easily any teacher, good or bad, can be dismissed for either not placating the most powerful of parents or by unfortunate politics. If conservatives could craft a position (without standardized testing-which accomplishes nothing) whereby the good teachers themselves cannot be arbitrarily cast aside, then they may find the teachers joining their numbers.o

Posted By: reinadelaz @ 11/25/2008 1:49:48 PM
Unions? We also have a failed auto industry. If the test has the right questions, what is wrong with teaching the test?*

Posted By: mlisman2 @ 11/24/2008 8:02:50 PM
As much as Obama might want to support Rhee's experiment, it would be highly imprudent for him to publicly and squarely speak out against the teacher tenure, as Rhee calls it, the "holy grain of teachers' unions." Moreover, his support would be moral at best, which would not go that far in fighting what as already become a national union issue; a few ill-advised words from the new president would do much more harm than good.*

Posted By: neoconx @ 11/24/2008 4:15:19 PM
the government hires 3 people to do the work of every 1 person in the private sector, and we're still more efficient , even with the government taking half our money. the only things that tear down our efficiency are the unions, because they are as lazy and corrupt as the government. the new president is beholden to larger government and unions. it's simple arithmetic: subtraction from the middle class bank accounts.*

Posted By: Lee Holmes @ 11/24/2008 1:34:56 PM
Obama can only do this if he takes on the powerful Teachers Unions. After all,why does Detriot[especially CHRYSLER],build such ''awful''cars,while the non-union manufacturers get props for manufacturing a decent ,cheaper,more gas efficient product? Obama,as he sends his kids off to a glitzy DC private school,will have to ponder this.,lest he become another in the long line of ''For Me,But Not For Thee'' types of characters.*

Posted By: Dan_Sample @ 11/23/2008 11:51:39 PM
What about making students accountable? Oh no, we can't have too many dropouts or schools will be punished by NO CHILD LEFT BEHIND!! What about making families accountable for school attendance? The students of inner city schools have "NO HOPE" in the looks of their eyes. Offer them job and money for achievement. I have examined the resume and papers of Linda Darling-Hammond. She is exceptional.*

Posted By: Dan_Sample @ 11/23/2008 11:45:16 PM
What about making students accountable.?..oh oh be careful we cant increase dropouts!! What about making families accountable?....Kids today are more intrested in Entertainment than Achievement....I have examined the resume and papers of Linda Darling-Hammond. Exceptional!!*

Posted By: sarx478 @ 11/23/2008 9:44:11 PM
Let's clarify some issues, shall we?
First and foremost, I commend President and Mrs. Obama for taking the time to decide what school their daughters should attend while they reside at the White House. Caring parents do take the time to decide which school their children should attend, whether its public or private. Second, the educational system is regulated by the state not the federal government. The only obligations that the federal government has to the schools is provinding funds for the Title I and Special Education (IDEA) programs. Therefore, any school budget crisis is handled through the state and district level. Finally, I do understand Chancellor Rhee's position of trying to keep educators who are effective versus those who are not effective. Yet, we need to keep in mind that every state and school district has their own evaluation of the teaching profession. There isn't a universal teacher evaluation form. However, I do disagree in giving merit pay to educators based on students test scores. The reason being that there many students with different learning disabilities or health impairments, who receive instructions in the general education setting, may reach a plateau in their academic achievement and not meet the NCLB requirement for proficiency. Does the instructor deserve to be punish if the student with specific learning disabilites or health impairments doesn't meet NCLB requirements? If that's the case, why not punish the educational administrators who are paid the "big bucks" for their school or district for failing to meet the NCLB requirement. By the way, all educational administrators including Chancellor Rhee should walk through varies classrooms at least twice a week and speak to the instructors - especially around lunch time- to hear their concerns. They are in "trenches" day in and day out.
Chancellor Rhee's method of "Divide and Conquer" will eventually lead to her dismissal. I have seen it too many times with varies administrators whom I have worked for throughout my career. Its best to united your staff and community under a common goal. Division only causes more problems than provide solutions.
What we as Americans should focus is preparing our "future leaders of America" to compete on the world's stage. We are the most diverse nation in the world and yet we don't push for multiligualism and appreciation for multiculturalism. "UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL".o

Posted By: octola @ 11/29/2008 3:31:10 PM
If merit pay is instituted, teachers will fight for the highest students, and won't want to teach the average and low kids. The schools will be rewarded for pushing out the lower kids (sending them to the alternative school or letting them drop out )so they don't lower test scores. I received a bonus once as a 9th grade teacher. The money should have gone to the junior high teachers who taught the students for the 2 years before they came to me!+

Posted By: 40YearR @ 11/29/2008 6:14:49 PM
I'm all for merit pay. From the several I know who went into teaching because they knew they could never be fired, and two most conscientious administrators who worked up through classrooms, I think that weeding out the sloths would be more effective, and eliminate one of the legs of that failure system.
To all you good, conscientious ones, we're behind you and grateful.*

Posted By: Efav @ 11/23/2008 1:58:51 PM
The authors say, "If he backs Rhee's proposal, he will send a powerful signal to struggling inner-city schools that reform is possible. If he fudges or says nothing, it will be a signal that little will change for the poor and mostly black children in the capital's nearly dysfunctional apparatus."
It sounds like they've made up their minds that the Chancellor is right and anyone who disagrees is wrong and that Obama better get with the program if he wants to be successful.
Perhaps the authors are not familiar with how unpopular the Chancellor is becoming in DC for her heavy-handed ways that are not improving the situation and seem to be making it worse. Here are a few examples from recent Washington Post articles:

http://voices.washingtonpost.com/dc/2008/11/rhee_more_principals_facing_th.html

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/21/AR2008112103222.html

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/21/AR2008112103225.html?tid=informbox

Perhaps the authors also don???t know that Obama???s success comes from being a community organizer, bringing disparate people together, inspiring hope, mutual responsibility and mutual accomplishment.
Chancellor Rhee seems to be the opposite ??? a community disorganizer, who operates independently and imperiously, alienating people at all levels and inspiring fear and distrust.
Here is a classic Rhee quote: ???I think if there is one thing I have learned over the last 15 months it???s that cooperation, collaboration and consensus-building are way overrated,??? she told the Aspen Institute???s education summit at the Mayflower Hotel. http://voices.washingtonpost.com/dc/2008/09/rhee_who_needs_consensus.html
The same article points out that she has called herself a ???benevolent dictator???
Does any of this sound like something Obama would encourage?*

Posted By: nikki_smith @ 11/22/2008 4:30:18 PM
Only about 12 percent of DC 8th grader can read proficiently, while just 8 percent are proficient in math. About 60 percent of DC students finish their high school diploma. Impressive numbers for the capital of the Free World, don't you think? It's no surprise the Obamas selected a private institute for their girls - most DC parents probably would. I just hope the new president doesn't overlook the public school crisis in his new town. http://www.whgmag.com/index.php/377-obamas-choose-private-school-no-surprise-thereo

Posted By: Doc Howl @ 11/23/2008 3:18:35 PM
I was unaware that Obama had been elected mayor of Washington DC.+

Posted By: Floridave @ 11/23/2008 4:36:03 PM
He couldn't cut it as mayor of DC. They prefer the higher quality candidates like Marion Barry.#